Hello,

Reader

UU JPH Segera Berlaku, IHW: Persiapan BPJPH Belum Terpenuhi
UU JPH Segera Berlaku, IHW: Persiapan BPJPH Belum Terpenuhi

Jakarta, HanTer - Menjelang 17 Oktober 2019 saat dimulainya implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), muncul berbagai  pendapat dan informasi yang menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat khususnya di dunia usaha dan industri. Di antara kesimpangsiuran tersebut yakni terkait kewajiban sertifikasi halal yang akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara bertahap. 

Sementara pihak Kementerian lain berpendapat bahwa BPJPH harus tetap dapat berfungsi sebagai lembaga sertifikasi halal yang menerima permohonan sertifikasi halal dengan keadaan apapun, artinya upaya ini akan dipaksakan dalam waktu 1 setengah bulan menuju 17 Oktober 2019 dari saat ini.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H Ikhsan Abdullah berpandangan agar semua diharapkan berpijak pada UU JPH yang telah jelas mengatur dengan gamblang, bahwa semua produk yang beredar wajib bersertifikat halal, sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU JPH. Kewajiban bersertifikasi halal dimulai terhitung 5 tahun sejak di undangkannya UU JPH. 

"Artinya dengan mengacu pada kedua pasal tersebut di atas berarti pembuat undang-undang telah mengatur bahwa UU JPH ini harus  berlaku efektif dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan mengingat bahwa UU JPH di undangkan pada tanggal 17 Oktober 2014," ujar Ikhsan dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2019).

Ikhsan menyebut, BPJPH tidak dapat memberi tafsir sendiri mengenai pemberlakuan undang-undang dengan dalih melalui pentahapan pemberlakuan atas produk dengan menggunakan instrument Permenag.Karena ketentuan undang-undang bersifat lebih tinggi (superior) dibandingkan dengan derajat Permenag. 

Sehingga apa yang disampaikan Prof Dr KH Ma’ruf Amin ketika menerima pengurus IHW dan berdiskusi secara informal mengenai bagaimana mengimplementasikan UU JPH, menyampaikan bahwa apabila terjadi perbedaan pemahaman dalam menerapkan Undang-undang maka agar dikembalikan kepada ketentuan undang-undang, tidak membuat tafsir sendiri-sendiri.

Sejalan dengan pemikiran Prof Dr KH Ma’ruf Amin, yang juga Wapres Terpilih sebagai maestro peletak dasar Sistem Jaminan Halal di Indonesia, maka diperlukan rembuk dan musyawarah semua stakeholder untuk bersama-sama ikut berperan serta bagaimana UU JPH dapat dilaksanakan dengan baik. KH Ma'ruf  juga menyampaikan bahwa halal itu adalah hukum, batas yang halal dan yang haram sudah sangat jelas. Lembaga yang diberikan otoritas untuk menentukan kehalalan produk juga sudah jelas yakni MUI melalui Komisi Fatwa MUI.

"Artinya BPJPH tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa MUI, melainkan harus bekerjasama dengan baik dan harmonis, karena tanpa fatwa produk halal dari MUI, maka  tidak pernah ada sertifikasi halal, yang berarti tidak ada produk halal yang bersertifikat," tegasnya.

Ikhsan menilai, kondisi real saat ini sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019, belum satupun terbentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI sebagaimana Pasal 13 UU JPH, bahwa keberadaan LPH harus di akreditasi oleh BPJPH dan MUI. Untuk mendapatkan akreditasi, LPH wajib memiliki auditor halal minimal 3 orang Auditor halal.  

"Tapi sebagaimana yang diketahui hingga saat ini belum ada 1 pun auditor halal yang dilahirkan semasa BPJPH dibentuk (BPJPH dibentuk pada tanggal 14 Oktober 2017). Auditor Halal yang ada saat ini berjumlah 1.061 orang yang telah bersertifikasi MUI dan merupakan auditor halal LPPOM MUI yang tersebar di 34 LPPOM MUI Wilayah," ungkapnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, untuk dapat menjalankan fungsi sebagai badan sertifikasi halal maka BPJPH seyogyanya telah menyiapkan sistem pendaftaran, perwakilan BPJPH ditingkat provinsi, tarif sertifikasi halal disamping yang disebutkan di atas yakni auditor halal dan LPH. Sementara sampai saat ini persiapan BPJPH belum satupun terpenuhi. Sehingga BPJPH belum bisa bertindak sebagai Badan Sertifikasi Halal yang akan menerima pendaftaran sertifikasi halal.

"Keadaan ini tentu tidak dapat dipaksakan apapun alasan dan legal reason yang dibangun,  karena akan dapat menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi dunia usaha dan pemerintah, sebaliknya justru akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang akan merugikan perekonomian nasional," jelasnya.

Ikhsan menegaskan, sertifikasi halal itu sudah bukan lagi merupakan issue karena telah dijalankan dengan baik oleh LPPOM MUI selama 30 tahun, dengan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dengan mengkonsumsi produk halal. Yang difokuskan saat ini adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh manfaat dari perdagangan produk hala sehingga bisa mendongkrak devisa.

"Bila masih terjebak pada bagaimana melakukan sertifikasi halal itu artinya kita mundur 30 tahun," paparnya.


#produkHalal #halal.mui #

Komentar Anda
Komentar