Hello,

Reader

 RDP Perdana dengan Komisi III; Kejaksaan Monitor Perda Hambat Investasi
RDP Perdana dengan Komisi III; Kejaksaan Monitor Perda Hambat Investasi

 

Jakarta, HanTer - Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejari untuk menyisir dan memonitor Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat program pemerintah.

“Sudah diinstruksikan para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di daerah-daerah untuk menyisir keberadaan sejumlah Perda yang menghambat perizinan investasi,” ujar Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

RPD itu menjadi rapat perdana Kejakgung dengan Komisi III pasca pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober lalu.

Burhanudin menegaskan Perda yang dinilai menghambat program pemerintah akan dievaluasi. Langkah tersebut bertujuan agar aset-aset yang ada bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya.


Sejalan dengan visi, misi Jokowi

Seperti diketahui, sejalan dengan arahan Presiden Presiden Joko Widodo yang menilai pemberantasan korupsi bukan dengan karena banyaknya para tersangka yang ditangkap, namun pemberantasan korupsi adalah dengan membangun sistem yang baik akan lebih efektif dalam memberantas dan mencegah korupsi.

Untuk mewujudkan visi misi Presiden itu, sejak 2018 Jaksa Agung era Prasetyo telah memerintahkan staf ahli jaksa agung bidang pidana khusus Sudung Situmorang, SH, MH untuk mensosialisasikan upaya pencegahan melalui program Corruption Impack Assement (CIA) ke seluruh Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia.

Hasilnya sejumlah aset negara yang ditaksir bernilai ratusan miliar berhasil diselamatkan. Antara lain  aset Pemkot Surabaya di berbagai lokasi di Surabaya dan Sidoarjo di enam lokasi dengan total luasan 140.507 meter persegi. Jika ditotal nilainya mencapai Rp 370.779.225.480.

"CIA lebih bermanfaat karena dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya tindak pidana, membenahi mekanisme atau peraturan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, dan mencegah pengulangan tindak pidana khusus," ujar Sudung Situmorang dikonfirmasi Harian Terbit, Kamis (7/11/2019).

Sudung Situmorang, yakin korps Adhyaksa dibawah pimpinan Burhanuddin mampu memperbaiki kerusakan atau akar permasalahan dari tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi tidak terulang kembali. Sebab penerapan hukuman yang tinggi kepada para pelaku kejahatan korupsi, tidak memberikan solusi yang terbaik.

"Diharapkan para gubernur, bupati dan walikota mempunyai landasan untuk mengambil suatu keputusan terkait perkara korupsi. Bahkan di tahun 2019 kami melakukan evaluasi CIA dan ternyata berhasil dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan,” ujarnya.


#Kejaksaan #Fokus #Pencegahan #Korupsi

Komentar Anda
Komentar