Hello,

Reader

Ada Izin atau Tidak `Gak Ngaruh` Bagi FPI
Ilustrasi massa FPI saat melakukan aksi (ist)
Ada Izin atau Tidak `Gak Ngaruh` Bagi FPI

Jakarta, Hanter - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang permohonan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) apabila organisasi massa itu menolak ideologi Pancasila.

"Itu kita tidak bisa diskriminasi dan kita tidak boleh berandai-andai, selama dia (FPI) secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, itu silakan. Tapi kalau dia menolak Pancasila, pasti tidak bisa," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa.

Menanggapi hal ini, Ketua umum Front Mahasiswa Islam (FMI), sayap dari organisasi Front Pembela Islam (FPI), Ali Alatas mengatakan, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bukan Izin pendirian ormas, SKT hanya syarat dalam UU Ormas jika suatu ormas hendak mendapatkan fasilitas negara dalam bentuk bantuan dana kepada ormas, dan itu bukan kewajiban.

"Jadi tidak pengaruh secara hukum. Ibaratnya orang mau nikah, itu hak asasi setiap warga negara, kita tidak catat pun di KUA pernikahan tetap jalan, hanya kalau kita catatkan di KUA kita dapat fasilitas negara yang dijamin UU seperti kalau seandainya bercerai maka bisa diselesaikan di pengadilan," tambahnya.

Ali menuturkan, tanpa SKT pun, kegiatan ormas tidak bisa disebut ilegal. Karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menguatkan putusan MK Nomor 82 tahun 2013. Ali pun menilai, pemerintah tidak memperpanjang FPI hanya persepsi yang memang sengaja dibangun orang yang tidak suka FPI. Padahal Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu celaka negara ini jika bertindak hanya berdasarkan persepsi.

"Lagi pula yang bilang FPI anti Pancasila bohong besar itu. Kita justru mendorong agar Pancasila dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Jangan teriak Pancasila tapi korupsi atau memakai narkoba. Oleh karena itu FPI bukan ormas berbahaya untuk keutuhan negara. Karena yang jelas berbahaya adalah komunisme yang nyata-nyata telah membahayakan negara. FPI itu memang berbahaya untuk para bandar miras, dan bandar narkoba. 

Praktisi hukum, Hanif Fajri mengatakan, jika FPI dibekukan dengan alasan politis maka kurang sepakat. Harusnya pemerintah melihat juga kehadiran FPI selama ini yang banyak membantu masyarakat salah satunya cepat tanggap pada saat memberikan bantuan terhadap daerah daerah yang terkena bencana alam. Oleh karena itu jika izin tidak diperpanjang maka FPI bisa melaporkan ke Ombudsman terhadap Mendagri. "Kalau Mendagri mengeluarkan keputusan maka bisa diajukan ke PTUN," tegasnya.

Keberadaan FPI merupakan organisasi keagamaan yang lebih banyak melakukan tugas kemanusiaan. “Melihat kiprah FPI selama ini, jika Mendagri menolak perpanjangan izin FPI dengan alasan bertentangan dengan Pancasila itu adalah alasan yang tidak bijaksana,” ujar Hanif.

Langgar Konstitusi

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, jika pembubaran ormas apapun tanpa didahului proses putusan pengadilan maka jelas pemerintahan Jokowi melanggar konsitusi dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Azasi manusia.UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Koordinator Forum rakyat, Lieus Sungkharisma juga menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan pemerintah yang tidak akan memperpanjang izin atau surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat FPI.

Menurutnya, di era reformasi ini tidak ada kewajiban Ormas untuk memiliki ijin atau mendaftar ke pemerintah. “Ini menjadi sangat politis. Sebab putusan MK sudah menyatakan negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara. MK menyebut pendaftaran organisasi bersifat sukarela,” tuturnya.  

Setahu saya, tambah Lieus, selama ini FPI tidak melakukan kesalahan apapun yang bertentangan dengan keamanan dan ideologi negara. “Jadi apa urgensinya pak Jokowi melontarkan pernyataan tersebut kecuali untuk tujuan politis?” tanya Lieus.  

Lieus menyarankan agar Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog. “Adalah lebih baik Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog. Seperti halnya yang ia lakukan dengan sejumlah ormas lain. Jadi semuanya bisa clear dan tidak menimbulkan keresahan baru. Tak baik juga bagi negeri ini bila presiden terus menerus melontarkan pernyataan yang membuat rakyatnya jadi resah,” tutur Lieus.


#FPI #ormas #umatislam #jokowi #jk

Komentar Anda
Komentar