Hello,

Reader

Perkosa 9 Bocah, Tukang Las Dikebiri: Penjahat Seksual Diminta Dihukum Seumur Hidup
Ilustrasi (ist)
Perkosa 9 Bocah, Tukang Las Dikebiri: Penjahat Seksual Diminta Dihukum Seumur Hidup

Muhammad Aris Bin Syukur (20), pelaku pemerkosaan terhadap 9 anak asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dikenai hukuman kebiri (kastrasi). Aris yang berprofesi sebagai tukang las melakukan aksinya sejak tahun 2015 dan baru diringkus polisi pada 26 Oktober 2018. 

Namun hukuman kebiri tersebut masih menjadi kontroversi. Apalagi dokter sebagai eksekutor hukuman tersebut juga enggak melaksanakan dengan alasan melanggar profesi. Hukuman kebiri bagi pegiat perlindungan anak juga menilai hukuman kebiri belum adil bagi para korbannya serta tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak. 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Nugroho Wisnu mengungkapkan, awalnya, Aris hanya dikenai hukuman kurungan 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan kurungan sehingga tidak menyertakan hukuman kebiri dalam tuntutan. Munculnya hukuman kebiri merupakan pertimbangan dan keputusan para hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto.

"Putusannya sudah inkrah. Kami segera melakukan eksekusi," kata Nugroho Wisnu, saat dihubungi, Jumat (23/8/2019).

Apresiasi

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengapresiasi dan salut kepada PN Mojokerto yang memutus kebiri terhadap Aris. Oleh karena itu Arist menegaskan PN Mojokerto layak mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dari para pegiat perlindungan anak di Indonesia.

Hukuman  kebiri kimia kepada Aris ini merupakan kali pertama yang digunakan dalam peradilan di Indonesia sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tersebut merupakan penetapan atas Perpu nomor 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak pada 9 November 2016.

Undang-Undang itu mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yakni Kebiri lewat suntik kimia atau dikenal dengan "kastrasi" dan  beberapa diantaranya penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia,  pengungkapan identitas pelaku hingga pemasangan alat deteksi elektronik. 

"Demi tegaknya UU RI. Nomor 17 Tahun 21p6 dan menimbulkan efek jerah, atas putusan PN Mojokerto ini Komnas Perlindungan Anak segera mendesak agar hukuman kebiri segera dieksekusi. Tak perlu didebat dan dipermasalahkan lagi sebab setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final wajib dilaksanakan” tegasnya.

Progresif

Terpisah, Presidium Jaringan AKSI Inklusi dan Inspiratif Untuk Remaja Perempuan, Evie Permata Sari mengatakan, vonis kebiri terhadap Aris merupakan, putusan progresif yang dibuat PN Mojokerto, yang kemudian diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Jawa Timur. Namun mengkebiri pelaku kejahatan seksual bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak. 

"Karena tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku," ujarnya.

Evie memaparkan, selain bukan jalan keluar yang adil, IDI juga belum setuju atas putusan hukuman kebiri. Oleh karenanya IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri dengan alasan pelaksanaan hukuman kebiri dianggap melanggar sumpah dokter dan kode etik Kedokteran Indonesia. Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak.

"Dengan demikian, hukum kebiri tidak menyasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak," tandasnya.

Sebagai solusi, Evie menyarankan, pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman minimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup bagi kejahatan perkosaan yang berulang, serta melakukan pemantauan agar setiap hakim untuk secara konsisten menjatuhkan hukuman tersebut. Selain itu pemerintah perlu secara serius melakukan penanganan korban secara serius, untuk menghilangkan beban dan berbagai akibat negatif yang dialami oleh korban.

"Diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang memberikan hukuman tambahan dalam bentuk “Reparasi kepada Korban dan Perawatan Psikologis pada Pelaku” dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total, mekanisme ini harus diciptakan dalam PERPU tersebut," paparnya.


#kekerasananak #pelecehanseksual #perkosa #kebiri

Komentar Anda
Komentar