Hello,

Reader

Pengadaan Proyek Tol Laut Jokowi Berujung Dugaan Korupsi 
Ilustrasi angkutan tol laut
Pengadaan Proyek Tol Laut Jokowi Berujung Dugaan Korupsi 

Jakarta, HanTer - Proyek Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujung dugaan korupsi. Satu di antara Proyek Tol Laut yang diduga dikorupsi itu adalah pengadaan Kapal Perintis, AC dan Gearbox Kapal yang dikerjakan PT Pelni. Saat ini, dugaan korupsi senilai Rp500 miliar tersebut tengah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Metro Jaya.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan Dir Reskrimsus) Polda Metro Jaya bernomor B/7598/VIII/RES.3.3./2019/Dit.Reskrimsus tanggal 20 Agustus 2019, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan yakni Direktur Usaha Kapal Barang dan Tol Laut PT Pelni Harry Budiarto pada 30 September 2019 lalu. Dalam surat panggilan tersebut, yang bersangkutan harus membawa dokumen General Ladger (GL), kertas kerja dan kwintansi-kwintasi pembelian serta dokumen lainnya terkait kegiatan tersebut ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono belum bisa dikonfirmasi terkait perkembangan dugaan korupsi pengadaan proyek Tol Laut. Pesan yang dikirimkan via WhatsApp (WA) belum dibaca. 

Sementara, Corsec Pelni Yahya Kuncoro ketika dikonfirmasi terkait dugaan korupsi proyek tol laut di PT Pelni tidak mau banyak komentar. "Humas kami nanti komunikasi sama Bapak ya," ujarnya singkat, Kamis (17/10/2019).

Dirut PT Pelni Insan Tobing juga enggan memberikan keterangan. Pesan yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp (WA) hanya dibaca saja.

Sementara Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo juga mengalihkan agar meminta keterangan kepada Humas Dirjen Laut, Yan Prastomo Ardi. Sayangnya tidak banyak yang bisa dikorek dari Yan Prastomo Ardi dengan alasan belum mendapat laporan terkait dugaan korupsi proyek Tol Laut tersebut. Yan pun meminta agar penulis memberikan data dugaan korupsi tol laut secara rinci. 

"Kami belum mendapat laporannya," ujar Yan, Kamis (10/10/2019).

Terpisah, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, sejak awal proyek tol laut menyimpan potensi dikorupsi. Bahkan potensi dugaab korupsi di proyek tol laut sangat besar mulai dari pihak Kemenhub hingga operator seperti PT Pelni serta operator pelabuhan. Oleh karenanya tinggal menunggu waktu saja terungkap oleh penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau polisi.

"Tender-tender pembangunan kapal tol laut misalnya. Kan itu sudah selesai pekerjaannya (termasuk tendernya), tinggal diaudit. Ada temuan atau nggak.
Pengadaan Kapal Perintis,
AC dan Gearbox Kapal yang dikerjakan PT Pelni adalah salah satu temuan," jelas Rusdi, Jumat (10/10/2019).

Lebih lanjut Rusdi mengatakan potensi korupsi tol laut juga menyangkut pengadaan kapal tol laut dan masalah uang subsidi. Oleh karena itu Kemenhub khususnya Hubla telah berutang kejujuran kepada publik. Sehingga bukan hanya operator tol laut seperti PT Pelni yang bertanggung jawab tapi Kemenhub atau Hubla juga turut bertanggung jawab.

Terpisah, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan, sejumlah proyek strategis di jaman Jokowi memang sangat rawan sekali dikorupsi. Tidak hanya mega proyek listrik dan tol laut tapi bantuan untuk  masyarakat guna meningkat roda ekonomi seperti traktor dan lainnya juga dikorupsi. Oleh karena perlu pembenahan yang sangat ekstrim untuk mengatasi penyakit korupsi yang sudah sangat kronis ini.

"Tapi ada yang aneh dengan banyaknya korupsi. Karena para anggota dewan yang terhormat justru malah berinisiatif membuat revisi UU KPK yang malah melemahkan KPK. Bukannya membuat UU yang mengancam para pelaku korupsi dengan hukuman yang berat," pungkasnya. 
 


#TolLautJokowi

Komentar Anda
Komentar