Hello,

Reader

Pangdam Jaya :  Aksi Unjuk Rasa Tolak   Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ilegal
Pangdam Jaya : Aksi Unjuk Rasa Tolak Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Ilegal

Jakarta, HanTer - Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono menegaskan, aksi unjuk rasa saat pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H Maruf Amin pada hari Minggu (20/10/2019) di Gedung DPR akan dianggap ilegal atau tidak resmi. Oleh karena itu pihak keamanan tidak akan memberikan izin aksi unjuk rasa pada tanggal 20 Oktober 2019.

 

"Sesuai dengan Instruksi kepada pihak Kapolda dan kepada kami Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober 2019 pemberitahuan adanya unjuk rasa itu tidak akan diproses, sehingga kalaupu ada unjuk rasa bahasanya tidak resmi atau ilegal," ujar Mayjen Eko Margiyono usai usai rapat koordinasi antara aparat keamanan, baik dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN), danpimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta,  Senin (14/10/2019).

 

Eko menegaskan, surat pemberitahuan akan adanya kegiatan unjuk rasa tidak akan diterima oleh Polda dan Kodam Jaya. Saat ini pihaknya juga sudah menyiapkan parameter yang sudah ada di sekitaran Gedung DPR-MPR untuk memberikan pengamanan pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Pengaman tersebut tidak ada yang spesifik seperti layaknya aparat keamanan menghadapi aksi unjuk rasa. 

"Kita sudah siapkan pengamanan sama seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa saat yang lalu. Jadi tidak ada yang spesifik," paparnya.

 

Dalam kesempatan ini Eko menghimbau agar tidak ada unjuk rasa dan berusaha mendekati ke Gedung DPR-MPR. Oleh karena itu pihaknya berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berjalan secara hikmat. Karena pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pekerjaan besar bangsa Indonesia.

 

"Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara hikmat, ini adalah pekerjaan besar bangsa ini," paparnya.

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono juga menegaskan, pihaknya tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Rabu (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019). Hal itu berkaitan untuk menjaga situasi kondusif hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin agar berlangsung dengan aman dan lancar.

 

"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Gatot Eddy.

 

Ketua DPR Puan Maharani memaparkan, saat ini pihaknya sudah mengadakan rapat kordinasi terkait dengan keamanan lingkungan DPR/MPR dan DPD. Rapat kordinasi dilakukan dengan Wakil dari Panglima TNI, Wakil dari Kapolri serta BIN terkait dengan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang di Gedung DPR.

 

"Pisrinsipnya adalah kami selaku tuan rumah bersama MPR akan siap melaksanakan pelantikan untuk bisa berjalan baik dan lancar, gabungan TNI dan Polri telah siap untuk melaksanakan pelaksanaan pelantikan," ujarnya.

 

Puan menegaskan, sudah ada beberapa kesimpulan yang dinyatakan siap untuk bersama-sama berkordinasi dan bersinergi dengan pihak keamanan, agar pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh itu diharapkan seluruh anggota DPR dan MPR yang wajib hadir pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

 

"Terkait dengan keamanan kami akan melakukan clearance dibeberapa tempat agar tidak ada orang yang hadir di gedung DPR dan MPR sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik," paparnya.

 

Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden rencananya akan digelar pada Minggu, 20 Oktober 2019 pukul 14.30. Ketua MPR Bambang Soesatyo sudah memastikan rencana pelantikan tersebut. Tercatat ada 8 kepala negara dan 9 utusan khusus kepala negara serta duta besar akan menghadiri acara pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2024. 


#Demo #Tolak #Pelantikan #Presiden

Komentar Anda
Komentar