Hello,

Reader

Pemprov DKI Usulkan Subsidi Transportasi Naik jadi Rp6,94 T Pada 2020
Pemprov DKI Usulkan Subsidi Transportasi Naik jadi Rp6,94 T Pada 2020

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan subsidi anggaran transportasi  atau public service obligation (PSO) pada 2020 sebesar Rp6,94 Triliun. Sebaliknya kenaikan anggaran yang hampir 100 persen dibanding tahun lalu itu dinilai tidak mengurangi kemacetan.

Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), DKI Jakarta mengusulkan anggaran subsidi transportasi sebesar Rp6,94 triliun untuk tahun 2020. Anggaran tersebut di breakdown untuk subsidi MRT sebesar Rp938,59 miliar, LRT Jakarta Rp665,07 miliar, dan Transjakarta 5,34 triliun.

Pada tahun ini, anggaran PSO untuk tiga moda transportasi itu hanya Rp3,7 triliun. Rinciannya, subsidi untuk MRT Jakarta Rp672,3 miliar, LRT Jakarta Rp278,3 miliar, dan Transjakarta Rp2,76 triliun.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike mengatakan, usulan subsidi tersebut sah saja apabila dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai pengusul kegiatan harus bisa menjelaskan usal usul subsidi termasuk evaluasi penggunaan anggaran subsidi tahun sebelumnya. Sebab, dari banyak masukan yang didapat dari masyarakat dan dari pengamatannya, kemacetan masih parah.

"Nah kalau subsidi tiap tahun terus bertambah, harusnya pengguna angkutan umum bertambah dan pengguna kendaraan pribadi berkurang," kata Yuke Yurike di DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019).

Yuke menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta punya kemampuan untuk menggratiskan biaya transportasi masyarakat. Namun, tentunya Pemprov DKIharus bisa memindahkan pengendara pribadi ke dalam angkutan umum. Sehingga subsidi benar benar tepat sasaran dan dapat mengurai kemacetan.

Pemprov DKI Jakarta, kata Yuke, seharusnya sangat bisa melakukan itu. Apalagi DKI sudah mengetahui kunci utamanya, yaitu integrasi. Menurutnya, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang besar, bukanlah hal yang sulit untuk integrasi.

"Gunakan teknologi. Pakai aplikasi. Semua ukuran dan hitungannya akurat. Jangan sampai hanya demi mendapatkan subsidi, angkutan umum hanya berputar putar tanpa ada penumpang," ujarnya.

Misalnya saja Jak Lingko. Menurutnya, dengan kartu yang mengharuskan pengguna melakukan taping mesin, menjadi kendala masyarakat enggan menggunakan Jak Lingko. Apalagi belum semua rute terlayani. Seperti di daerah kediamannya yang berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Menurutnya, dirinya agak susah menemukan Jak Lingko di sekitaran rumahnya.

"Kalau memang aplikasi kan hampir semua orang punya handphone. Saya mau naik angkutan umum dari rumah mau ke Blok M saja tidak bisa langsung naik Jak Lingko. Udah gitu saat di Blok M tidak ada parkir. Terpaksa parkir di gedung sekitar dan tarifnya per jam. Jadi kuncinya integrasi dulu baru bisa usul naik subisi karena penumpang bertambah," jelasnya.


#Transportasi #dki #jakarta #subsidi

Komentar Anda
Komentar