Hello,

Reader

DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Baru Sebatas Wacana

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa sampai saat ini revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih baru sebatas wacana atau berupa lontaran yang diungkapkan, baik oleh Menteri Dalam Negeri maupun dari beberapa Anggota DPR RI. Namun untuk mengakomodir aspirasi, Komisi II DPR RI tetap akan memasukkan Undang-Undang (UU) Pilkada itu sebagai bagian dari UU yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).

 

“Pandangan saya secara pribadi, terhadap UU itu memang perlu untuk dilakukan evaluasi agar undang-undang dari waktu ke waktu itu semakin berkualitas, semakin baik, dan dalam pelaksanaannya juga mampu meningkatkan proses kualitas dari demokrasi itu sendiri, maupun dalam rangka mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang baik. Tinggal nanti dipelajari bagian mana saja yang perlu untuk dievaluasi. Itu akan kita lihat dari sisi sisi atau titik-titik kelemahannya selama ini,” ucap Saan dalam Forum Legislasi bertema ‘Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang kembali ke DPRD?’, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

 

Saan mencontohkan, misalnya ada banyak sebagian orang menganggap bahwa Pilkada langsung terlalu mahal biaya politiknya. Nanti dilihat, biaya politik yang paling mahal itu di mana saja. Tetapi jika evaluasi UU Pilkada akan mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD, maka hal itu akan menjadi set back atau sebuah kemunduran. Padahal saat terjadi reformasi, proses politik yang sebelumnya lewat oligarki dan korporatis itu direformasi, termasuk soal pilkada yang merupakan koreksi terhadap pilkada lewat DPRD.

 

"Kalau kita kembalikan, padahal kita sudah mengevaluasi dan di situ banyak kelemahan, maka itu menjadi sebuah kemunduran. Ketika kita melihat ada kelemahan dan kemudian kita kembali kepada masa lalu, maka kita nggak akan pernah maju,” tegasnya.

 

Saan memaparkan, pilkada langsung adalah koreksi dari jawaban atas pilkada lewat DPRD yang selama Orde Baru itu dijalankan. Karena selama pilkada lewat DPRD munculnya oligarki yakni Kepala Daerah hanya ditentukan oleh sekelompok orang. Persoalannya apakah pilkada langsung akan menjadi lebih murah biaya atau money politic-nya, atau justru bisa memjadi akan lebih mahal.

 

“Pada intinya saya ingin katakan bahwa evaluasi terhadap pilkada langsung itu perlu. Terkait dengan adanya kelemahan dan sebagainya, tapi kalau kembali kepada cara dipilih oleh DPRD, itu sama dengan kita kembali ke masa lalu, hanya melanggengkan politik oligarki yang menentukan pemimpin hanya oleh segelintir orang yang belum tentu nanti mampu melahirkan pemimpin yang baik dan peduli,” tuturnya.

 

“Sebagai Pimpinan Komisi II, saya katakan kembali bahwa sampai hari ini belum menerima secara resmi terkait dengan soal revisi UU Pilkada. Apakah itu dari Kemendagri maupun dari masyarakat. Tetapi Komisi II tetap memasukkan itu sebagai bagian dari Prolegnas, apakah akan masuk prioritas atau belum. Kalau misalnya dilakukan revisi dan tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan maka diperkirakan tidak akan bisa terkejar. Mungkin untuk Pilkada 2024 masih memungkinkan kalau dibuka ruang untuk melakukan revisi tersebut,” paparnya.

 

Sementara itu Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengakui pilkada langsung rawan dengan konflik horizontal karena menyangkut perbedaan politik. Apalagi jika ada mahar politik ketika maju diajang pilkada. Maka mengembalikan pilkada melalui DPRD bisa menjadi salah satu pilihan. Karena pada dasarnya tujuan demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. 

 

"PPP pada prinsipnya pilkada langsung harus dievakusi karena banyak mudharatnya. Sementara pilkada langsung belum juga mengangkat kesejahteraam rakyat di daerah," tandasnya.

 

Diketahui pilkada melalui DPRD diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Saat ini usulan pilkada dikembalikan ke DPRD menuiai kontroversi di masyarakat khususnya di DPR


#UU #Pilkada

Komentar Anda
Komentar