Hello,

Reader

Papua Bergolak Karena Ada Bibit-bibit Masalah yang Tidak Dikelola dengan Baik
Anggota DPR dari Dapil Papua, Yan Mandenas dalam Diskusi Publik bertema “Upaya Mewujudkan Perdamaian di Bumi Cendrawasih, Hindarkan Masyarakat dari Tindakan Provokasi dan Hoax” yang digelar Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) di Auditorium Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (23/10/2019) kemarin.
Papua Bergolak Karena Ada Bibit-bibit Masalah yang Tidak Dikelola dengan Baik

Depok, HanTer - Anggota DPR dari Dapil Papua, Yan Mandenas mengatakan,setelah ada otonomi khusus (otsus) maka saat ini di Papua ada dua kelompok yakni yang pro otsus dan pro pemekaran. Padahal dahulu di Papua hanya ada 2 kelompok yaitu pro NKRI dan pro kemerdekaan. Oleh karena itu OAP harus disatukan dahulu sebelum bicara lain-lainnya agar Papua tetap damai. 

"Ada 7 wilayah adat di Papua. Harus ada tokoh yang bisa mempersatukan dan diterima oleh semua masyarakat," ujar Yan dalam Diskusi Publik bertema “Upaya Mewujudkan Perdamaian di Bumi Cendrawasih, Hindarkan Masyarakat dari Tindakan Provokasi dan Hoax” yang digelar Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) di Auditorium Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (23/10/2019) kemarin.

Yan menilai, menarik simpati masyarakat Papua tidak mudah. Oleh karena itu jika sudah ada kata sepakat maka lebih mudah menyatukannya. Saat ini ada isu tidak ada menteri dari Papua. Namun kenapa baru sekarang dipertanyakan. Kenapa ketika Presiden Jokowi  sedang mengfodok calon menteri, OAP hanya sibuk referendum sibuk pemekaran, tidak ada yang minta orang Papua menjadi menteri.

"Permasalahan Papua kemarin karena ada bibit-bibit masalah yang tidak dikelola dengan baik, sehingga dimanfaatkan oleh provokator untuk memanfaatkan momentum dan mengacaukannya," jelasnya.

Yan menilai, Pemerintah Pusat tidak kurang apapun dalam pembangunan di Papua. Bahkan sangat berlebih dana otsus untuk Papua. Hanya diperlukan pendampingan terhadap pemda Papua, agar perangkat-perangkat daerah dapat maksimak menjalankan roda pemerintahan. Pengelolaan anggaran saat ini ada indikasi tidak tepat, bahkan termasuk BPKnya. 

"BPK selalu WTP, tetapi faktanya banyak kebocoran. Ini harus diluruskan, audit dana otonomi khusus harus dilakukan agar ke depan ada transparansi pengelolaan dana," paparnya..

Sementara itu Pemerhati Masalah Papua Arland Suruan mengatakan, saat ini berbagai tantangan terjadi pada pembangunana Papua, contohnya ketika di Freeport ada peraturan bagaimana makan pinang di tempat-tempat yang tidak dilarang. Sementara, hampir semua orang Papua makan pinang. 

Oleh karena itu berbagai komunitas di tanah Papua yaitu masyarakat lokal Papua, masyarakat Indonesia, Pemda dan Pemri, DPR RI, DPRP, MRP, DAP, dan DPRD, perguruan tinggi dan Swasta, komunitas bola, tari, seni budaya, serta stakeholder lainnya. Semua komunitas-komunitas ini yang perlu digandeng untuk menangkal hoax.

"Kenapa terjadi hoax, karena pengetahuan dan pemahaman teknologi pengguna hp masih rendah untuk membedakan berita yang benar dan tidak.Cara untuk menangkal hoax salah satunya adalah etika bermedsos. Ketika baca wa, jangan langsung share/blast, tapi baca dan pahami dulu, kalau bertentangan dengan fakta, jangan disebar," jelasnya.

Sementara itu dari Kominfo Tommi mengatakan, semakin cepat informasi beredar, semakin banyak hal-hal yang dapat mengundang emosi. Hoax adalah berita bohong yang sengaja disebarkan, yang disebarkan untuk mempengaruhi emosi orang.

"Saat ini era post truth, dimana berita yang bener sudah tidak terlalu penting lagi, yang penting adalah yg disukai. Terkadang, berita bohong yang disebar dan dibahas terus menerus, dapat dianggap berita benar. Ini lah yang paling bahaya," jelasnya. 


#Papua

Komentar Anda
Komentar