Hello,

Reader

Harus Ada Kemampuan Industri Nasional Guna Wujudkan Jaringan Pemerintah  yang Aman dan Mandiri 
Pemerhati telekomunikasi dari Masyarakat Telekomunikasi, Nonot Harsono
Harus Ada Kemampuan Industri Nasional Guna Wujudkan Jaringan Pemerintah  yang Aman dan Mandiri 

Jakarta, HanTer - Penyelenggaraan jaringan pemerintah yang aman dan mandiri (JAM) untuk lalu lintas berkomunikasi antar instansi nampaknya akan segera direalisasikan. Saat ini Kementerian PPN/ Bappenas sudah memasukan Program Jaringan Pemerintahan yang Aman dan Mandiri dalam program prioritas pada Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)  2020 -2024.

Dalam program tersebut Kementerian PPN/Bappenas menitikberatkan pada transformasi digital. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas, merata termasuk pengelolaan data informasi yang aman terintegrasi serta ketersediaan SDM yang berkualitas dan industri dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing. 

Dasar hukum Program Jaringan Pemerintahan yang aman dan mandiri adalah Perpres No 96 Tahun 2014  tentang Rencana Pita Lebar Indonesia  2014-2019. Aspek terpenting dari keberadaan pita lebar adalah akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya. Karena jaringan publik yang tersedia sangat rawan dari serangan cyber. 

Dari hasil kajian Bappenas, diperoleh data infrastruktur data center (IDC) tidak efisien, aplikasi e-government di instansi pemerintah tersebar dan beragam, datanya tidak terintegrasi, serangan cyber terjadi hingga 12,8 juta kali dengan sasaran yang paling tinggi adalah domain internet milik pemerintah. Karena itulah pemerintah memerlukan infrastruktur dan aplikasi yang aman, tersandarisasi dan memiliki ketahanan keamanan siber.  

Pemerhati telekomunikasi dari Masyarakat Telekomunikasi, Nonot Harsono mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum memiliki jaringan khusus pemerintah yang terintegrasi satu sama lainnya. Padahal jaringan pemerintah ini sangat bermanfaat, sebagai jaringan penghubung antar lembaga kementerian dan lembaga, jaringan penghubung antara pemerintah pusat dengan seluruh Pemda, Kecamatan dan Kelurahan.

"Semua negara maju sudah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas pelayananan publik, Indonesia sudah tertinggal jauh,” jelasnya. Selama ini yang terjadi setiap rapat perencanaan nasional selalu bingung data tidak akurat. Setiap kali melakukan upaya evaluasi dan koordinasi kesulitan karena terkendala komunikasi dan tidak lengkap," ujar Nonot di Jakarta, Selasa (22/10/2019)?

Menurut Nonot, untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat, strategi dan cara bisa menyesuaikan dengan situasi. Dengan membuat rancangan Jaringan yang aman dan mandiri yang komprehensif dan perencanaan yang lengkap dan realistis. Selain itu disarankan agar pemerintah, segera membuat SOP koordinasi antar kementerian dan membentuk panitia Antar Kelembagaan. 

"Disepakati juga sinergi dan harmoni dengan para operator jaringan dan jasa, mengkoordinasikan semua Pemda dan Pemkot untuk terlibat aktif. Serta menggunakan pendekatan yang kooperatif dengan memadukan semua potensi yang ada," paparnya.

Nonot menjelaskan, keperluan terhadap jaringan telekomunikasi pemerintah yang aman sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, lantaran tantangan komunikasi ke depan semakin kompleks. Jaringan milik pemerintah mutlak harus terpisah dengan jaringan publik. Untuk menjamin tingkat keamanan yang tinggi dan bisa dipercaya, maka faktor berikutnya adalah jaringan tersebut harus diselenggarakan dan diproduksi oleh para pelaku industri dalam negeri. 

"Kita sudah sering mendengar pidato-pidato tentang kemandirian, saat ini harus ada yang memikirkan bagaimana terealisasi,” tukasnya. 

Negara, sambung Nonot, harus memberikan kesempatan kepada para pelaku industri dalam negeri baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan jaringan aman dan mandiri. Nonot meyakini Indonesia mampu mendesain, memproduksi dan menyelenggarakan jaringan pemerintah bekerjasama dengan industri nasional. Selain itu pemerintah memberikan perlindungan terhadap keamanan informasi kepada para aparatur negara dalam menyelenggarakan komunikasi.

Ahli manajemen industri Mathiyas Thaib juga menyambut positif rencana Bappenas membangun jaringan telekomunikasi aman mandiri untuk komunikasi dan integrasi lembaga publik. Ia juga menyarankan agar rencana tersebut juga menjadi momentum untuk membangkitkan industri telekomuniasi dalam negeri yang nyaris habis. 

Mathiyas merasa prihatin dengan perkembangan industri telekomunkasi di Indonesia yang secara industri dan konsumsi berkembang luar biasa besar namun perangkat dan penyedia sistemnya kebanyakan justru pemain asing. Sedangkan pemain lokal yang masih eksis tak lebih dari lima pemain.

"Kita menyambut baik upaya Pak Jokowi membangun infrastruktur dan itu sudah sangat benar. Selanjutnya, kita harapkan membangun industri dan manufaktur lokal, karena infrastruktur yang terbangun baik tapi tanpa diikuti dengan upaya membangun pemain industri lokal sama saja menggelar karpet merah bagi pemain asing," jelasnya.


#Bappenas #NonotHarsono

Komentar Anda
Komentar