Hello,

Reader

PSI Diminta Tidak Membuat Kegaduhan
PSI Diminta Tidak Membuat Kegaduhan

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan mengimbau agar Anggota Fraksi PSI DPRD DKI untuk tidak membuat kegaduhan. Menyusul kontroversi
pernyataannya salah seorang anggotanya soal rencana anggaran lem Aibon dan lainnya yang sempat merebak hingga dirinya sempat dipanggil oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, meminta PSI untuk tidak membuat suasana gaduh di masyarakat. "Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PSI, data yang masih sangat prematur," ucap Misan di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Misan menuturkan, PSI memiliki perwakilan di masing-masing komisi. Menurutnya, partai yang diketuai Grace Natalie itu lebih baik mengklarifikasi hal-hal yang mereka tidak pahami dalam kegiatan rapat kerja DPRD.

"Apalagi kan mereka memiliki anggota fraksi di setiap komisi, jika ada data-data yang perlu diklarifikasi silakan melakukan klarifikasi dalam rapat kerja DPRD," kata Misan.

Misan mengatakan apa yang dikhawatirkan PSI, soal anggaran tak masuk akal, telah diklarifikasi pihak Dinas Pendidikan kepada Komisi E DPRD DKI.

"Kita jadi tahu bahwa memang selama ini ‘dummy’ (komponen rincian anggaran) biasa digunakan untuk meng-input kegiatan yang belum ada rincian komponennya," ujar Misan.

"Jadi memang diisi rincian anggarannya agar pagu anggaran kegiatannya bisa masuk," imbuh Misan.

Misan juga meminta anggota dewan yang baru mau belajar dan bertanya. Dengan demikian, kegaduhan di masyarakat, lanjut Misan, dapat terhindarkan.

Misan mengatakan, masalah anggaran lem Aibon sebenarnya menunjukkan ada kelemahan pada sistem e-budgeting Pemprov DKI. Misan sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mengharuskan sistem tersebut diperbaiki.

"Jadi dengan kegaduhan ini, kita jadi tahu ada kelemahan dalam sistem e-budgeting yang perlu di-upgrade. Sistemnya sudah bagus, tapi masih di-input manual dan bisa diakali. Kita maunya ke depan praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi," tegas Misan.

Menghargai

Disisi lain, Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, mengimbau anggota Fraksi PSI DPRD DKI untuk tidak membuat kegaduhan.

"Memang hak dari DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Tetapi jangan membuat kegaduhan yang membuat tontonan-tontonan yang selalu begitu saja," kata Raya di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Raya memaklumi kekritisan PSI sebagai Fraksi baru di DPRD DKI dalam upaya menunjukkan eksistensi mereka. Namun menurutnya, lebih baik ditempuh dengan tetap menghargai lembaga pemerintahan yang ada.

Raya menegaskan, seharusnya fungsi pengawasan memang harus jelas. Tapi jangan sampai saling menyakitkan. Apalagi melecehkan marwah antarunsur pemerintah daerah.

"Karena DPRD menurut UU Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemerintah daerah. Jika dalam pembahasan ada hal-hal ganjil kan bisa dilakukan lewat pembicaraan-pembicaran di DPRD dengan pemerintah. Jangan sedikit-sedikit membuat kehebohan, membuat drama-drama," tegas Raya.

Rumah Nawacita berharap kegaduhan-kegaduhan soal KUA-PPAS diselesaikan secara arif dan bijaksana. Tuntas lewat pendekatan yang beradab.

"Artinya, kalau dia itu rapatnya di DPRD, ya di DPRD itu diselesaikan. Tidak perlu dilanjutkanlah. Pak Gubernur juga sudah mengakui ada kesalahan sistem. Jangan saling menyalahkan," tegas Raya.

Dipanggil BK

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta telah memanggil anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana. BK akan melakukan rapat untuk memutuskan sanksi atau rekomendasi yang diberikan.

"Iya setelah klarifikasi dari yang bersangkutan, BK akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkan rekomendasi ini kepada Pimpinan Dewan," ujar Ketua BK Achmad Nawawi di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Achmad tidak mempermasalahkan bila adanya pihak yang ingin mengkritisi program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun menurutnya, terdapat mekanisme yang perlu dilakukan dalam penyampaian kritikan tersebut.

"Hanya memang diingatkan bersama bahwa jangan lupa menurut undang-undang, kita itu sejajar dengan pemprov, sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Kritis tetap kita jalankan bukan berarti tidak boleh, tetapi kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme," tuturnya.

Achmad menyebut dalam tata tertib, terdapat tiga sanksi bila anggota dewan diputuskan melanggar kode etik di antaranya sanksi teguran hingga pemberhentian jabatan.

"Di dalam tatib dewan ada 3, kalau terbukti melakukan pelanggaran kode etik bagi anggota dewan, paling rendah hanya teguran lisan, kalau menengah ada teguran tertulis, yang paling berat itu ya diusulkan pemberhentian jabatan," kata Achmad.

Namun, dia mengatakan BK belum memutuskan apakah William terbukti atau tidak melanggar kode etik."Belum sampai situ, belum ada keputusan. Kami rapat dulu," ujarnya.


#PSI #DPRD #DKI

Komentar Anda
Komentar