Hello,

Reader

Jakarta Membutuhkan Kemandirian Energi
Gubernur DKI Anies Baswedan
Jakarta Membutuhkan Kemandirian Energi

Jakarta, HanTer - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mempertimbangkan rencana untuk meleburkan Dinas Perindustrian dan Energi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

Selain dianggap sebagai kebijakan yang tidak visioner, pasalnya DKI Jakarta membutuhkan kemandirian energi untuk warganya.

"Usul kami selaku Bapemperda ke eksekutif agar Dinas Energi ini menjadi SKPD tersendiri. Tapi gubernur masih ngotot untuk digabungkan dengan SKPD lain," ujar Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan sosok Anies tidak visioner untuk masalah energi. Dia menyebutkan, Pemerintah Daerah lain memiliki Dinas tersendiri untuk mengurusi masalah energi bagi warganya.

"Di Jakarta ini banyak sumber-sumber energi yang bisa mendatangkan pendapatan daerah. Ini yang tidak dilihat oleh gubernur. Baik itu dari sektor gas, sampah, atau energi listrik tersendiri. Masih banyak energi terbarukan yang belum kita gali untuk ketahanan energi di Jakarta," kata Merry.

Politisi PDIP itu menilai, Jakarta sebagai ibu kota negara harus memiliki kemandirian energi tersendiri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar setiap daerah memiliki ketahanan energi.

"Malah pak Ketua (Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi) mengusulkan agar ada Dinas Energi dan Utilitas Kota. Kita tidak mau kejadian blackout kemarin menimpa Jakarta. Ada pemadaman listrik, semua jaringan telekomunikasi terganggu, semuanya lumpuh. Tapi kalau kita punya kemandirian energi, itu bisa dihindari," tegasnya.

Dirinya menduga, lemahnya sektor energi di Jakarta saat ini disebabkan karena penempatan pejabat eselon yang tidak mengerti masalah ketahanan energi. Sehingga, katanya, Dinas Perindustrian dan Energi hanya dianggap sebagai SKPD yang mengurus lampu penerangan jalan umum (PJU) semata. Saat ini, pihaknya masih berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk peleburan Dinas Energi tersebut.

Anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah, mengakui, setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan tersendiri soal energi. Meski demikian, pihaknya mendorong pemerintah agar mau memperkuat sektor energi untuk kebutuhan masyarakat ibu kota.

"Bagi PKS, kita lihat arah kebijakannya dulu mau ke arah kemana. Tapi kalau nanti pemerintah mau fokus energi sebagai sesuatu kekuatan besar, maka bidang energi ini harus jadi SKPD sendiri," kata Nasrullah.

Menurutnya, penguatan sektor energi ini harus mempertimbangkan regulasinya terlebih dahulu. Dia mencontohkan, pemerintah daerah bisa memiliki pembangkit listrik tersendiri jika telah diatur regulasi energi sehingga tidak bergantung dari pasokan listrik PLN semata.

"Misalnya, boleh nggak Pemerintah Daerah punya pembangkit listrik sendiri, misal mengolah air laut jadi energi listrik. Jadi tidak disuplai dari pemerintah pusat. Kalau memang boleh, menurut saya dan atas nama PKS, harusnya bidang energi ini harus diperkuat," tegasnya.


#Bapemperda #AniesBaswedan

Komentar Anda
Komentar