Hello,

Reader

BPJS Kesehatan-Jamdatun Kerja Sama Tindak Perusahaan ‘Nakal’
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Plt Jamdatun Tarmizi saat penandatangan Nota Kesepakatan Bersama, di Jakarta, Senin (28/10/2019).
BPJS Kesehatan-Jamdatun Kerja Sama Tindak Perusahaan ‘Nakal’

Jakarta, HanTer – Sebagai lembaga pengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan kerap menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti perusahaan “nakal” yang menunggak iuran dan yang belum mendaftarkan pegawainya ke BPJS Kesehatan.

Lantaran hal itu, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) agar mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan agar implementasi Program JKN berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kerja sama ini sebagai upaya memperkuat penegakan kepatuhan, khususnya bagi pemberi kerja seperti Pemerintah, BUMN, BUMD atau Badan Hukum (BU) serta memantapkan implementasi tata kelola yang baik dan bersih dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Dukungan yang selama ini sudah terjalin terbukti cukup membantu dalam upaya kepatuhan pemberi kerja baik itu Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Badan Usaha lain yang memiliki kewajiban terhadap Program JKN-KIS,” kata Fachmi dalam penandatangan Nota Kesepakatan Bersama dengan Plt Jamdatun, Tarmizi, di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Fachmi menambahkan, sepanjang tahun 2018 BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah melakukan mediasi dan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebanyak 3.224 ke pemberi kerja, dan berhasil menagih tunggakan iuran sebesar Rp26 miliar.

Sedangkan sampai dengan September 2019, melalui mediasi oleh Kejaksaan Negeri telah dilakukan terhadap 1.495 Badan Usaha dengan iuran yang berhasil ditagih sejumlah Rp9,3 miliar.

“Kedepan melalui penguatan sinergi ini, diharapkan angka tersebut terus meningkat. Pemberi kerja pun kami harapkan dapat makin patuh dalam membayarkan iuran pegawainya, agar pekerja terjamin dan tidak mendapat kesulitan pada akses pelayanan kesehatannya,” tambah Fachmi.

Plt Jamdatun, Tarmizi menuturkan, pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan kepada BPJS Kesehatan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

“Hal ini bertujuan mengawal jalannya roda pembangunan dengan mengedepankan pencegahan, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan kepatuhan,” kata Tarmizi.

Ia menuturkan, pihaknya diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (Legal Opinion), pendampingan hukum (Legal Assistance), dan audit hukum (Legal Audit).

Pertimbangan hukum dimaksud bersifat preventif dan antisipatif sehingga diharapkan mencegahterjadinya pelanggaran yang berujung pada tindak pidana. Selain itu, Bidang DATUN Kejaksaan RI juga dapat memberikan bantuan hukum non litigasi dan litigasi dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.

“Kami siap mendukung BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan JKN-KIS dan mencapai kinerja yang diamanahkan undang-undang, menegakkan kepatuhan para pemberi kerja sesuai dengan ketentuan. Kami harapkan sinergi ini akan mendorong masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku di tanah air,” kata Tarmizi.



#BPJS-kesehatan #jamdatun

Komentar Anda
Komentar