Hello,

Reader

TAJUK: Pemindahan Ibu Kota Perlu Kajian Serius
TAJUK: Pemindahan Ibu Kota Perlu Kajian Serius

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi yang menggunakan baju adat Sasak, pada Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPRDPRDPD, Jakarta, Jumat.

Namun, pada kesempatan itu, Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.Menurut Presiden ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal in ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Pro dan Kontra pun bermunculan menanggapi ide pemindahan ibu kota. Mereka yang kontra menyebutkan, ongkos memindahkan ibukota negara ke wilayah lain sangat besar. Ada juga yang bilang pemindahan ini  tidak menyelesaikan masalah.  

Mereka yang pro menyebutkan, pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat. Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Dengan pemindahan ini diharapkan munculnya pusat ekonomi baru.

Selain itu, pemindahan ibu kota juga untuk pemerataan. Namun alasan pemerataan ini dinilai merupakan pemahaman yang salah. Selain memakan waktu lama, pemindahan ibukota akan membutuhkan biaya tidak sedikit. Dana sebesar itu akan lebih menguntungkan jika dipakai membenahi Jakarta.
Disebutkan, usulan pemindahan Jakarta sangat tidak realistis. Solusi yang disarankan adalah menumbuhkan pusat-pusat perkotaan di luar Jawa tanpa harus memindahkan ibu kota. 
 
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, perlu ada kajian serius yang harus dilakukan pemerintah sebelum mengambil kebijakan pemindahan ibu kota, karena menyangkut masalah infrastruktur, sumber daya dan pemerintahan.Harus ada kajian serius karena persoalannya bukan sekadar keinginan tapi juga segala sesuatu menyangkut infra, sumber daya, pemerintahan.

Menurut dia, kalau mempelajari di negara lain, mereka merancang pemindahan ibu kota dalam waktu yang cukup lama dan memiliki "time table" yang jelas serta terukur sehingga bukan sekadar pernyataan.

Fadli menilai meskipun gagasan tersebut bukan hal yang baru namun harus dilihat kondisi ekonomi Indonesia, apa yang menjadi prioritas pemerintah ke depan. Apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas dalam kondisi ekonomi saat ini yang ada perang dagang, utang semakin membesar, daya beli menurun, ini harus dipikirkan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu selama ini kajian terhadap pemindahan ibu kota masih mentah karena belum ditentukan pendanaannya dari mana dan berapa tahun proses pemindahan ibu kota.

Mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung, menilai pemerintah perlu merencanakan dengan matang mengenai pembiayaan pemindahan ibu kota pemerintahan. Menurutnya, yang harus diperhatikan soal pembiayaan. Biaya daripada pemindahan ibu kota itu, pasti sangat besar. Pasti akan menyerap dana yang bersumber dari APBN kita. 

Akbar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mengatakan pembiayaan pemindahan ibu kota tidak boleh mengganggu agenda-agenda pembangunan lainnya. Faktor biaya itu salah satu faktor yang patut diberi konsideran. 

Hasil kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menjelaskan total investasi yang dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota sekira Rp480 triliun. 

Harus diingat, pemindahan ibu kota hanya menambah masalah baru di daerah yang akan dijadikan ibu kota pengganti. Dengan pindahnya ibukota, maka arus pergerakan manusia dalam urbanisasi pun akan ikut berubah menuju ibu kota yang baru tersebut. Hal ini akan menimbulkan masalah jika tidak dibarengi dengan persiapan yang matang di berbagai aspek.

Untuk memindahkan ibu kota harus dilakukan dengan pertimbangan matang serta berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang memiliki kapabilitas untuk memberikan masukan yang bermanfaat demi membuat suatu keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga wacana pemindahan ibu kota bisa lebih dipertimbangkan lagi. Agar kepindahan tersebut tidak membawa dampak dan efek yang baru pada daerah yang dipilih. Diharapkan jangan sampai kepindahan ini hanya memiliki makna memindahkan bencana dari ibukota lama ke ibu kota baru.


#Ibukota #jakarta #kalimantan #presiden #jokowi

Komentar Anda
Komentar