Hello,

Reader

Pemindahan Ibu Kota Belum Berkekuatan Hukum
Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Soesanto dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema : Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Turut hadir, anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo.
Pemindahan Ibu Kota Belum Berkekuatan Hukum

Jakarta,  HanTer - Tema diskusi kali ini sedang hot-hotnya pembahasan soal rencana pemindahan Ibu Kota, sebab persoalan bangsa yang sangat serius yang harus disikapi. Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Soesanto. 

"Saya tentu sebagai anggota Komisi II dan periode lalu itu saya pernah ikut menandatangani daerah otonomi baru, itu 19 pemekaran daerah dan itu harus punya undang-undang, diteliti dulu potensi ekonomi bagaimana, batas daerahnya bagaimana, potensi manusianya bagaimana dan pemerintah itu resmi menyampaikan ke DPR," ujar Yandri dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema : Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Turut hadir, anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo.

"Nah, apalagi maksud saya, memindahkan ibukota, ibu kota negara, orang memekarkan kabupaten saja yang penduduk hanya 100.000- 200.000 itu harus pakai undang-undang. Jadi, kenapa saya bilang kaget, karena  negara ini diatur dalam undang-undang. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dalam regulasi dia melakukan sesuatu, itu semuanya diatur oleh undang-undang termasuk APBN, makanya ada laporan pertanggungjawaban APBN, ada undang-undangnya itu, bukan sekadar laporan," papar Yandri.

Menurutnya, terhadap pemindahan Ibu Kota sampai detik ini DPR belum mendapatkan usulan resmi dari pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota, termasuk draft rancangan undang-undangnya, belum ada sama sekali.

"Maka, kalau hari ini, misalkan pemerintah sudah mulai menganggarkan atau menentukan tempat, menurut saya sebagai anggota DPR yang paham tentang bagaimana kita mengatur regulasi tentang bernegara, unsur-unsur kepatutan yang dilakukan pemerintah belum terpenuhi," ungkapnya.

Lanjutnya, pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah segera mengajukan rancangan undang-undang pemilihan Ibu Kota, di mana, kapan targetnya, berapa luasannya,  bagaimana efek sosial di sana,  pengaruh lingkungannya bagaimana,  itu harus ada naskah akademiknya.

"Jadi rancangan undang-undang ikutannya naskah akademik, itu adalah peraturan tata cara pembuatan perundang-undangan, undang-undang P3, nomor 11 tahun 2012,  ini negara diatur oleh undang-undang semua. Jadi kalau hari itu pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus pak Jokowi berpidato di depan anggota MPR dan masyarakat luas,  minta izin, kalau menurut saya itu belum punya kekuatan hukum, belum bisa dilaksanakan, belum bisa dieksekusi, karena undang-undang belum ada yang memerintahkan untuk itu," papar Yandri.

Sehingga, kalau ada mulai pembangunan, maka dana yang digunakan untuk membangun itu, belum bisa dipertanggungjawabkan.

"Karena semua kita yang termasuk kami-kami ini, pak Bambang, saya selama 5 tahun jadi anggota DPR, itu atas perintah undang-undang, apa fungsinya, nggak bisa bebas se-enaknya kami, nggak bisa tapi dia di pagar dan diatur sedemikian rupa oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang lainnya, lebih spesifik lagi kami ada UU MD3. Apalagi, sekali lagi ini tentang perpindahan ibu kota ini, yang dilakukan pertama oleh pemerintah adalah mengajukan rancangan undang-undang tentang pemilihan ibukota dan mencabut undang-undang Ibu Kota DKI, daerah khusus Ibukota DKI, harus dicabut, walaupun nanti misalkan dalam merancang undang-undang itu,  pemerintah bisa saja mengajukan, selama proses pembangunan segala sesuatu faktor penunjang. Sarana dan prasarana di Ibu Kota baru,  maka ibu kota yang lama masih bisa digunakan, bisa juga nggak masalah itu aturan peralihan,  tapi tetap dia termaktub dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dan itu harus disetujui oelh  pemerintah dan DPR," ulasnya.
 


#IbuKota #Kaltim

Komentar Anda
Komentar