Hello,

Reader

Perombakan Direksi BUMN Dinilai Tak Profesional dan Politis
Gedung BUMN (ilustrasi/ist)
Perombakan Direksi BUMN Dinilai Tak Profesional dan Politis

Jakarta, HanTer - Perombakan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan banyak tanggapan negatif. Pasalnya, pergantian tersebut dinilai tak profesional dan sarat dengan kepentingan politik.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam berpendapat, pergantian direksi BUMN ini sangat tidak tepat. Terlebih, mayoritas BUMN saat ini baru saja melakukan pergantian direksi. Meminjam istilah Jokowi, langkah Menteri Rini justru menimbulkan kegaduhan.

Ia menilai, kalau memang perlu diganti, seharusnya Menteri BUMN di kabinet baru yang melakukan pergantian tersebut. Tujuannya, agar sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kedua Jokowi.

Ia juga meyakini, pergantian direksi ini bukan untuk menyelesaikan masalah BUMN. Sehingga, sangat wajar jika muncul dugaan langkah Kementerian BUMN tersebut sangat politis.

"Dalam rangka menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis," ujar Pieter di Jakarta, Senin (9/9/2019).

'Mbalelo'
Disisi lain, hal serupa terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Satu bulan menjelang penyusunan Kabinet II pemerintah Jokowi, Menteri Kominfo Rudiantara secara mendadak melantik Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosisial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Widodo Muktiyo sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Jumat, 6 September 2019.

Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, pelantikan yang bernuansa mendadak dan seperti tidak mengindahkan instruksi Presiden Jokowi agar tidak mengganti para pejabat di kementerian masing-masing ini dinilai beraroma politis dan sarat dengan kepentingan.

"Bisa dikatakan, Menteri Kominfo memiliki kepentingan atas pelantikan itu karena sampai berani tidak mengindahkan instruksi Presiden. Sama seperti yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno, Rudiantara juga sungguh berani tidak patuh atas Instruksi Presiden," ujar Uchok, Senin (9/9/2019).

Sehingga, menurut Uchok, dua menteri yang dinilai 'mbalelo' ini tidak memiliki kesetiaan sebagai pembantu Presiden karena memberikan contoh yang tidak baik ke masyarakat, di saat Presiden Jokowi sedang melakukan kerja-kerja produktif dan tertib birokrasi.

"Sudah semestinya Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas terhadap langkah yang diambik Rini Soemarno dan Rudiantara ini. Karena apa yang mereka lakukan di ujung pemerintah periode pertama ini merupakan preseden buruk yang merusak citra Jokowi," kata Uchok.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah mewanti-wanti agar perintah Presiden dipatuhi.

"Tidak hanya Kementerian BUMN. Semuanya tidak membuat keputusan-keputusan strategis sampai ada pembentukan kabinet baru," ujar Luhut, beberapa waktu lalu.

Begitu pula dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengimbau dan meminta para menteri untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis.

"Dan juga penggantian jabatan atau posisi tertentu, dua hal itu," tegasnya.

Namun, sejak sebulan lalu, tercatat lima perusahaan BUMN telah mengumumkan rencananya melangsungkan RUPSLB untuk perubahan pengurus. Manajemen kelima perusahaan BUMN itu menyatakan agenda rapat berdasarkan permintaan dari pemegang sahamnya, yang mayoritas adalah Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Rini Soemarno tidak membantah atau mengiyakan soal rencana perombakan pengurus perusahaan-perusahaan BUMN itu. "Loh ya nggak tahu, kita lihat saja," ujar Rini.

Sedangkan Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, perombakan akan dilakukan pada lima perusahaan yang telah go public, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), BTN, BRI, dan Perusahaan Gas Negara (PGN).


#Bumn #kementerian #menteririni #direksi #politis

Komentar Anda
Komentar