Hello,

Reader

Ramai-ramai Menolak Kenaikan Iuran BPJS
Presiden KSPI Said Iqbal
Ramai-ramai Menolak Kenaikan Iuran BPJS

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan teris menyuarakan penolakan kenaikan iuran BPJS. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dikhawatirkan berdampak turunnya dan bahkan jatuhnya daya beli masyarakat.

Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran pers di Jakarta, Rabu menyebutkan, untuk menyampaikan penolakan atas kenaikan iuran BPJS, KSPI akan melakukan aksi 150 ribu buruh di 10 Provinsi pada tanggal 2 Oktober 2019. Di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Aksi lain akan digelar di Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung, Medan, Batam, Banjarmasin, Gorontalao, dan lainnya.

Selain itu, KSPI juga akan mengajukan gugatan warga negara (citizen law suite). Adapun pihak yang akan digugat adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan lainnya.

Menurut Said, untuk peserta kelas III rencananya naik dari 25 ribu menjadi 42 ribu. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan tiga orang anak (satu keluarga terdiri dari 5 orang) maka dalam sebulan harus membayar Rp210 ribu.

"Bagi warga Jakarta dengan standar upah minimum Rp3,9 juta, mungkin tidak memberatkan," kata Said Iqbal. "Walaupun mereka juga belum tentu setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," kata dia.

Tetapi bandingkan dengan kabupaten/kota yang upah minimumnya di bawah Rp2 juta, mereka pasti akan kesulitan untuk membayar iuran tersebut. Misalnya masyarakat di daerah seperti Ciamis, Tasikmalaya, Jogjakarta, Sragen.

"Bagi daerah yang upah minimumnya di kisaran Rp1,5 juta, keluarga yang terdiri dari 5 anggota keluarga harus mengeluarkan biaya sebesar 210 ribu atau hampir 20 persen dari pendapatan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan," kata Iqbal.

Hal itu, tegas Iqbal, akan sangat memberatkan. Apalagi itu adalah uang yang hilang. Dalam artian mau dipakai atau tidak, uangnya tidak bisa diambil kembali.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan membuat daya beli masyarakat jatuh. Apalagi tingkat upah minimum tiap-tiap daerah berbeda.

"Satu hal yang harus disadari, setiap tahun iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan buruh selalu ada kenaikan," katanya.

Demo Istana

Ratusan orang tergabung dari Komunitas Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu untuk menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pimpinan aksi, Nur Adim mengatakan dalam orasinya, kenaikan iuran BPJS memberatkan masyarakat dan menilai pelayanan BPJS saat ini masih belum maksimal.

"Sekarang iuran BPJS itu seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, akan naik. Artinya alasan defisit pengelolaan BPJS dibebankan kepada masyarakat. Pelayanan belum maksimal tapi sudah harus dibebankan kepada masyarakat dan APBN," kata Nur.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan bahwa kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Namun, ini berlaku hanya untuk kelas I dan kelas II.

"Yang kelas I kelas II mulai 1 Januari 2020 jadi kelas I Rp 80.000 menjadi 160.000 dan Rp 51.00.000 menjadi Rp 110.000 sehingga kami bisa sosialisasi untuk masyarakat," Kata Wamenkeu seusai rapat kerja dengan DPR, Selasa.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan seharusnya menjadi skenario terakhir.

Tulus mengatakan defisit keuangan BPJS Kesehatan seharusnya tidak serta merta dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif iuran.

"Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Skema seperti itu tidak akan membebani masyarakat," tuturnya dilansir Antara.

Menurut Tulus, sebagian subsidi energi yang masih mencapai Rp157 triliun sebagian bisa direlokasi menjadi subsidi BPJS Kesehatan atau yang lebih penting adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, yang persentase kenaikannya sebagian langsung dialokasikan untuk memasok subsidi kepada BPJS Kesehatan.


#BPJSKesehatan #KSPI

Komentar Anda
Komentar