Hello,

Reader

Dukung Revisi UU KPK, Masyarakat Sipil Gelar Aksi Demi Perbaikan Pemberantasan Korupsi
Dukung Revisi UU KPK, Masyarakat Sipil Gelar Aksi Demi Perbaikan Pemberantasan Korupsi

Jakarta, HanTer - Dukungan atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Kali ini datang dari elemen massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil yang menyatakan dukungannya dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Koordinator aksi Hasan menyebut, semangat revisi UU KPK ini akan terus digulir demi sebuah perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Hal yang konyol dan menyesatkan jika ada pihak yang menyebut revisi UU KPK itu ada upaya pelemahan terhadap KPK.

"Revisi UU KPK penting untuk dimasukkan pasal pengawasan. Ada yang ketakutan dengan adanya lembaga pengawas. Kalau merasa benar dan bersih kenapa harus takut dan parno. Stop bodohi rakyat, KPK butuh diawasi, kami tak ingin ada penyidiknya jadi markus," tegasnya.

Hasan memaparkan, banyak hal sebenarnya yang harus dievaluasi dengan keberadaan KPK saat ini. Seperti kerja yang hanya mengandalkan hasil penyadapan dan dasar memprioritaskan sebuah kasus tidak pernah jelas. Ia pun membandingkan lembaga lain di luar negeri yang juga memiliki lembaga pengawasan.

"Kerjanya cuma andelin penyadapan dan dasar memprioritaskan kasus tidak pernah jelas kok tidak mau diawasi? CIA dan Satker Intelijen di Amerika ada Komisi Intelijen di Senat saja ada yang mengawasi," sebutnya.

Hasan mengingatkan, KPK adalah lembaga adhoc dan bukan super body. Makanya dibutuhkan sinergitas antar instansi untuk memaksimalkan kerja dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena kerja pemerintah dalam melayani masyarakat akan maksimal jika antar instansi bisa menjalankan fungsi koordinasi sesuai amanat reformasi soal pemberantasan KKN.

"Pemberantasan KKN bisa dicapai dengan kordinasi dan keterbukaan antar lembaga pemerintah," jelasnya.

Lebih jauh, Hasan menuturkan selama ini, Komisi Pemburu Koruptor lebih besar pasak daripada tiang. Anggaran KPK jauh lebih besar dari hasil OTT. Tapi sayangnya hal tersebut tidak pernah diungkap ke publik. Sebab KPK tidak diaudit dan tidak ada yang audit dan mengawasi. Pencegahan korupsi justru lebih penting ketimbang negara tekor untuk sekali OTT yang memakan anggaran besar tapi hasil recehan. 

"Selamatkan ribuan triliun uang pajak yang notabene ini adalah uang rakyat," bebernya.

Dalam aksinya, mereka juga menyerukan kepada pihak Pamdal maupun keamanan KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi tulisan KPK. "KPK ini milik rakyat, bukan milik segelintir oknum KPK. Pamdal kalian digaji rakyat, jangan klaim gedung ini milik kalian," pungkasnya.


#KPK

Komentar Anda
Komentar