Hello,

Reader

Kenaikan Harga Gas Industri Dibatalkan Membuat Ketidakpercayaan Investor
Pengamat energi Sofyano Zakaria
Kenaikan Harga Gas Industri Dibatalkan Membuat Ketidakpercayaan Investor

Jakarta, HanTer— Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan, jika Presiden Joko Widodo mengikuti dan memenuhi permintaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tidak menaikkan harga gas industri yang akan dilakukan PGN, tentu  bisa menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap bisnis di Indonesia.

“Investor akan menilai keputusan bisnis dan aksi-aksi korporasi akan bisa di intervensi dan dipatahkan oleh pemerintah. Hal ini akan membuat takut investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Sofyano di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Sofyano mengemukakan,  pada tahun 2015 hal seperti ini pernah terjadi terhadap harga semen. Akibat intervensi pemerintah terhadap harga semen menyebabkan perdagangan saham harga semen menjadi hancur dan terpaksa dihentikan.

“Pemerintah memang perlu menjaga kelangsungan bisnis tetapi bukan berarti melakukan intervensi yang justru bisa merugikan bisnis itu sendiri,” papar Sofyano.

Menurutnya, rencana Kenaikan harga gas industri yang merupakan aksi korporasi apalagi oleh sebuah BUMN,  tentu sudah diperhitungkan secara matang dari segala aspek yang akan timbul. Itulah sebabnya, pemerintah dan presiden tidak perlu terlalu jauh masuk ke wilayah itu (soal harga), karena akan dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap pasar yang justru akan membuat pasar tidak merasa nyaman .

Seperti diketahui, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/10) terkait rencana kenaikan harga gas industri. Melalui surat bernomor 1495/KU/X/1995 tersebut, Kadin memohon kepada Jokowi agar mengimplementasikan Perpres No. 40/2016 dan pembatalan kenaikan harga gas industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).

 

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani menyebut, rencana kenaikan harga gas industri per 1 November nanti oleh PGN tidak sejalan dengan Perpres No. 16/2016. Sebab, kenaikan tersebut akan menghambat persaingan dunia usaha yang mengonsumsi gas dari PGN.

Jangan Dibatalkan

Sementara itu ekonom konstitusi, Defiyan Cori mengatakan,  seharusnya pemerintah lebih memilih kebijakan yang menang-menang (win-win solution) dan tak mengorbankan eksistensi PGN ssbagai BUMN yang mengemban tanggungjawab pasal 33 UUD 1945, menjadi penyangga keberlanjutan industri energi nasional, terutama dalam memperbaiki kondisi defisit migas, transaksi berjalan dan keuangan negara.

Selama hampir 7 tahun terakhir  PGN tidak pernah menaikkan harga jual gas bahkan saat harga gas dunia tinggi sekalipun, sampai akhirnya Kementerian ESDM melalui Plt. Direktur Jenderal Migas mengeluarkan kebijakan penolakan kenaikan harga gas industri. Konsekuensi dari penolakan ini, maka pemerintah harus bisa menanggung beban kinerja PGN yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah yang tak konsisten.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur gas bumi dengan dana minimal dari utang akan terkendala untuk mencapai tingkat efisiensi produksi memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang pada saatnya dapat menurunkan harga jual gas ke masyarakat konsumen, termasuk kalangan industri.

Dengan menolak kenaikan harga gas industri ini, maka neraca dagang sektor migas Indonesia akan terus defisit karena nilai impor migas yang terus meningkat dan komoditas ekspor yang belum memiliki nilai tambah. “Berkaitan dengan tingginya nilai impor migas, Indonesia masih banyak mengekspor minyak mentah dan akhirnya harus kembali mengimpor komoditas yang sama dengan harga yang lebih mahal. Inilah kebijakan yang aneh dan tak konsisten dijalankan, termasuk upaya menjalankan kebijakan energi bersih lingkungan,” kata Defiyan.


#SofyanoZakaria #PGN

Komentar Anda
Komentar