Hello,

Reader

Kompensasi PLN, “Bagaimana Perusahaan Layanan Publik Lainnya ? Dapatkah Mengikuti Langkah PLN ?”
Salamudin Daeng
Kompensasi PLN, “Bagaimana Perusahaan Layanan Publik Lainnya ? Dapatkah Mengikuti Langkah PLN ?”

Oleh : Salamuddin Daeng

Kebijakan PLN dalam memberikan kompensasi atas blackout listrik beberapa waktu lalu perlu mendapat apresiasi dari masyarakat. Hal ini merupakan sebuah langkah maju dari sebuah perusahaan BUMN di sektor layanan publik atas kerugian yang diderita masyarakat atas berkurangnya layanan, terganggunya layanan atau segala bentuk lainnya yang menimbulkan potensi kerugian publik. 

Kompensasi ini memang merujuk pada UU ketenagalistrikan dan UU tentang perlindungan konsumen.  UU yang selanjutnya diturinkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. 

Persoalan ganti rugi oleh PLN tersebut dijelaskan dalam pasal 6 Permen ESDM No. 27/2017. Dalam ayat 1 pasal 6 Permen itu disebutkan, PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik tidak sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan.

Walaupun dari sisi nilai kompensasi yang diterima pihak pihak yang merasa dirugikan relatif tidak terlalu besar, karena mengacu pada nilai pemakaian listrik pada saat terjadinya masalah berkurangnya layanan, namun kebijakan ini telah menunjukkan suatu itikad baik dari perusahaan negara yang bertanggung jawab atas pelayanan umum untuk memberikan responsibility yang paling maksimal. Sebab jika kejadian ini terulamg di lain waktu  maka akan menimbulkan tanggung jawab yang lain bagi PLN.

“Bagi publik tentu ini merupakan ukuran bahwa PLN akan terus meningkatkan kualitas layanannya, sementara bagi PLN sendiri harus lebih berhati hati sebab perusahaan bisa kehilangan uang  jika kejadian ini terulang”

Pertanyaannya bagaimana dengan perusahaan publik lainnya, seperti perusahaan telekomunikasi,  BUMN PT Telkom, perusahaan telekomunikasi swasta, perusahaan publik seperti perusahaan jalan Tol, BUMN jasa marga, Pertamina dan lain sebagainya. Apakah perusahaan perusahaan layanan publik telah berada pada tingkat komitmen dan tanggung jawab yang sama dengan PLN ?

Pertanyaan ini penting diajukan, mengingat tidak jarang kemacetan berpuluh puluh kilometer di jalan Tol. Masyarakat yang telah membayar jalan Tol dengan tarif yang cukup mahal, ternyata harus menderita kerugian akibat jalanan tol yang macet. Padahal kemacetan itu menimbulan konsekuensi yanv sangat besar, seperti kerusakan mesin kendaraan dan kerugiannya akibat keterlambatan kerja. Namun masyarakat tidak memiliki komitmen dalam mengajukan ganti rugi. 

Demikian juga dengan perusahaan di bidang telekomunikasi. Seringkali layanannya sangat buruk. Singnal yang sering ngadat dan bahkan mati. Banyak masyarakat pasti dirugikan akibat pelayanan yang buruk, driver transportasi online yang terpaksa kehilangan pelanggan, atau kegiatan bisnis lainnya yang terganggu. Angka kerugian tentu tidak kalah besarnya dengan akibat yang ditimbulkan tergangggunya layanan listrik PLN. 

Pemerintah perlu mengatur agar perusahaan layanan publik memberikan kompensasi atas buruknya layanan mereka. pemerintah harus membangun mekanisme sebagaimana mekanisme kompensasi yang diwajibkan kepada PLN. Dengan demikian maka di masa mendatang perusahaan perusahaan baik BIUMM maupun swasta yang masuk ke sektor publik good dapat memiliki tingkat kepedulian dan pertanggung jawaban yang sama atas kerugian yang diderita masyarakat atas buruknya pelayanan.


#PLN #matilistrik #blackout #kompensasi

Komentar Anda
Komentar