Hello,

Reader

Relawan, Tetap Harus Bersabar
S Indro Tjahyono
Relawan, Tetap Harus Bersabar

Jokowi didampingi Maaruf Amin telah menjadi presiden dan wakil presiden, bagaimana nasib relawan pendukungnya? Inilah masalah aktual yang berkecamuk di kepala relawan yang sedang menunggu "what next?" tentang keputusan Jokowi terkait relawan pendukungnya. Ada beberapa versi yang diprediksi di sini, dari relawan bubar jalan sampai tetap menempatkan relawan sebagai garda sosial jelang 2024.

Beberapa faktor yang diperkirakan membuat keputusan tentang relawan ini mengganjal. Pertama, presiden merasa bersikap tidak etis jika bagi-bagi kekuasaan untuk relawan pendukungnya. Kedua, partai politik (parpol) menilai keberadaan relawan merupakan fenomena inkonstitusional yang mengurangi tugas dan fungsi parpol dalam ketatanegaraan.

Dua alasan itulah yang menyebabkan mengapa sikap terhadap relawan pendukung Jokowi menggantung. Di lain pihak relawan sebenarnya mendudukkan dirinya bukan seperti jongos, yang dikasih tips habis perkara. Relawan tidak berharap imbalan dari Jokowi, tetapi sejak awal mereka mendukung Jokowi dengan konsep dan tidak sekedar jual tenaga.

Relawan Mengusung Konsep

Ini bermula ketika Jokowi menyarankan relawan menuliskan konsep untuk trase baru kebijakan pemerintahan Jokowi. Relawan yang berasal dari berbagai strata pendidikan pun menyelenggarakan semiloka bahas konsep, strategi, kebijakan, dan program di berbagai sektor. Tapi prestasi ini rupanya telah diklaim oleh Rumah Transisi yang ternyata difungsikan sebagai wadah untuk melakukan kanalisasi dan filterisasi relawan.

Dalam periode 2014-2019, praktis Jokowi menghadapi problematik untuk mengimplementasikan Nawacita (I). Tetapi  konsep  penugasan dan penempatan relawan belumlah tuntas. Sementara itu Jokowi juga menghadapi para pengusaha pendukungnya, yang meminta kontraprestasi berupa konsesi, kemudahan, dan peluang.

Terhadap para pengusaha pendukung ini, Jokowi perlu kompromi dengan kenormalan dan peraturan perundangan yang ada. Pastilah kompromi-kompromi ini akan berhadapan dengan idealisme relawan yang notabene ingin mengimplementasikan Reformasi Kedua. Tarik ulur inilah yang rupanya menjadi faktor ketiga  yang membuat niat relawan ikut dalam mengawal kebijakan menjadi kandas.

Ewuh Pekiwuh

Alhasil relawan hanya ditugasi menduduki jabatan komisaris di BUMN. Itupun hanya beberapa gelintir relawan yang diakomodir, sedangkan sebanyak lebih dari 100 posisi komisaris masih diduduki relawan Partai Demokrat. Mungkin ada rasa ewuh-pekiwuh pada diri Jokowi, tatkala ternyata ia akan melakukan praktek-praktek bagi-bagi kekuasaan (power sharing), setelah memenangkan pertarungan politik.

Rasa ewuh-pekiwuh atau rasa bersalah tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena kritik atas politik bagi-bagi kekuasaan sebenarnya bukan ditujukan terhadap pemberian penugasan kepada relawan pada jabatan di pemerintahan. Namun terhadap bagaimana kekuasaan yang diperoleh dibagi-bagi kepada anggota koalisi parpol pendukung bukan kepada parpol pengusung capres yang memiliki suara terbanyak. Di sini terjadi keterputusan (decoupling) antara pilihan otentik pemilih dengan hasil akhir yang kenyataannya pilihan itu sudah dilebur (diblending) sehingga tidak ada lagi pilihan yang otentik.

Fenomena power sharing ternyata dikritik di negeri asal demokrasi, Yunani. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau pemerintahan segerombolan orang. Sementara Plato (472-347 SM)mengatakan liberalisasi atau penghalalan segala cara dalam demokrasi merupakan petaka mengapa negara demokrasi telah gagal. Beberapa ilmuwan kontemporer menyebutkan powersharing adalah awal dari kartelisasi politik.

Wajar, Presiden Terpilih Merekrut Pendukung

Slater memperkenalkan istilah permainan pembagian kekuasaan (power sharing games)  yang digunakan presiden untuk membagi kekuasaan. Ketika presiden menolak untuk membagi kekuasaan dengan partai oposisi maka ini masuk kategori pembagian kekuasaan berdasarkan Victory game (power sharing a Victory game).Namun, ketika presiden mengakomodir secara terbuka partai-partai oposisi dalam pembagian kekuasaan, ini masuk kategori pembagian kekuasaan berdasarkan Reciprocity game (power sharing a Reciprocity game).

Ketika reciprocity game yang dilakukan, maka keberadaan oposisi akan bergantung pada nilai tawar para elit politik dalam koalisi, sehingga oposisi itu pun terputus dengan para pemilih mereka. Dengan demikian  partai-partai tersebut tidak lagi menghiraukan preferensi dari para pemilih. Jelaslah di sini bahwa menempatkan relawan, apalagi relawan pendukung yang notabene bukan parpol, tidak bisa dikatakan sebagai powersharing.

Bahkan presiden terpilih di Amerika diberi hak melakukan penempatan ribuan personalia ke dalam pemerintahan untuk memperkuat kekuasaan eksekutif. Presiden karenanya memiliki aparatur yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya, tanpa harus melakukan powersharing. Dan parpol tetap mengemban kekuasaan substansial  mengontrol jalannya pemerintahan, sehingga terjadi checks and balances dalam negara demokrasi seperti teori Montesque.

Sistem Presidensial yang Cacat

Namun masalahnya Indonesia yang menganut sistem presidensial, pemerintahnya selalu terancam destabilisasi politik karena banyaknya jumlah parpol. Sedangkan parpol pendukung pun bisa saja berubah sikap menjadi oposan. Berangkat dari sinilah, muncul gagasan power sharing terbuka, sehingga pihak lawan pun bisa masuk dalam koalisi pendukung dan  bahkan mendapat jatah menteri.

Alhasil sistem presidensial yang berjalan saat ini "terasa sistem parlementer". Cacat konstitusi ini, bisa berjalan dengan berlindung di bawah hak prerogatif presiden untuk menunjuk menteri siapa dan dari mana.  Kedua, juga adanya syarat bahwa menteri tidak boleh berstatus ganda, siapa yang menjadi menteri harus keluar dari keanggotaan parpol.

Power sharing terakhir inilah yang tidak diperkenankan. Hal ini tidak bisa dikatakan sistem gabungan antara presidensial dan parlementer, namun merupakan bentuk pragmatisme yang sering disebut politik dagang sapi. Praktek semacam ini akan merusak demokrasi, dan mencederai suara hati nurani rakyat.

Adanya Faktor " X"

Jika Presiden Jokowi sampai sekarang masih enggan melibatkan potensi relawan mendukung tugas-tugasnya, mudah-mudahan tidak karena pemahaman ketata-negaraan yang keliru. Pada hakekatnya melibatkan para loyalis seperti relawan atau tim kampanye, paska kemenangan adalah  sesuatu yang normal. Di Timur Tengah mereka bahkan menyebut dirinya sebagai pengawal revolusi.

Di Indonesia kita harus bersabar, karena selalu ada faktor "X" yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan sesuatu. Kita selalu gembar-gembor perlunya memanfaatkan bonus demografi, saat jumlah penduduk selalu bertambah. Tidak masuk akal jika kita tidak bisa mencari terobosan dalam memanfaatkan potensi relawan yang jumlahnya tidak sampai 0.1 persen jumlah penduduk.

Oleh: S Indro Tjahyono

 


#RelawanJokowi

Komentar Anda
Komentar