Hello,

Reader

Posisi Jaksa Agung Mendagri, Menkumham Jangan Dari Parpol
Menkumham Yasonna Laoly dan Jaksa Agung HM Prasetyo
Posisi Jaksa Agung Mendagri, Menkumham Jangan Dari Parpol

Jakarta, HanTer-- Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin sangat setuju jika posisi Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Kapolri tidak berdasarkan rekomendasi dari orang partai politik. Karena posisi pejabat publik di atas tersebut memang sebaiknya diisi oleh kalangan profesional, dan bukan berasal dari orang-orang titipan partai politik.

Dikhawatirkan jika yang menjabat di posisi-posisi tersebut dari kalangan partai, maka loyalitasnya lebih condong kepada partai. "Bisa saja ada perasaan hutang budi, karena tanpa partai belum tentu mereka bisa mendapatkan posisi tersebut," ujar Silvanus kepada Harian Terbit, Selasa (6/8/2019).

Meski demikian, sambung Silvanus, keputusan mengangkat para pejabat tersebut kembali berada di tangan Jokowi, sebagai presiden terpilih. Silvanus pun menyarankan Jokowi untuk memilih kandidat yang tepat secara kompetensi dan juga kapabilitasnya, tidak lupa juga berintegritas untuk bisa membantunya di kabinet sehingga kinerja periode kedua bisa memuaskan para pemilihnya.

"Maksudnya, bila kandidat tersebut tidak dapat dihindari merupakan rekomendari dari partai, Jokowi perlu memberi peringatan di awal bahwa loyalitas pada partai itu harus hilang ketika sudah menjabat sebagai menteri maupun kepala lembaga pemerintahan lainnya. Loyalitas yang harus dijunjung adalah kepada rakyat," tegasnya.

Non Partisan

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, ika ingin menegakkan supremasi hukum maka aparat hukum harus non-partisan. Karena jika hanya ditunjuk oleh Presiden apalagi dari parpol nanti hanya dijadikan instrumen of power game alat permainan penguasa melibas orang atau kelompok yang kritis kepada pemerintah seperti periode Jokowi yang pertama.

"Saat ini orang-orang atau kelompok yang mengritik penyimpangan penguasa atau rezim Jokowi banyak yang diciduk. Selain itu emak-emak pembantu rumah tangga sampai aktivis demokrasi seperti Rocky Gerung, para ulama, mantan perwira TNI anti PKI, dan sebagainya," jelasnya.

Lebih lanjut Aminudin mengatakan, jika penegak hukum berangkat dari politisi partisan jadinya namanya penegak kekuasaan. Jadinya bukan hukum untuk keadilan tapi hukum rimba untuk kepentingan penguasa.


#Menkumham #JaksaAgung

Komentar Anda
Komentar