Hello,

Reader

TY Bacakan Pledoi dalam Sidang Perkara Pidana Pasal 372 dan 378 KUHP di PN Jakpus
TY Bacakan Pledoi dalam Sidang Perkara Pidana Pasal 372 dan 378 KUHP di PN Jakpus

Jakarta, HanTer - Sidang lanjutan perkara pidana dugaan pelanggaran Pasal 372 dan 378 KUHP di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan agenda pembelaan (pledoi) dengan terdakwa Thomas Nur Yaputra (TY) kembali digelar Kamis (22/8/2019). Dalam pledoinya TY mengatakan, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya pada pasal 372 KUHP menyatakan bahwa terdakwa adalah Naoki Wada, tetapi kemudian malah menuntutnya sebagai terdakwa.

"Bahwa fakta hukum Jaksa Penuntut Hukum dalam Dakwaan dan Tuntutannya telah salah dan keliru, dimana dalam Dakwaan dan Tuntutan JPU telah terdapat kesalahan - kesalahan yang sangat mendasar," tuturnya.

TY menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah murni hubungan perjanjian perdata, yang dalam hal ini, Perjanjian Distributor Ekslusif dan Surat Penunjukan Distributor antara PT. MPFI dengan PT. RTI, dan antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, serta Surat Perjanjian Kesepakatan antara PT. MPFI dengan PT. RPRIMA tanggal 04 Februari 2015 yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal tersebut adalah suatu peristiwa wanprestasi, yang menjadi kewenangan peradilan perdata (kompetensi absolute) tetapi ternyata dipaksakan oleh JPU sebagai tindak pidana Penggelapan."

JPU telah melampaui batas wewenangnya dengan secara sengaja mengkriminalisasi fakta hukum Perjanjian Perdata yang diakui keberadaan dan keabsahannya oleh Saksi Michelle Wondal, Saksi Helmi Hasibuan, serta diakui sendiri dalam Risalah Rapat Matsuzawa Kogei (pemegang 97.12% saham PT. MPFI) dalam hal ini adalah Surat Perjanjian Distributor Eksklusif dan Surat Penunjukan Distributor antara PT. MPFI dengan PT. RTI dan antara PT. MPFI dengan PT. RPrima serta Surat Perjanjian Kesepakatan PT. MPFI dengan PT. RPrima, suatu peristiwa perdata dua Perseroan Terbatas menjadi sebuah tindak pidana Penggelapan perorangan," ujar TY.

TY menjelaskan hubungan hukum antara Naoki Wada dengan Terdakwa dalam kedudukan sebagai direksi adalah hubungan hukum antar perusahaan dalam perjanjian distributor dimana masing-masing perusahaan mengemban hak dan kewajibannya.

"Direksi adalah jabatan dalam suatu perusahaan sehingga pada saat Naoki Wada tidak lagi menduduki jabatan sebagai direksi dan keluar dari perusahaan maka menurut hukum Naoki Wada sudah tidak berwenang lagi untuk mewakili perusahaan yaitu sejak 31 Maret 2018," ungkapnya.

"Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya pada Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa Terdakwa SAKSI NAOKI WADA, tetapi kemudian malah menuntut Terdakwa THOMAS NUR YAPUTRA, BSC, MSM dalam Surat Tuntutannya," imbuhnya.

TY juga menyampaikan, "bahwa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta bahwa kedudukan hukum/legal standing Saksi Pelapor Naoki Wada adalah tidak sah, Saksi tidak memiliki kualitas mewakilkan PT. MPFI dikarenakan saksi telah mengundurkan diri dari PT. MPFI per tanggal 31 Maret 2018 sedangkan BAP Pro Justicia Saksi Naoki Wada terjadi pada tanggal 24 April 2018 dan 13 Desember 2018. Sehingga BAP Saksi Naoki Wada beserta turunannya seharusnya dianggap batal (void ab initio).

"Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta persidangan yang dimana Saksi Naoki Wada memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan menyatakan status Saksi adalah Direksi PT. MPFI sampai saat ini. Bahkan pertanyaan mengenai jabatan Saksi Naoki Wada ditanyakan sebanyak 4x (empat kali), yaitu oleh JPU, Kuasa Hukum Terdakwa, Hakim, dan Terdakwa sendiri dan semuanya dijawab dengan keterangan palsu," jelasnya.

Saksi Naoki Wada, sambung TY, juga memberikan keterangan palsu di persidangan ketika menyanggah pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa perihal pengunduran dirinya dari PT. MPFI, tetapi ketika Surat Pengunduran Diri yang ditulis tangan sendiri oleh Saksi Naoki Wada diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim, Saksi Naoki Wada kemudian mengakui bahwa itu adalah tulisan tangan dia.

"Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat memperhatikan dan menilai fakta keterangan Saksi Ariza Raenaldi, Saksi Diana Ciputra, dan Saksi Ahmad Zaky yang pada keterangannya menyatakan bahwa ketiga saksi tersebut mendengarkan peristiwa hukum antara PT. MPFI dengan Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Naoki Wada," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut TY, dapat dianggap ketiga saksi tersebut, selain kedudukan hukum/legal standingnya tidak sah dengan tidak dapat menunjukkan status kedudukannya dalam hal mewakili Korban PT. MPFI selama persidangan, ketiga saksi tersebut juga memberikan keterangan testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Yang dimana menurut banyak yurisprudensi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Nota Pembelaan ini, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

"Bahwa Penyidik dan JPU mengabaikan fakta – fakta berdasarkan bukti – bukti yang diberikan, terlihat secara terang dan jelas permasalahan yang terjadi di 6 proyek yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana PT. MPFI telah melakukan cidera prestasi / wanprestasi, yang pada Perjanjian Distributor Ekslusif antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, pasal 6 ayat 2 berbunyi: Dalam hal kegagalan pengiriman, barang rusak, cacat atau kegagalan mematuhi kewajiban, maka pihak Distributor berhak untuk membatalkan sebagian / semua pesanan atas biaya Produsen dan Distributor dibebaskan dari kewajibannya kepada Produsen," tandasnya.

Seusai pembacaan nota pembelaan oleh terdakwa TY, yang menerangkan bahwa TY tidak bersalah dalam kasus tindak pindana penipuan dan penggelapan. Sementara itu Hakim Ketua mengatakan, bahwa sidang putusan akan dilaksanakan  pada tanggal 11 September 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketika hendak diwawancarai oleh para wartawan JPU mencoba mengelak dari kejaran media yang sedang meliput sidang agenda pembelaan (pledoi) oleh terdakwa TY di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).


#Sidang

Komentar Anda
Komentar