Hello,

Reader

TAJUK: Berharap Kegagalan Menteri Ekonomi Tidak Terulang Lagi
TAJUK: Berharap Kegagalan Menteri Ekonomi Tidak Terulang Lagi

Selama lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK pada 2014-2019, janji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum terealisasi dari target yakni 7-8 persen. 

Seperti dilansir Antara, ekonomi domestik pada 2015 tumbuh di bawah lima persen, tepatnya 4,79 persen, meleset dari sasaran 5,8 persen. Setahun setelahnya, ekonomi juga tak tumbuh setajam yang diprediksikan.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tapi hanya menyentuh 5,02 persen, jauh dari proyeksi dalam RPJMN yang mencapai 6,6 persen.

Di titik ini, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 semakin tampak tak relevan. Di saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi pun tampak enggan menjauh dari kisaran lima persen, alias stagnan.

Pada 2017 dan 2018, perekonomian domestik masing-masing mencapai 5,07 persen dan 5,06 persen. Bagaimana dengan 2019 dengan target 8 persen? Kemungkinan besar tak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya realisasinya di level 5 persen.

Paruh pertama tahun 2019 saja, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pertumbuhan 5,05 persen.

Sejumlah ekonom menyebutkan, tak tercapainya pertumbuhan ekonomi itu karena ketidakmampuan tim ekonomi Jokowi, terutama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati.

Menurut ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra, menteri ekonomi jilid II nanti, khususnya menteri keuangan hingga tiga tahun terakhir Jokowi periode I, tidak punya prestasi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia selama mereka menjabat.

Para menteri itu menurut Gede hanya bisa memaparkan daftar panjang persoalan ekonomi, tapi tanpa ada solusi yang out of the box. Mereka hanya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5% (peringkat ke-33 di Dunia), seumur Republik belum pernah mengalami pertumbuhan double dijit (>10%).  Sedangkan pendapatan perkapita kita (USD 3.900), masuk kategori menengah-rendah adalah peringkat ke114 di Dunia. 

Analis ekonomi politik, Kusfiardi mengemukakankan, masalah ekonomi menjadi bukti kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama kepemimpinannya. Indikatornya, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa bergerak lebih baik dari angka lima persen. Diprediksi tahun ini akan nyungsep ke angka 4 persen.

Masalah menjadi semakin kompleks karena neraca utang Indonesia terus menumpuk. Bahkan sejak tahun 206, Sri Mulyani sudah menerbitkan hutang negara sebesar Rp 790,7 triliun. Itulah sebabnya, Kusfiardi menjelaskan, rezim pemerintahan Jokowi membutuhkan sosok baru yang mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, apabila yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah itu dari RPJMN, maka target perekonomian belum tercapai, jika tidak ingin dikatakan gagal.

Secara umum, katanya, paling gampang lihat perekonomian itu di pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu merepresentasikan segala aktivitas yang ada di masyarakat," katanya.

Stagnasi pertumbuhan ekonomi sudah selayaknya lebih serius dicermati. Bila pertumbuhan ekonomi kita terus di kisaran 5% bahkan kurang, hingga tahun 2045 -100 tahun Indonesia merdeka- kita terancam belum masuk juga di kategori negara maju (pendapatan perkapita > USD 12.000).  

Itulah sebabnya, Jokowi harus benar-benar cerdas menempatkan menteri-menteri di bidang eknomi, terutama Menko Perekonomian dan Menkeu pada kabinet jilid II. 

Kita membutuhkan menteri ekonomi yang cerdas dan memiliki pengalaman dalam mengangkat perekonomian Indonesia dari kondisi krisis di masa lalu dengan cara-cara yang out of the box. Keahlian tersebut sangat diperlukan, terlebih Indonesia saat ini juga sedang dalam kondisi waspada menghadapi ancaman resesi Dunia di awal tahun 2020.

Kita semua menaruh harapan agar menteri-menteri di bidang ekonomi pada kabinet Jokowi jilid II dapat membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih positif. Jangan sampai kegagalan menteri ekonomi di kabinet Jokowi jilid I terulang kembali. Mereka tidak mampu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5,5-6 persen seperti yang diinginkan presiden.

Berbagai paket Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan ternyata tidak menampakkan hasil yang berarti untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Ekonomi kita hanya bertumbuh pada 2015 sebesar 4,79 % ,2016 sebesar 5,02 % dan proyeksi 2017 hanya 5,1 %.  Padahal Presiden menginginkan 5,7 persen.

Menurut para pengamat menteri ekonomi jilid I tidak mampu mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang menghambat pertumbuhan ekonomi, tidak mengerti betul masalah dilapangan dan tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan birokrasi dibawah koordinasi Kemenko termasuk menteri-menteri ekonominya untuk mewujudkan target-target ekonomi yang sudah disampaikan Presiden Jokowi.  

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menteri bidang ekonomi lainnya juga belum menunjukkan kinerja positif bagi pertumbuhan ekonomi negeri ini. 

Jokowi yang berharap banyak kepadanya juga tidak mampu untuk menggerakkan ekonomi secara maksimal, menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, yang bisa merubah struktur ekonomi menjadi lebih sehat, lebih berkelanjutan, lebih banyak yang menikmati pertumbuhan ekonomi, lebih berdaya saing dan sebagainya.  

Menteri ekonomi Jokowi jilid I belum melakukan terobosan-terobosan untuk membuat pertumbuhan ekonomi RI lebih tinggi, misalnya menjadi lebih dari 6%. 

Pertumbuhan lebih tinggi diperlukan agar lebih banyak orang yang bekerja dan agar yang bekerja dapat mempunyai penghasilan yang lebih baik dan akhirnya dapat menciptakan gairah ekonomi.  

Itulah sebabnya, publik berharap menteri ekonomi jilid II harus mereka yang memiliki kapasitas, pengalaman dan memiliki wawasan dalam mengelola ekonomi negara kita.



#pertumbuhanekonomi #menteri #jokowi

Komentar Anda
Komentar