Hello,

Reader

Kursi Wagub DKI Kosong, Elit Politik Nasional Harus Turun Tangan
Balaikota DKI Jakarta
Kursi Wagub DKI Kosong, Elit Politik Nasional Harus Turun Tangan

Jakarta, HanTer - Elit politik nasional, diharapkan turut campur tangan dalam menyikapi persoalan kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI saat ini. Pasalnya, setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta akan patuh terhadap keputusan masing-masing DPP partainya.

"Sampai hari ini, saya berkesimpulan ternyata urusan pengisian Wagub itu tidak lepas dari campur tangan elit politik nasional. Kalau hari ini sampai mentok, karena elit nasional belum bersikap. Kalau di tingkat DPP belum bersikap, saya meyakini Wagub tidak akan terisi," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif dalam diskusi yang digelar oleh Humanika Jakarta di Teras Ngumpul, Jalan Cipinang Baru Utara, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019). 

Dalam diskusi bertemakan 'Kekosongan Wagub dan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta' ini, Syarif meyakini pemilihan Wagub pengganti ini sama persis seperti pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. 

Secara normatif, lanjut dia, proses pemilihan Wagub sudah dilakukan oleh kedua partai pengusung, yakni PKS dan Partai Gerindra. 

"Lalu dipilih oleh DPRD. Begitu ada kata dipilih, maka partai politik akan punya sikap beda. Perhatikan grafik Golkar, Hanura dan Nasdem. Awalnya Golkar menolak, kemudian menerima dan sekarang berubah lagi. Saya berkesimpulan ada campur tangan elit politik. Kalau Gerindra sih sudah selesai," kata Syarif. 

Turun Tangan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang sekaligus anggota Pansus Wagub DKI Gembong Warsono mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan turun tangan menyelesaikan perseteruan PKS dengan Gerindra. 

Anies, lanjut dia, dipercaya bisa membantu memuluskan pemilihan Wagub DKI. Karena berlarutnya masalah ini karena belum adanya kesepakatan antara Gerindra dan PKS. 

"Ketika bicara di DPRD ada kebuntuan PKS dengan Gerindra, di sini Pak Anies menjembatani. Supaya ini cair makanya butuh orang ketiga itu," ucap Gembong di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Diskusi tersebut juga menghadirkan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah.


#Wakilgubernur #pemprovDKI #Aniesbaswedan #dprddki

Komentar Anda
Komentar