Hello,

Reader

Selalu Dihambat Pulang ke Indonesia, Mahfud MD: Tak Ada Surat Pencekalan Habib Rizieq Shihab
Selalu Dihambat Pulang ke Indonesia, Mahfud MD: Tak Ada Surat Pencekalan Habib Rizieq Shihab

Jakarta, HanTer - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar surat pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dikirim ke kantornya.

"Saya tidak tahu itu suratnya, suruh kirim kepada sayalah. Kok, hanya di TV gitu," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Mahfud pun tidak mengetahui surat pencekalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang diklaim atas rekomendasi pemerintah Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun mempertanyakan kebenaran surat tersebut.

"Saya ingin tahu itu surat benar apa, apa surat resmi atau berita koran atau apa 'kan gitu cuma diginikan (diperlihatkan) di medsos. Coba suruh kirim copy-nya kepada saya, saya ingin tahu," kata Mahfud dilansir Antara.

Ia mengaku selama menjabat sebagai Menko Polhukam tidak pernah melihat surat pencekalan terhadap Habib Rizieq. "Jadi, sampai saat ini tidak ada.Saya sudah berkantor di sini 3 minggu," tuturnya.

Dalam tayangan di YouTube Front TV, Habib Rizieq mengaku tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.

Overstay

Sementara itu, keluarga Habib Rizieq Syihab, Habib Hanif Alatas, mengatakan imam besar FPI itu overstay (tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan) karena dicekal, bukan dicekal karena overstay.

"Beliau sudah dua kali mencoba pulang ke Indonesia, ada tiket pesawatnya, beliau sudah sampai bandara, cuma tahu-tahu tidak bisa berangkat karena dicekal," kata Habib Habif saat konferensi pers di Jakarta, Senin.

Setelah dua kali percobaan tersebut, barulah Habib Rizieq Syihab mengalami overstay di Arab Saudi dan sampai sekarang belum bisa kembali ke Indonesia.

"Beliau terus melakukan upaya-upaya di sana, beliau klarifikasi, mereka (otoritas Saudi) menjawab tidak dicekal dari pihak sana," kata Habib Habif.

Saat ini, upaya agar Habib Rizieq Syihab bisa kembali jika pemerintah mengirimkan klarifikasi secara resmi ke otoritas Arab Saudi kalau tidak ada pencekalan dari Indonesia.

"Memang itu yang kami minta, sebetulnya selama ini pemerintah menyatakan tidak terlibat urusan hukum Saudi, sementara Arab Saudi menyatakan bahwa itu 'kan permintaan dari sini," katanya.

Menurut Munarman, tidak bisa pulangnya Habib Rizieq ke Tanah Air bukan karena adanya persoalan dengan kerajaan Arab Saudi. "Sampai hari ini, bebas menjalankan ibadah haji, (itu menunjukkan) tidak ada persoalan dengan kerajaan Saudi," ujarnya.

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, jika tidak ada pencekalan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) maka semestinya pemerintah Indonesia tidak lemparkan opini seolah ada masalah hukum dengan pemerintah Arab Saudi. Saat ini HRS tidak bisa keluar Arab Saudi dengan alasan dicekal atas permintaan pemerintah Indonesia.

"Kalau memang tidak ada pencekalan dan tidak masalah maka tugas pemerintah beri himbauan agar Habib (HRS) segera pulang karena tidak ada masalah dan menjamin keamanan dan keselamatan Habib sampai kembali ke tanah air," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Selasa (12/11/2019).

Untuk mengetahuinya yang dialami HRS sebenarnya maka tugas Menkopolhukam Mahfud MD mengusutnya. Mahfud jangan hanya meminta jika ada surat pencekalan terhadap HRS mengirimkan ke kantornya. Sebagai Menkopolhukam maka Mahfud MD jangan membuat alibi.

"Sebagai Menko jangan lah (Mahfud MD) bikin alibi seperti itu," tandasnya.

Muslim memaparkan, saat ini Pemerintah Arab Saudi menganggap HRS tidak ada masalah hukum. Sehingga membuat Pemerintah Indonesia hendak cuci tangan. Oleh karena itu berbagai alibi dilakukan guna menolak HRS kembali ke Indonesia. Apalagi dakwah dari HRS yang Amar Makruf Nahi Munkar juga membuat kuping pemerintah Indonesia memerah.

Muslim menilai, jika HRS tidak mendapat gangguan dan diperlakukan dengan baik oleh pemerintah dalam hal dakwahnya. Maka dipastikan HRS tidak akan menghindar dengan cara pergi ke Arab Saudi. Oleh karena itu sekarang saatnya pemerintah Indonesia harus membuktikan jaminan keamanan dan keselamatan agar HRS dapat kembali ke tanah air dengan tenang tanpa mengalami hambatan apapun.

"Dan salah satu tugas dari pemerintah dalam mengemban amanah konsitusi adalah melindungi setiap warga negara termasuk termasuk HRS," tegasnya.

Surat Klarifikasi

Sekretaris Umum DPP FPI Munarman juga menegaskan bahwa surat klarifikasi tersebut yang diinginkan pihaknya agar Habib Rizieq bisa kembali Indonesia. "Memang itu yang kami minta. Sebetulnya selama ini pemerintah menyatakan tidak terlibat urusan hukum Saudi, sementara Arab Saudi menyatakan bahwa itu 'kan permintaan dari sini," katanya.

Surat klarifikasi tersebut, kata Munarman, sebagai pernyataan mengklirkan bahwa tidak ada pencekalan terhadap Habib Rizieq Syihab. "Pertama tentu saja istilahnya pernyataan resmi ada WNI yang mengalami hambatan untuk pulang. Kalau itu ada, 'kan enak mengurusnya," kata Munarman.

Menurut Munarman, tidak bisa pulangnya Habib Rizieq ke Tanah Air bukan karena adanya persoalan dengan kerajaan Arab Saudi. "Sampai hari ini, bebas menjalankan ibadah haji, (itu menunjukkan) tidak ada persoalan dengan kerajaan Saudi," ujarnya.


#umatislam #habibrizieq #mahfudmd

Komentar Anda
Komentar