Hello,

Reader

Amien Rais Tuding Ada Kepentingan China Soal Pemindahan Ibu Kota
Mantan Ketua MPR RI Amien Rais
Amien Rais Tuding Ada Kepentingan China Soal Pemindahan Ibu Kota

Jakarta, HanTer - Mantan Ketua MPR RI Amien Rais, sempat menuding bahwasanya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menunggu kajian pemerintah Cina untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan ia mensinyalir pemindahan Ibu Kota yang yang digodok oleh Pemerintah merupakan bagian dari rencana China untuk mendominasi dunia, yang saat ini tengah bersaing dengan Amerika Serikat sebagai penguasa global.

Terkait hal itu, Pakar Geopolitik, Hendrajit juga menuding Tiongkok ada di balik skema pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Terlebih, pemerintah sepertinya tertarik dengan skema satu sabuk satu jalan one belt one road (OBOR) yang diusung pemerintah Tiongkok.

Ia mengatakan, Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengimbangi kekuatan AS dan sekutunya di sekitar wilayah Kalimantan yang bagian utara dan baratnya dikelilingi Laut Cina Selatan.

"Apalagi AS ingin mengembangkan Indo-Pasifik bersama Australia, Jepang, dan India untuk membendung skema OBOR yang diusung pemerintah Cina," ujar Hendrajit di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia mengingatkan, pemerintah tentu harus jeli dalam melihat keamanan ibu kota negara yang baru. Khususnya, Pulau Kalimantan, karena lokasinya terkepung di antara armada maritim Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Negeri Panda itu memiliki kepentingan untuk mengimbangi Amerika di sekitar Kalimantan.

"Kalau ibu kota di Kalimantan, kita bisa menjadi bumper dari pertarungan global antara Amerika dan Cina di Asia Pasifik," ujarnya.

Menurutnya, Inggris terutama Amerika Serikat (AS) lebih dahulu menguasai wilayah itu sebagai salah satu sphere of influence (wilayah pengaruh) sejak mereka menjajah negara-negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam (Inggris), dan Filipina (AS).

"Cina menyadari wilayah Asia Tenggara ini sebagai sphere of influence-nya wilayah Barat," ujar Hendrajit.

Sasaran Tembak

Direktur Eksekutif Global Future Institute itu khawatir kalau ibu kota jadi pindah, posisinya akan menjadi sasaran tembak dua kubu.

"Posisi Kalimantan sangat strategis. Jika sekutu kita yang ada di sekelilingnya. Kita yang akan jadi pusat keseimbangan (episentrum). Akan tetapi, kalau musuh di sana, kita terkepung," ujarnya.

Hendrajit mengakui Kalimantan secara posisi memang sangat strategis. Pulau terbesar di Indonesia itu dekat dengan Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan Selat Malaka dan Filipina. Akan tetapi, pada saat yang sama, itu bisa menjadi titik rawan karena posisinya yang serbadekat.

Titik rawan itu disebabkan pertarungan global AS dan Tiongkok sekarang ada di Laut Cina Selatan. Apalagi, sejak masa pemerintahan Obama yang membuat Maritime Security Plan for Asia-Pacific, sekarang ada 60 persen kapal perang AS di Laut Cina Selatan.

"Cina sadar itu. Akan tetapi, dia enggak berani frontal secara militer. Hal ini yang harus jeli dilihat Presiden Jokowi bahwa situasi di Barat dan Utara Pulau Kalimantan itu sedang tidak normal, bahkan menjadi perebutan antarangkatan laut AS dan Cina," kata Hendrajit.

Kajian Beijing

Sebelumnya diketahui, mantan Ketua MPR RI Amien Rais menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menunggu kajian pemerintah China untuk melakukan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Amien menyebut, China ikut berperan dalam program pemindahan ibu kota negara Indonesia sebagai upaya mendominasi dunia.

"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali," kata Amien di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia menjelaskan, ada perebutan supremasi dan hegemoni global antara Amerika dan Tiongkok. "Kemudian Tiongkok ini sekarang dari segi military power sudah hampir neck on neck, hampir sama," ujarnya.

Dirinya mengatakan kedaulatan Indonesia terancam jika ibu kota negara pindah ke Kaltim. Ia berujar Kaltim lebih dekat dengan Laut China Selatan dan Laut China.

Lebih lanjut, Amien juga menyebut Perdana Menteri China Xi Jinping punya ambisi menguasai dunia yang lebih besar dari pendiri China Mao Zedong. "Jadi saya pikir ini ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China. Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Pak Mao Zedong," katanya.

"Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara barat bisa menduduki negara lain, negara-negara barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain, mengapa kita tidak," tambahnya.

Amien sekaligus mengajak masyarakat untuk menolak pemindahan ibu kota. Bahkan ia menyebut, Jokowi terlalu banyak mencanangkan program yang ujungnya tak terealisasi, seperti mobil nasional Esemka dan harga tukar dollar Amerika Serikat setara Rp10.000.

"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain. Jadi dibatalkan, selesai. Kita orang Melayu, tanpa ada basa-basi," tuturnya.

Pepesan Kosong

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap rencana Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke Provinsi Kalimantan Timur tidak menjadi pepesan kosong belaka, menyusul masih banyaknya persoalan yang harus dihadapi untuk merealisasikan hal tersebut.

"Saya berharap hari ini kita tidak hanya berbicara pepesan kosong (soal wacana pemindahan Ibu Kota)," ujar Fadli di Jakarta, Selasa.

Fadli beranggapan wacana pemindahan Ibu Kota negara yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo terkesan mendadak dan tergesa-gesa. Menurut dia, aspek terkait ekonomi, politik, sosial dan budaya hingga kini belum diperhitungkan secara matang.

Fadli mengatakan pemindahan Ibu Kota negara bisa saja dilakukan dengan syarat kondisi ekonomi telah membaik, serta permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran teratasi, sebagaimana terjadi di negara-negara lain yang telah lebih dulu memindahkan Ibu Kota negara.negara.

Namun, dirinya menilai syarat tersebut belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah. "Sekarang kita lihat hutang luar negeri besar, persoalan pangan dan energi, jadi masih ada persoalan dasar. Lalu tiba-tiba memindahkan ibu kota dengan biaya besar," kata Fadli.

"Ini juga belum ada di APBN, lantas siapa yang membiayai pemindahan Ibu Kota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran," sambung dia.

Selain itu, lanjutnya, rencana pemindahan Ibu Kota juga masih terganjal masalah legalitas, seiring belum adanya payung hukum yang menaungi.

Fadli mengatakan setidaknya terdapat sejumlah undang-undang yang perlu direvisi untuk melegalkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di antaranya UU Nomor 29 tahun 2007, UU Nomor 24 tahun 2007, UU Nomor 23 tahun 2002, dan UU Nomor 10 tahun 2016. "Jadi pemindahan Ibu Kota ini perlu proses panjang," ucap dia.


#AmienRais #IbuKotaBaru

Komentar Anda
Komentar