Hello,

Reader

Bukan Dari Kelompok Agama Tertentu: Aksi-aksi Teroris dan Separatis Masih Ancam Pemerintahan Jokowi
Ilustrasi (ist)
Bukan Dari Kelompok Agama Tertentu: Aksi-aksi Teroris dan Separatis Masih Ancam Pemerintahan Jokowi

Jakarta, HanTer - Aksi-aksi terorisme, radikalisme dan separatisme masih menjadi ancaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Ancaman yang dihadapi Jokowi bukan berasal dari kelompok agama tertentu tapi lebih pada kelompok anti ideologi Pancasila. Kelompok ini antara lain dari pendukung ISIS.

"Radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman yang cukup kuat bagi Indonesia. Ancaman yang dihadapi bukan kelompok agama tapi lebih pada kelompok anti ideologi Pancasila," ujar Stanislaus kepada Harian Terbit, Rabu (6/11/2019).

Stanislaus menilai, adanya ancaman yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi karena adanya potensi arus balik Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pendukung ISIS di Suriah. Juga karena adanya aksi-aksi terorisme sebagai implikasi dari terdesaknya mereka di Timur Tengah. Sehingga mereka menyebar ke daerah lain. 

"Terdesaknya mereka (pendukung ISIS) justru akan mengembang di daerah lainnya," paparnya.

Stanislaus memaparkan, besar atau kecilnya potensi ancaman dari kelompok ISIS yang bakal dihadapi pemerintahan Jokowi tergantung dari upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah saat ini. Jika sel-sel kelompok teroris bisa ditangani dan arus balik bisa dicegah maka ancaman tersebut bisa direduksi dan diminimalkan sehingga tidak menganggu roda pemerintahan.

Separatisme

Semetara terkait ancaman yang bakal dihadapi pemerintahan Jokowi lainnya, sambung Stanislaus, adalah separatisme. Aksi separatisme yang paling besar berpotensi terjadi di Papua. Bahkan aksi separatisme akan kerap terjadi untuk menunjukan eksistensi dan perhatian dari pemerintah.

"Untuk ancaman keamanan saya kira terorisme dan separatisme yang cukup kuat," tandasnya.

Sebagai antisipasi atas berbagai ancaman tersebut, Stanislaus menyarankan agar program deradikalisasi harus dilakukan secara masif. Hal tersebut dilakukan agar potensi ancaman radikalisme dan terorisme bisa reda. Deradikalisasi tidak bisa dilakukan pemerintah saja tapi harus melibatkan juga masyarakat supaya lebih maksimal dan menjadi perhatian bersama.

Kelompok JAD

Terpisah, Pengamat terorisme Ridwan Habib menyebut Presiden Jokowi di periode kedua bakal tetap menghadapi ancaman dari kelompok kecil teroris namun militan, serta eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ridwan membeberkan kelompok itu antara lain kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Tauhid Wal Jihad, hingga faksi terpidana kasus terorisme Abdul Rahim alias Abu Husna.

Seluruh kelompok itu, kata dia, militan mencari kader baru dan membangun strategi untuk menyerang polisi, negara, hingga menyelundupkan bahan peledak. Jika ditotal oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memprediksi hanya 1.500 orang. Ridwan menyampaikan pengamanan teroris di dalam lapas belum maksimal. Ia berkata teroris masih bisa merekrut anggota dari dalam lapas. Lapas atau penjara bagi teroris, kata Ridwan, adalah madrasah jihad.

Medsos

Ridwan menyebut Pemerintah Jokowi berhadapan dengan ancaman eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap berhasil memanipulasi media sosial untuk menjaring anggota. HTI, kata dia, juga menyusupkan ideologinya ke dalam buku-buku yang dibaca oleh anak muda. 

Selain buku, Ridwan juga mengatakan HTI juga memanfaatkan kajian untuk menyebarkan ideologinya. Misalnya, HTI menggunakan anggotanya untuk berceramah di Rumil (Rumah Ilmu). Jaringan HTI pun, lanjutnya, seperti dilansir CNN Indonesia, memiliki karakteristik menyusup ke dalam instansi pemerintah. Ridwan mengaku tidak terkejut ketika banyak ASN yang tidak setuju ketika mendengar rencana Menteri Agama Facrul Razi untuk melarang cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. 


#Radikalisme #umatislam #pancasila #jokowi

Komentar Anda
Komentar