Hello,

Reader

TAJUK: Benarkah Partai Politik Embah Korupsi?
TAJUK: Benarkah Partai Politik Embah Korupsi?

Sungguh mengejutkan apa yang disampaikan Direktur Pembinaan dan Kerjasama antarinstansi Komisi Pemberantasan Korupsi Sujanarko. Dia menyebut bahwa akar dari segala perkara korupsi itu adalah partai politik.

Menurut dia, embahnya korupsi itu adalah partai politik. Itu karena parpol memiliki dua kewenangan utama yang sangat mendasar, pertama membuat undang-undang, dan kedua memiliki hak menentukan pejabat publik.

Sementara itu, saat mengisi kuliah umum bersama penasehat KPK M Tsani Annafari di IAIN Tulungagung, Selasa (17/9/2019) mengemukakan, konsekuensinya, apabila legislator dari parpol ini bermental korupsi, maka proses legislasi yang dihasilkan pasti korupsi.

Apa yang disampaikan Sujanarko itu ada benarnya. Hingga saat ini sudah ratusan tokoh, pimpinan, kader parpol yang menjadi tersangka atau terpidana kasus korupsi. Belum lagi wakil rakyat dari hampir semua parpol terlibat m,enerima suap.

Baru-baru ini Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (RMY) ditangkap KPK. Kasus ini, selain membuktikan praktik jual-beli jabatan masih terjadi, juga semakin membuktikan korupsi politik di negeri ini masih terus berlangsung. 

Pengamat hukum Universitas Jember (Unej) Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan, tertangkap Ketua Umum PPP dan sekjumlah petinggi parpol sebelumnya oleh KPK tidak hanya memprihatinkan, tetapi juga semakin mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia utamanya kepercayaan rakyat terhadap parpol dan pemilu. 

Menurutnya, parpol seharusnya berlomba-lomba membangun citra positif agar pemilih tertarik menggunakan hak pilihnya, mengingat dari berbagai hasil survei sampai saat ini, golongan masyarakat yang belum memutuskan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu masih lumayan besar.

Namun nyatanya publik justru kembali disuguhi perilaku tidak terpuji dari ketua umum parpol.

Diakui parpol-parpol yang ada saat ini hampir tidak ada yang luput atau bebas dari perilaku koruptif, bahkan semua turut menyumbang kader yang menghuni penjara karena tindak pidana korupsi. Oknum parpol ramai-ramai korupsi. Apalagi, hingga saat ini ada lebih dari 61 persen kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan aktor politik.    

Begitu banyak kader parpol yang dicokok KPK, tak juga membuat tobat kader parpol melakukan korupsi. Padahal sudah banyak yang dijebloskan ke penjara, mulai dari anggota DPRD, kepala daerah, hingga anggota DPR, bahkan ketua DPR. 

Dari realitas yang ada, kata Sekjen Perindo Ahmad Rofiq beberapa waktu lalu, parpol justru masih menjadikan korupsi teman dekat. Kini, parpol harus segera berbenah untuk meninggalkan praktik koruptif kalau tak mau ditinggal pemilihnya. Salah satu jalannya dimulai lewat rekrutmen kader atau calon legislatif tanpa mahar.  Selain perlu perubahan di internal, peran serta masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengkritik parpol sangat dibutuhkan. 

Saat ini publik sudah kesulitan mencari parpol dengan komitmen antikorupsi yang tinggi. Jangan sampai kesulitan itu berujung kepada kelelahan. Kelelahan terhadap parpol, terhadap politik, bahkan terhadap demokrasi.

Lalu kenapa kader parpol doyan korupsi? Berbagai kalangan menyebutkan,  beban dari parpol untuk kader dalam sumbangan dana memang jadi masalah bagi banyak kader parpol.  Kader parpol cenderung mencari dana lewat berbagai cara, termasuk korupsi, untuk dapat memenuhi target sumbangan dana bagi kegiatan parpol.

Ketua DPR  Bambang Soesatyo mengatakan kader partai politik kerap terjerat kasus korupsi karena sumber dana tidak cukup untuk membiayai aktivitas partai. Menurutnya, sumber pembiayaan partai yang tidak mencukupi, seperti dari APBN, kerap menyuburkan praktik korupsi. Terutama saat partai memiliki agenda yang memerlukan banyak biaya, seperti munas, rapimnas, dan rakernas.

Mulai saat ini pimpinan parpol harus segera menghentikan kader-kadernya untuk bisa lepas dari praktik korupsi. 

Publik harus mendorong KPK untuk memberantas korupsi dan partai politik juga harus membersihkan kadernya dari korupsi. Kita harus mencegah korupsi di negeri ini masuk dalam darurat korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi.

Kita merindukan parpol menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik; menciptakan iklim kondusif; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik; sarana partisipasi politik; serta rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Pengurus Parpol harus benar-benar  amanah, benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat. 

Tentu saja para pimpinan parpol harus turut mendorong agar kader-kadernya memiliki integritas, yang berkomitmen bersama antikorupsi, pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi bersama-sama.


#Partai #politik #dpr #korupsi #kpk

Komentar Anda
Komentar