Hello,

Reader

DPRD Wonosobo Desak Biaya Pilkada Langsung Ditanggung Pusat
Jakarta, HanTer - Rombongan KomisiĀ  A DPRD Wonosobo bersama Komsioner KPU Wonosobo, Kepala BPPKAD dan Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo hari ini, Rabu 13 Nopember 2019 menyampaikan aspirasi terkait biaya Pilkada langsung dan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ke Komisi II DPR RI.
DPRD Wonosobo Desak Biaya Pilkada Langsung Ditanggung Pusat

Jakarta, HanTer - Rombongan Komisi  A DPRD Wonosobo bersama Komsioner KPU Wonosobo, Kepala BPPKAD dan Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo hari ini, Rabu 13 Nopember 2019 menyampaikan aspirasi terkait biaya Pilkada langsung dan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ke Komisi II DPR RI.

Rombongan diterima oleh jajaran Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI. Selain itu mereka juga akan mengadukan hal yang sama ke Komisi Pemilihan Umum.

Rombongan yang dipimpin  oleh Ketua Komisi A DPRD Wonosobo H. Suwondo Yudhistiro, M.Ag itu menyampaikan keberatan daerah terhadap besarnya anggaran Pilkada Langsung yang semuanya dibebankan kepada daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Suwondo yang juga politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa mengeluhkan besarnya biaya Pilkada langsung yang harus dibiayai Kabupaten Wonosobo tahun 2020 yang mencapai 57 miliar rupiah.

"Saya rasa biaya Pilkada langsung ini sangat membebani daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 di seluruh Indonesia. Semua mengeluhkan tentang besarnya biaya Pilkada langsung yang semua dibebankan kepada daerah," ujar Suwondo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Dijelaskannya, hal ini berdampak secara langsung pada tidak teranggarkannya program-program pembangunan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, penanggulangan kemiskinan dan  berbagai program prioritas lainnya.

"Karena itu kami mohon agar biaya Pilkada Langsung jangan dibebankan kepada daerah tetapi dibiayai oleh APBN, minimal ada sharing anggaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau tidak bisa maka lebih baik Pilkada dikembalikan saja kepada DPRD, karena biaya penyelenggaraannya mahal, bagi para calon juga harus mengeluarkan biaya yang bermiliar-miliar rupiah untuk memenangkan kontestasi," papar Suwondo.

Dan hasilnya, lanjut Suwondo, belum tentu sesuai yang diharapkan, yaitu menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memajukan daerahnya. Yang terjadi justru kepala daerah yang terpilih sibuk untuk mengembalikan dana kampanye dan persiapan dana untuk Pilkada berikutnya, akibatnya korupsi tidak bisa dihindarkan.

"Jadi antara anggaran Pilkada dengan hasilnya sama sekali tidak seimbang. Saya kira tidak haram bagi kita untuk kembali pada Sila Ke-empat Pancasila yang menekankan demokrasi perwakilan. Selain biaya Pilkada, daerah-daerah di seluruh Indonesia juga terbebani dengan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagai konsekuensi telah diterbitkannya PP No. 11 Tahun 2019 yang mengamanatkan pemberian penghasilan tetap bagi perangkat desa yang setara dengan PNS golongan II A," ulas Suwondo.

Sebagai gambaran, menurut Suwondo, untuk Kabupaten Wonosobo tambahan Siltap mencapai 25 miliar rupiah. Semua ini juga dibebabkan ke daerah. Belum lagi dengan telah dikeluarkannya Perpres No. 75 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan daerah juga harus menanggung biaya tambahan peserta BPJS yang jumlahnya juga besar.

"Jadi untuk biaya Pilkada, tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta tambahan kekuarangan iuran BPJS daerah harus mengeluarkan uang sampai 100-an miliar rupiah. Ini tentu suatu hal yang sangat berat bagi daerah," pungkasnya.

Menanggapi tuntutan ini Alfino selaku Tenaga Ahli Komisi II DPR RI berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI sebagai bahan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Kementerian Keuangan. Hal ini juga menjadi masukan penting bagi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Undang-Undang No.7 Tahun  2017 tentang Pemilihan umum.

"Kami mohon maaf karena hal penting ini belum bisa diterima langsung oleh Bapak Ibu Anggota DPR RI mengingat Permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum ini dilewarkan ke Setjen DPR RI dulu sehingga belum sempat dijadwalkan pembahasan dengan para anggota. Insya Allah lain kali dari Wonosobo akan kita undang bersama-sama dengan daerah lain dalam Rapat Dengar Pendapat Ukum terkait dengan isu yang sangat penting ini," ujar Alfino.


#PilkadaLangsung

Komentar Anda
Komentar