Hello,

Reader

DR Marsudi: Subsidi BBM Bukan Untuk Kalangan Mampu
DR Marsudi: Subsidi BBM Bukan Untuk Kalangan Mampu

Jakarta, HanTer - Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), DR Marsudi Syuhud mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kondisi keuangan pemerintah dan kemampuan Pertamina dalam memberikan subsidi. Di sisi lain, pemerintah harus lebih selektif untuk menentukan kalangan yang berhak mendapatkan subsidi BBM.

“Subsidi perlu diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, bukan kalangan mampu seperti industri atau pertambangan,” kata Marsudi dalam Fokus Group Discussion (FGD) Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), Rabu (21/8/2019).

Menurut Syuhud, pemerintah belum optimal mengatur mekanisme subsidi, bagaimana agar publik yang berhak tepat sasaran mendapatkan subsidi, kemudian industri industri seharusnya membeli solar atau BBM dengan harga keekonomian. Perlu upaya untuk mendorong masyarakat agar bersedia menggunakan BBM non subsidi.

Dia mengemukakan, pemerintah terus memberikan subsdidi karena khawatir turunnya rasa percaya rakyat terhadap pemerintah jika subsidi dicabut atau harga dinaikkan. Amanat Perpres No.191/2014, bahwa evaluasi harga BBM perlu dilakukan tiap 3 bulan, maka seharusnya hal tersebut dilakukan. Jika Perpres akan diperbaiki atau ada perubahan tujuan harus memberikan maslahat/manfaat untuk publik, dan proses tersebut perlu diketahui masyarakat.

 *APBN Dikorbankan*

Sementara itu Marwan Batubara dari IRESS mengemukakan, APBN telah dikorbankan untuk membiayai subsidi yang tidak tepat sasaran. Konsumsi BBM lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu, termasuk sektor-sektor perkebunan, pertambangan dan industri yang seharusnya membeli solar sesuai harga keekonomian.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang dan memperbaiki kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penetapan harga dan subsidi BBM, yakni Perpres No.191/2014. Perpres tersebut telah mengamanatkan untuk melakukan evaluasi harga BBM setiap 3 bulan, tapi evaluasi harga tersebut tidak dilakuka,” ujarnya pada FGD tersebut.

Di tempat yang sama, SVP Marketing Retail PT Pertamina, Ibnu Chouldum mengatakan, penyaluran BBM PSO perlu dilakukan dengan tepat sasaran, yaitu kepada konsumen pengguna yang berhak sesuai regulasi yang berlaku (Perpres No. 191 Tahun 2014).

“Masyarakat yang mampu perlu didorong untuk menggunakan BBM Non Subsidi sehingga beban subsidi pemerintah akan berkurang,” ujarnya.

Dia mengemukakan, sangat penting untuk secara konsisten mereview harga jual eceran BBM PSO setiap tiga bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2018 (Perubahan atas Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).

“Besaran subsidi sebaiknya ditentukan berdasarkan persentase atau subsidi mengambang. Jika harga BBM naik maka subsidi ikut naik, dan sebaliknya jika harga BBM turun, subsidi juga ikut turun,” ungkap Ibnu.

Pada FGD ini juga hadir Febri dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Bambang Utoro, Sekretaris BPH Migas, Kholid Syeirazi dari ISNU, Rosidi dari PT Pelni, wakil dari INSA, HISWANA MIGAS, APBI diwakili Hendra Sianida, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, APBBMI, Tauhid Ahmad dari INDEF, pengamat ekonomi Defiyan Cori, dan Komaidi dari REFORMINER. 


#Bbm #subsidi

Komentar Anda
Komentar