Hello,

Reader

IAW Nilai Penyimpangan Tata Kelola Manejemen PLN yang Membuat  Blackout Listrik 
Ilustrasi
IAW Nilai Penyimpangan Tata Kelola Manejemen PLN yang Membuat  Blackout Listrik 

Jakarta, HanTer - Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan, ada banyak penyebab terkait pemadaman listrik secara massal atau blackout pada awal Agustus 2019 kemarin. Di antara masalah tersebut terkait pola managemen yang diterapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno terhadap PT PLN (Persero). 

"Asal muasal masalah tata kelola PT PLN (Persero) sampai terjadi blackout hingga 70 juta penduduk di DKI, Banten dan Jawa Barat menjadi korban dimulai saat Chandra Hamzah ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN 23 Desember 2014 lalu belum setahun digantikan Kuntoro Mangkusubroto tanggal 10 November 2015," ujar Junisab Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

"Ironisnya, belum lagi setahun Kuntoro Mangkusubroto menjadi Komut lalu mengundurkan diri 2016 digantikan oleh Hasan Bisri salah satu Komisaris PLN menjadi Plt Komut. Direktur Utama PLN tetap Sofyan Basir beserta Direksi yang gemuk, melebihi jumlah periode sebelumnya," tambahnya.

Tidak berselang lama, sambung Junisab, setelah ricuh di Komisaris, terjadi gelombang ricuh di jajaran Direksi berakhir dengan dicopotnya Murtaqi Syamsudin, Nasri Sebayang, dan Amin Subekti. Sehingga susunan Direksi menjadi: Nicke Widyawati sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1, Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2, Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan, dan Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management.

Selain itu, Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah, Djoko Rahardjo Abu Manan sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Machnizon sebagai Direktur Bisnis Regional Kalimantan, dan Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat, Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Perencanaan Korporat, Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Ahmad Rofiq sebagai Direktur Bisnis Maluku dan Papua, Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera.

"Masa itu, sangat full power kekuatan Sofyan, sebab dia juga membawa kelompoknya sehingga jadi dominan dijajaran Direksi. Ini fase manajemen PLN disimpangkan," jelasnya.

Junisab menilai, di masa Sofyan terjadi 'penghindaran' terhadap model lama PLN yakni yang kerap merawat instrumen kerja menjadi membeli jika peralatan rusak. Hal ini mengingkari kualitas kinerja PLN yang lama dianut. Saat ini pula pengadaan baju seragam PLN gonta-ganti setiap.hari kerja layaknya pamer pakaian.  Disaat itu pula proyek raksasa terwujud dengan banyak keganjilan. Ada pengadaan 5 unit kapal pembangkit asal Turki yang saat ini pengadaannya sedang ditelisik KPK serta pengadaan bahan bakarnya ditelisik oleh Kejaksaan Agung.

"Ada pula surat peringatan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan keuangan PLN," tandasnya.

Lebih lanjut Junisab mengatakan,  ketika Plt Komisaris Hasan Bisri meninggal dunia, RUPS menetapkan Ilya Avianti mantan anak buah Hasan di BPK RI menjadi Plt Komut sampai dengan sekarang. Apalagi terbongkarnya tindak pidana korupsi pada proyek PLTA Riau -1 oleh KPK, mengakibatkan semakin berantakan kinerja seluruh Direksi PLN. Apalagi sejak November 2017 Nicke Widyawati ditetapkan Rini Soemarno menjadi Direktur SDM lalu Plt Dirut kemudian jadi Dirut PT Pertamina (Persero), maka semakin lemah manajemen PLN. 

"Penandatanganan dokumen oleh Dirut menjadi terganggu. Terlebih setelah Sofyan jadi tersangka, banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan Direksi menjadi stagnan," tegasnya.

Junisab memaparkan, dengan aroma korupsi yang ditangani KPK maka jajaran Direksi dan anak perusahaan PLN mondar-mandir diperiksa. Belum lagi posisi Dirut diputuskan jadi Plt bergilir dimulai dari Muhamad Ali. Ini menambah lemah kinerja Direksi secara kolektif. Terbengkalainya ratusan putusan yang seharusnya ditandatangani saat Sofyan jadi Dirut dan karena kemudian Dirut PLN adalah Plt sehingga pada akhirnya semua putusan wajib ditandatangani secara kolektif oleh Direksi. Mereka mengenal itu dengan istilah keputusan sirkuler.

Ada yang unik saat Djoko Abumanan jadi Plt Dirut, yakni terjadi pergeseran posisi atas Nicke yang sangat strategis karena hampir setahun lowong lalu Menteri BUMN mengiisi dengan Sripeni Inten Cahyani yang masih belum matang ketimbang Direksi lain, sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1. Posisi Djoko Raharjo sebagai Plt Dirut yang lebih mumpuni  ketimbang  Sripeni malah hanya merangkap sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 menggeser Supangkat yang bolak-balik diperiksa Kejagung diduga terkait pengadaan bahan bakar kapal pembangkit.

Supangkat Iwan Santoso sendiri lalu digeser jadi Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Ketika Sripeni jadi Plt Dirut merangkap Direktur Pengadaan Strategis 1 ternyata terjadi juga pergeseran Direksi, yakni Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menggeser Machnizon dari Direktur Kalimantan diputuskan oleh Menteri BUMN jadi Dirut PT PJB. Pasca pergeseran itu, terjadi blackout di pulau Jawa lalu selang beberapa hari kemudian menyusul blackout jilid 2 di provinsi Kalimantan Barat.

Terlihat posisi Direktur Pengadaan 1 sangat 'diperlukan' sehingga dengan berbagai cara seperti malu-malu kucing Kementerian BUMN terus bongkar pasang Direksi PLN. Jadi pengisian oleh Sripeni itu bukan normatif kebutuhan dari kinerja. Buktinya, Direksi Sulawesi dan Kalimantan malah dimerger atau Direksi dikurangi. Idealnya Direktur Pengadaan itu juga disatukan. Jika tidak demikian, tentu ada pertimbangan tersendiri yang membuatnya terlihat jadi keputusan malu-malu kucing.

Akhirnya publik memahsmi ternyata bukan sebatas Plt Dirut bergilir yang terjadi. Hal ini luput dari pemahaman publik. Ternyata ada ratusan sirkuler yang seharusnya ditandatangani secara kolektif diduga kuat sebagai payung hukum untuk proyek terkait pembangkit dan atau proyek pengadaan lainnya yang belum juga utuh ditandatangan secara kolektif oleh Direksi. Padahal kuat dugaan proyek itu sudah dikerjakan dengan kisaran 30-70% pengerjaan.

Belum lagi ketika Sripeni dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla lalu keesokan harinya dipanggil Menko Kemaritiman yang sarankan agar PLN meninggalkan fokus membangun pembangkit, artinya supaya swasta saja yang berperan. Itu menimbulkan kompleksitas pemikiran lain kepada Direksi dimasa-masa rumit sekarang.

"Saran kami, Presiden Jokowi harus secara khusus lagi untuk lebih teliti terhadap kebijakan Menteri BUMN yang diterapkan di PLN yang seperti sengaja membiarkan posisi strategis dalam menjadi hanya sebagai pelaksana tugas semata. Karena sudah sangat telak efek yang diakibatkan dari penatakelolaan yang salah selama jni. Terhadap para Direksi PLN kami beri masukan, harus taat pada aturan hukum ketimbang kebijakan dari siapapun agar tidak terjerat hukum dibelakang hari. Direksi harus mengedepankan penyelamatan PLN ketimbang mengakomodir kepentingan liar di luar perusahaan," pungkasnya.


#PLN

Komentar Anda
Komentar