Hello,

Reader

Harus Bertanggungjawab Soal Desa Hantu, Menkeu Sri Mulyani dan Mendes Halim Jangan Bikin Gaduh
Harus Bertanggungjawab Soal Desa Hantu, Menkeu Sri Mulyani dan Mendes Halim Jangan Bikin Gaduh

Jakarta, HanTer - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, diminta tidak bikin gaduh di ruang publik. Keduanya beradu argumen terkait anggaran untuk "desa fiktif". Padahal seharusnya, kedua menteri itu mempertangungjawabkan kemana menguapnya dan siapa yang memanfaatkan dana fiktif tersebut. Bukan malah saling bantah.

“Menteri-menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak saling gaduh di ruang public,” kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, Minggu (10/10/2019)

Sihombing menanggapi itu menyusul beda pandangan terkait "desa fiktif" antara Sri Mulyani, dan Abdul Halim Iskandar.

Sihombing mengatakan tidak sepatutnya dua menteri beradu argumen di ruang publik,mengingat keduanya berada dalam satu "perahu" yang sama, yakni Kabinet Indonesia Maju.

Lebih lanjut dia mengatakan persoalan antara Mulyani dan Iskandar sudah terlanjur mengemuka, sehingga keduanya harus dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut ke publik.

"Dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam rapat internal kabinet," ujar Sihombing, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Mulyani mengatakan ada laporan banyak desa baru yang tidak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapatkan kucuran dana desa setiap tahun. Desa tersebut kemudian disebut sebagai desa fiktif.

Namun Iskandar mengatakan tidak ada desa fiktif seperti yang disebutkan Mulyani. "Sejauh ini belum ada desa fiktif," kata Iskandar, di Kantor Kepresidenan, Jumat (8/11).

Pada pemerintaha Jokowi yang pertama, beda pendapat di antara menteri-menterinya juga pernah terjadi dan menjadi polemik yang menyita perhatian publik. 

Bertanggungjawab

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin kepada Harian Terbit, Minggu (10/11/2019) mengemukakan, Menteri PDTT layak dimintai keterangan terkait penyaluran dana untuk desa hantu. Sementara Menkeu Sri Mulyani bertangungjawab mengingat dana untuk desa hantu yang telah disalurkan sejak periode pertama Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden.

“Saat ini Sri Mulyani sebagai Menkeu,” kata Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudinkepada Harian Terbit, Minggu (10/11/2019).

Menurutnya, dari keterangan saksi-saksi dan data yang didapat jika terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup maka siapa saja yang terlibat harus diproses.," ujar Aminudin.

Aminudin menegaskan, dana untuk desa hantu harus diungkap dantugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan investigasi terhadap dana desa yang menguap melalui modus desa fiktif. Jika terbukti penyaluran dana untuk desa hantu terserstruktur maka pejabat terkait pemerintah pusat harus bertanggungjawab dan diproses secara hukum.

"Ada modus desa hantu karena moral hazard mencari duit banyak dengan jalan pintas. Jadi KPK harusnya segera melakukan penyelidikan dan penyidikan karena bisa jadi ini (desa hantu) terjadi di tempat-tempat lain," paparnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, Camat dan Bupati harus bertanggungjawab terkait adanya dana untuk desa hantu. Dana fiktif ini terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan saat ini. Sehingga anggaran negara kerap mengalami kebocoran tanpa ada kejelasan.

"Pemyaluran dana untuk desa hantu juga karen adanya oknum yang nakal. Mereka ingin mendapatkan dana desa dengan cara yang illegal," paparnya.

Syafti menilai, penyaluran dana untuk desa hantu sudah berlangsung lama karena adanya sindikat yang teroganisir. Mereka membobol dana desa yang jumlahnya begitu besar. Sebagai sanksi untuk mereka pembobol dana negara maka penegak hukum harus membongkar tuntas kasus tersebut. Selain itu pelakunya juga harus diseret ke meja hukum untuk memberikan efek jera.

"Kerugian negara harus dikembalikan oleh para pelaku. Hukuman yang keras harus diberlakukan sebagai efek jera. Negara tak boleh kalah oleh sindikat perampok uang rakyat," tegasnya.

Banyak Terlibat

Terpisah, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan, jika tidak ada dalam data Kemendagri maka sudah dipastikan dana untuk desa hantu tidak akan digelontorkan oleh Menkeu. Oleh karena itu banyak pihak yang ikut terlibat dan harus bertanggungjawab sehingga desa hantu digelontori dana desa oleh Menkeu.

"Maka semua itu patut untuk diasesmen pemerintah. Dan banyak pihak itu pula yang harus diperiksa polisi, jaksa dan KPK untuk diminta keterangannya," ujarnya.

Junisab menuturkan, BPK juga harus menghitung berapa kerugian negara yang timbul karena adanya dana untuk desa hantu. Karena adanya dana untuk desa hantu pasti on data base. Jika tidak, maka tidak mungkin tergelontorkan dana dari rekening pemerintah ke desa hantu. Karena  diberbagai wilayah jika disatukan bisa mendekati ratus milyar rupiah dana yang digelontorkan pemerintah.

"Itu (dana desa hantu) di Sumut baru terbongkar lagi. Dana fiktif ini berawal dari input data, lalu mulai deh dikelola dengan negatif oleh koruptor semua output report. Itu yang fatal jadi penyebabnya," paparnya. 

Pemerintah sejak di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengalokasikan anggaran program dana desa. Tujuannya agar desa di Indonesia mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur yang sama dengan di kota.

Program dana desa dimulai tahun 2015. Pada saat itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,7 triliun. Melihat banyak perubahan pembangunan infrastruktur di desa, pada tahun selanjutnya alokasi anggaran dana desa naik drastik menjadi Rp 46,98 triliun di tahun 2016.

Anggaran tersebut kembali ditingkatkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) pada saat itu. Di mana, tahun 2017 ditetapkan anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun. Sedangkan tahun 2018, naik menjadi Rp 70 triliun.

Pada tahun 2019, Pemerintah memutuskan untuk tetap mengalokasikan anggaran dana desa sebesar RP 70 triliun. Anggaran tersebut disalurkan untuk 74.597 desa. Dengan begitu Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk program dana desa sebesar Rp 267,62 triliun.


#Danadesa #desahantu #srimulyani

Komentar Anda
Komentar