Hello,

Reader

TAJUK: Penundaan Pembahasan RUU Kontroversial
TAJUK: Penundaan Pembahasan RUU Kontroversial

Pasca demonstrasi mahasiswa di gedung DPR dan kritik yang disampaikan banyak kalangan, akhirnya wakil rakyat dan pemerintah menunda pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial seperti RUU KUHP, Pertanahan, serta Minerba. Berbagai kalangan mengapresiasi penundaan ini sebagai bentuk kepekaan terhadap aspirasi rakyat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai langkah pemerintah dan DPR RI yang memutuskan menunda pembahasan sejumlah RUU kontroversial itu sudah tepat.

Khusus kepada DPR RI hendaknya penundaan sejumlah RUU tersebut bukanlah sekadar prosesnya tetapi harus menyangkut perubahan substansi atau isi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi terbesar masyarakat.

Ia berharap penyusunan RUU dapat mempertimbangkan kepentingan utama bangsa dan negara selaras dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Pengalaman revisi Undang-Undang (UU) KPK menjadi pelajaran berharga agar DPR benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik.

Di sisi lain, kita menghargai aksi mahasiswa Indonesia yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan UU KPK hasil revisi dan RUU yang kontroversial sebagai wujud panggilan nurani kecendekiaan selaku insan kampus. 

Kita tidak sepakat jika ada yang menyatakan aksi mahasiswa itu ada yang menunggangi. Tuduhan ini sangat menyakitkan dan tidak pantas disampaikan terlebih mereka yang menuduh itu belum menunjukkan bukti-bukti. Publik percaya aksi mahasiswa itu murni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Meski demikian mahasiswa tentu saja harus betul-betul menjaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis. Tutup rapat dan rapatkan barisan agar tidak ada yang menunggangi.

Harapan kita aksi murni mahasiswa itu jangan dihadapi dengan kekerasan Oleh aparat kepolisian. Petugas keamanan harus menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif. Aparat keamanan harus menegakkan hukum dan ketertiban dengan benar, adil, objektif, dan moral yang tinggi.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan.

Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU seperti yang diminta Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Keempat RUU tersebut adalah RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba. 
 
Kita meminta kepada siapapun agar aksi mahasiswa yang murni hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh sehingga menyebabkan keadaan di negeri semakin tidak kondusif.  
 
Semua pihak harus berintrospeksi diri sekaligus mengedepankan sikap berbangsa dan bernegara yang dilandasi jiwa kenegarawanan yang luhur demi Indonesia milik bersama.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi menyambut baik penundaan pengesahan RKUHP. Perlu diapresiasi dan disambut baik, karena DPR sebagai wakil rakyat memang harus mendengarkan aspirasi rakyat.
 
Penundaan RKUHP itu tentu saja memberi waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan dan pengkajian ulang terhadap sejumlah pasal yang menuai pro dan kontra.

Sejumlah kalangan menyatakan memang ada sejumlah pasal yang multitafsir dalam RKUHP yang dikhawatirkan berpotensi menjadi persoalan apabila tidak dibahas lebih mendalam. Misalkan terkait pasal penghinaan terhadap presiden, selain itu juga terkait pasal soal gelandangan, karena itu menurut saya perlu dibahas kembali.



#RUU #KUHP #KPK #DPR #Mahasiswa

Komentar Anda
Komentar