Hello,

Reader

DKI Bakal Tindak Tegas Para Penunggak Pajak Pada 2020
Ilustrasi pemasangan plang objek pajak yang belum dibayarkan (ist)
DKI Bakal Tindak Tegas Para Penunggak Pajak Pada 2020

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, menegaskan, pada tahun 2020, BPRD DKI Jakarta akan melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) secara massif yang telah bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, KPK RI, Kejaksaan Tinggi, dan instansi-instansi lain yang mendukung pelaksanaan penagihan pajak daerah.

Apalagi ia menyebut Pemprov DKI Jakarta telah memiliki seluruh data tunggakan pajak daerah, sehingga wajib pajak tidak bisa menghindari lagi dalam pelaksanaan kewajibannya kepada negara.

"Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan tahun keringanan pajak daerah ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan tertib administrasi perpajakan bisa berjalan dengan lancar. Wajib pajak tidak menjadi penunggak pajak lagi, dan tahun depan kita tidak perlu lakukan law enforcement terhadap penunggak pajak yang tidak membayar pajaknya di tahun 2019 ini," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/9/2019).

Upaya penegakan hukum secara masif yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2020 antara lain;

1. Pemasangan stiker atau plang bagi wajib pajak yang menunggak.

2. Pelaksanaan surat paksa dari juru sita kita.

3. Pemblokiran rekening perbankan yang dilakukan oleh wajib pajak yang menunda perpajakannya.

4. Penyanderaan atau gizjelling atau penangkapan sementara bagi wajib pajak yang tidak kooperatif dalam pembayaran pajaknya.

5. Penghapusan registrasi dan identifikasi atau pencabutan nomor polisi bagi kendaraan bermotor yang telah melampaui dua tahun setelah habis masa berlakunya STNK.

6. Pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak bersedia melaporkan data transaksi usahanya secara online.

7. Pelaksanaan razia gabungan terhadap pengesahan STNK kendaraan bermotor secara intensif dan massif.

8. Pelaksanaan tagihan door to door untuk pajak kendaraan bermotor yang menunggak.

9. Penundaan izin usaha oleh Dinas PTSP sampai pembayaran pajaknya lunas.

Untuk diketahui, total penunggakan jenis pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta berjumlah hampir 2,4 triliun rupiah yang terdiri dari kendaraan roda 2-3 sebesar 1,6 triliun dan kendaraan roda 4 sebesar 800 miliar.

Adapun jumlah kendaraan yang pajaknya menunggak sebanyak 788 ribu kendaraan roda empat dan 1,412 juta kendaraan roda 2-3.

Secara umum, target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 44,180 triliun rupiah berdasarkan APBD 2019. Selama tahun berjalan hingga 16 September 2019, realisasi pajak daerah sudah mencapai hampir 30 triliun rupiah.

Adapun angka realisasi pajak di tahun 2019 ini ternyata meningkat sebesar 3 triliun di periode yang sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau penerimaan pajak selama Januari - September 2019 meningkat sebesar 3 triliun dibandingkan Januari - September 2018.


#Pajak #dkijakarta

Komentar Anda
Komentar