Hello,

Reader

LeKAS: Ahok Harus Keluar dari PDIP 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
LeKAS: Ahok Harus Keluar dari PDIP 

Jakarta, HanTer - Pengamat kebijakan publik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, sepanjang dianggap mempunyai kompetensi mengelola BUMN maka siapapun bisa menjadi direksi BUMN, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta. Namun secara fatsun, jika Ahok menjadi direksi BUMN maka dia harus melepaskan ikatan keanggotaan partai politik.

Saat ini Ahok tercatat sebagai kader PDIP. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga membenarkan Ahok sebagai kader PDIP, partai yang dimotori Megawati Soekarnoputri. Darot menilai Ahok sebagai sosok yang profesional dan pekerja keras.

"Mungkin Menteri BUMN (Erick Thohir) melihat rekam jejak Ahok selama ini baik sebagai pengusaha maupun saat menduduki jabatan birokrasi. Kembali lagi, sepanjang punya kompetensi tidak ada masalah Ahok jadi direksi di salah satu BUMN," papar Karnali kepada Harian Terbit, Rabu (13/11/2019).

Terkait Ahok diduga banyak tersangkut kasus di antaranya RS Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng  dan pengadaan bus Transjakarta, Karnali menilai, selama belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Ahok bersangkutan bersalah, maka tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak membolehkan Ahok menduduki jabatan direksi BUMN.

"Maka tugas Kementerian BUMN-lah yang seharusnya mem-filter sosok-sosok calon direksi," paparnya.

Karnali menyebut, tepat dan cocok saja Ahok menjadi bos di salah satu BUMN. Apalagi jika Ahok dianggap mempunyai kompetensi. Sementara terkait dugaan kasus hukum yang menjerat Ahok mama Kementerian BUMN yang harus menjelaskannya kepada masyarakat. Karena ketika duduk di BUMN maka bukan hanya mengurusi dan memikirkan profit semata tapi juga berguna untuk semua rakyat Indonesia.

"Karena ada dua fungsi BUMN. Pertama, badan usaha melayani kepentingan publik. Kedua, memperoleh profit sebagai deviden bagi negara. Fungsi itu harus berjalan seiring. Jangan sampai terlalu fokus pada mendapatkan profit tapi melupakan pelayanan publik," jelasnya.

Karnali mengungkapkan, dalam 5 tahun terakhir ini tak sedikit direksi BUMN yang menjadi tersangka di KPK, maka jika Ahok benar menjadi direksi di BUMN bekerjalah sesuai dengan tugas pokok fungsinya (tupoksi). Sehingga ketika bekerja pun tanpa beban walaupun dengan target yang besar.

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan secara umum tidak ada masalah jika Ahok diajak oleh Menteri BUMN Erick Thohir mengurus salah satu BUMN,  kecuali status anggota partai. 

"Pak Ahok kalau tidak keliru apakah bergabung partai politik. Nah beliau kalaupun mau masuk BUMN harus mengundurkan diri. Karena di BUMN ada surat semacam pakta integritas itu tidak boleh dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Fadjroel belum mengetahui secara rinci informasi tentang bergabungnya Ahok ke BUMN. Dia mengatakan syarat-syarat secara umum tidak ada masalah."Mengenai syarat-syarat, tampaknya tidak ada masalah ya," tutur Fadjroel.

Dia menuturkan status mantan terpidana Ahok juga dinilai tidak berpengaruh. Fadjroel menuturkan tidak ada syarat tersebut. 

"Tidak persyaratan itu secara langsung di dalam ketika kita dipanggil masuk di dalam dekom atau direksi. Tapi menurut saya sih, tentu mereka yang pernah terlibat dalam atau terbukti secara hukum melakukan tindakan gratifikasi atau korupsi, itu tentu menjadi halangan bagi BUMN untuk berkembang," jelasnya.
 



#Ahok #ErickThohir

Komentar Anda
Komentar