Hello,

Reader

Srimulyaninomic Terbukti Gagal Loh
Arief Puyono
Srimulyaninomic Terbukti Gagal Loh

Dimana mana kalau mau naikan tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya instrumen yang dipakai itu turunkan pajak, sehingga menarik investasi di Indonesia, yang akhirnya memberikan dampak pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan penerimaan negara berupa pajak. 

Selama Lima tahun kebijakan Presiden Joko Widodo dalam bidang ekonomi pasti menaikan pajak, harga BBM, Tarif tol dan tarif listrik. Anehnya, penerimaan negara terus defisit dan diselesaikan dengan hutang baru.

Makanya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak pernah mencapai 6 persen, dan hanya kisaran 5 persen tidak pernah bisa melewati angka pertumbuhan ekonomi 2004 diera ibu megawati yang jadi presiden. Padahal infrastruktur dibangun dimana-mana dengan hutang negara yang terus meningkat.

Pertumbuhan ekonomi 2004 sebesar 5,13 dan pertumbuhan PDB terjadi di hampir semua sektor ekonomi kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,70 persen, diikuti oleh sektor bangunan sebesar 8,17 persen, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 7,72 persen.

Dan di akhir pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi hanya 5,02 persen alias lebih rendah dibandingkan pemerintahan ibu megawati yang tidak pernah mengunakan srimulyaninomic.

Sebenar sungguh beruntung Joko Widodo, dengan mudah bisa menaikan pajak dan biaya security social (BPJS). Kalau di negara maju atau negara yang masuk G20, menaikan pajak, premi security social merupakan presiden atau pemimpin negara yang dianggap gagal loh.

Dan saya yakin srimulyaninomic tidak akan pernah bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen nantinya. Dan malah hutang makin menggunung nantinya di akhir pemerintahan Joko Widodo.

Oleh: Arief poyuono, Waketum Gerindra


#Keuangan #hutangnegara #srimulyani #presidenjokowi

Komentar Anda
Komentar