Hello,

Reader

Anak Jokowi Maju Pilwalkot Solo, Politik Dinasti Akan Semakin Subur
Presiden Joko Widodo bersama Gibran (ist)
Anak Jokowi Maju Pilwalkot Solo, Politik Dinasti Akan Semakin Subur

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya tidak memperbolehkan putranya Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep terlibat di dalam politik praktis sekarang ini. Pelarangan ini agar tidak muncul tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang membangun politik dinasti.

Menanggapi hal ini, Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, jika anak presiden ikut Pilkada maka dalam konteks yang lebih teknis mulai dari proses pencalonan sampai kampanye akan sulit menempatkannya setara dengan calon yang lain. Fakta Pemilu 17 April 2019 saja jelas bagaimana persoalan netralitas birokrasi bahkan aparat keamanan menjadi isu yang krusial.  Tidak heran di Pemilu 2019 kemarin ada pihak menyebut pemilu yang diduga ada kecurangan.

Dikatakannya, kehadiran calon dari anak penguasa maka akan menjadi tidak sehat dalam sistem rekruitmen kepala daerah. Selain itu kehadiran anak penguasa dalam poltiik juga berpotensi politik dinasti akan semakin subur. "Apa yang selama ini dikuatirkan justru kembali hidup dalam iklim demokrasi yang sementara bergerak membaik," paparnya

Citra Jokowi

Sebelumnya, Koordinator Divisi (Kordiv) Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengusulkan agar Presiden Joko Widodo tidak menganjurkan putranya untuk terjun ke kontes politik praktis guna mencegah citra politik dinasti. 

"Menurut saya sebaiknya Jokowi tidak memperbolehkan putranya terlibat di dalam politik praktis sekarang ini," kata Donal saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Donal menilai hal itu tidak positif bagi citra Presiden Jokowi yang selama ini melarang anak-anaknya untuk berpolitik praktis. Pelarangan itu, lanjut dia, bertujuan agar tidak muncul tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang membangun politik dinasti.

Donal melihat selama lima tahun ini Presiden Joko Widodo secara konsisten melakukan upaya mencegah politik dinasti tersebut. Sehingga kalau sekarang dia memperbolehkan justru akan membuat kesan yang sama dengan politisi lainnya.

"Kalau sekarang memperbolehkan justru membuat Jokowi terkesan sama dengan politisi kebanyakan dan tidak memberikan manfaat positif bagi Jokowi," katanya.

Sah-sah Saja

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin memgatakan, tidak masalah bila anak-anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maju di Pilwakot Surakarta. Apalagi UU mengatur serta melindungi tiap individu untuk bisa berpolitik, memilih dan dipilih. Oleh karena itu hal yang sama juga berlaku untuk anak - anak Jokowi. Meski anak presiden bukan berarti mereka kehilangan hak politik tersebut.

"Dinasti politik memang ada konotasi negatif. Tapi andai anak-anak Jokowi jadi walikota dan selama dia bertugas dengan baik sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak korupsi maka rasanya tidak ada yang salah," ujar Silvanus Alvin kepada Harian Terbit, Selasa (30/7/2019).

Silvanus menilai, jika ada LSM yang menafikan kehadiran anak presiden untuk berpolitik maka justru LSM menghalangj terhadap hak politik seseorang. Apalagi hak berpolitik itu termasuk human rights (hak asasi manusia). Oleh karena tidak elok jika ada LSM yang menghalangi karir politik seseorang. Karena di Indonesia berlaku praduga bersalah yang diutamakan agar tidak penghakiman terhadap seseorang tidak berlaku.

"Kalau belum apa-apa sudah dicurigai maka sama saja ini menerapkan praduga bersalah pada anak - anak Pak Jokowi. Dengan alasan ikut pilkada demi korupsi semata. Padahal kan belum tentu demikian," tandasnya.

Merusak 

Pengamat politik Rusmin Efendi mengatakan, sebaiknya anak - anak Jokowi memang tidak ikut konstestasi pilkada karena tidak punya kemampuan yang memadai. Kalau sampai dipaksa justru merusak Jokowi. Jangan dipaksakan membuat dinasti politik orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kualitas kepemimpinan.


#Presiden #jokowi #pilkada #gibran

Komentar Anda
Komentar