Hello,

Reader

BPJS-TK Menara Jamsostek dan Sudinakertrans Panggil 48 Perusahaan Tak Patuh
Petugas Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaaan Jakarta Menara Jamsostek, Enny Kristian bersama Pengawas Sudinakertrans Jaksel, Heru Partono.
BPJS-TK Menara Jamsostek dan Sudinakertrans Panggil 48 Perusahaan Tak Patuh

Jakarta, HanTer -  BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek bersama Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Selatan memanggil sebanyak 48 perusahaan yang masih belum mematuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemanggilan tersebut digelar di Gedung Menara Jamsostek, Jakarta, sejak 15-17 Oktober 2019. Setiap perusahaan yang dipanggil diminta untuk membuat komitmen kesanggupan mematuhi UU BPJS dan UU SJSN agar hak-hak pekerja mendapatkan perlindungan dapat terpenuhi.

“Yang kita lakukan ini untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-haknya, tercover dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan pensiun,” ungkap Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Haryani Rotua Melasari dalam kesempatan tersebut.

Haryani mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan pengawasan dan memastikan hak-hak pekerja mendapatkan perlindungan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lantaran memiliki keterbatasan wewenang.

“Karena itu kita kerjasama dengan Sudinakertrans Jaksel ini. Banyak yang sudah berkali-kali dipanggil, tapi belum juga mematuhi. Sekarang dipanggil oleh disnaker,” ungkap Haryani.

Petugas dari BPJS Ketenagakerjaan Menara Jamsostek dan Sudinakertrans Jaksel tengah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan.

Terancam Sanksi

Ditempat yang sama, Petugas Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaaan Jakarta Menara Jamsostek, Enny Kristiani menjelaskan, pemanggilan dilakukan terhadap perusahaan kategori PDS (Perusahaan Daftar Sebagian). Terdapat tiga jenis PDS, yakni PDS Upah, PDS Tenaga Kerja, dan PDS Program.

Proses pemanggilan ini, sambung dia, kelanjutan dari pembinaan yang dijalankan oleh pihak internal BPJS Ketenagakerjaan. “Sebelumnya kita sudah lakukan pembinaan hingga kunjungan, tapi masih ada yang belum juga mematuhi,” tandasnya.

Bersama dengan Disnaker, pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara detil mencakup data tenaga kerja hingga jumlah upah sebenarnya yang diterima oleh pekerja. Sementara, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa masuk jauh hingga ke ranah tersebut. Pihaknya hanya bisa memeriksa terkait PDS Program, yaitu apakah setiap pekerja sudah mengikuti empat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Empat program itu adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. “Rata-rata perusahaan yang dipanggil banyak yang belum menyertakan pekerjanya dalama program jaminan pensiun,” jelas Enny.

Pengawas Sudinakertrans Jaksel, Heru Partono menambahkan, apabila perusahaan-perusahaan yang dipanggil dalam kesempatan ini tidak juga mematuhi kewajibannya, maka Sudinakertrans akan mengeluarkan nota rekomendasi kepada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) agar diberikan sanksi.

 “PTSP nanti yang beri sanksi, misalnya tidak bisa memperpanjang SIUP dan tidak mendapatkan berbagai perizinan yang berada di PTSP,” ungkap Heru.

 

 


#BPJS-ketenagakerjaan #sudinakertrans

Komentar Anda
Komentar