Hello,

Reader

Presiden Tiga Periode Berbahaya, Indonesia Bisa Gaduh dan Kacau
Presiden Joko Widodo saat diambil sumpah jabatannya (ist)
Presiden Tiga Periode Berbahaya, Indonesia Bisa Gaduh dan Kacau

Jakarta, HanTer - Wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode menuai reaksi negatif di berbagai kalangan. Wacana ini layak diwaspadai karena dapat menjadi ancaman serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini harus dihentikan karena akan memicu kontroversi dan kegaduhan yang membuat negeri ini kacau.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode lewat amandemen UUD 1945 dihentikan. Menurutnya, wacana itu berpotensi membuat negara kacau.

"Harus dihentikan karena wacana ini berbahaya bagi demokrasi kita, memicu kontroversi dan kegaduhan. Jangan sampai ada orang yang mencoba-coba mau tiga periode, kacau nanti negara kita," kata Fadli di Jakarta.

Fadli mengatakan wacana ini harus dihentikan karena jelas tidak sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945. Dalam konstitusi, dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh menjabat paling lama dua periode kepemimpinan atau 10 tahun.

Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, menilai wacana penambahan periode masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidaklah relevan. Sebab menurutnya, persoalan masa jabatan periode presiden bukanlah hal genting untuk dibahas saat ini.

"Menurut saya sangat tidak relevan, tidak urgen untuk membahas itu karena bagaimanapun juga kita harus menjadi bangsa yang taat pada konstitusi," kata Siti di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Ia meminta semua pihak taat pada konstitusi yang ada. Dimana, dalam konstitusi yang berlaku saat ini, masa jabatan presiden yakni lima tahun dan dapat dipilih maksimal selama dua periode.

Ancaman Serius

Disisi lain, wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai layak diwaspadai serta dapat menjadi ancaman serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Itu soal oligarki. Ada wacana presiden tiga periode, itu yang harus diwaspadai," kata Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Suparji mengatakan, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amandemen UUD 1945 oleh MPR RI bakal terlaksana jika dibiarkan. Karena itu, suara-suara penolakan terhadap wacana tersebut harus terus digaungkan. 

Terlebih saat ini, partai politik, DPR RI dan MPR RI sudah seragam. Sehingga, untuk wacana tersebut sangat mudah untuk direalisasikan. 

Sebelumnya, Wakil ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menegaskan hingga saat ini tidak terdapat urgensi untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden dalam UUD 1945. Sebaliknya, hal yang diinginkan dan dianggap penting oleh partainya adalah menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Tidak ada urgensinya untuk mengubah konstitusi kita yang menyangkut tentang masa jabatan presiden. Mengubah satu pasal ribet sekali. Yang kita harapkan itu menghadirkan kembali GBHN," tegas Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menolak

Adapun Partai NasDem menolak usul perubahan masa jabatan presiden yang saat ini maksimal dua periode menjadi tiga periode. Usulan ini masuk dalam pembahasan amandemen UUD 1945.

"Cukup dua periode dengan lima tahun per periode. Gak perlu diotak-atik lagi," ujar Ketua DPP NasDem, Achmad Effendy Choirie di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurutnya, periode lima tahun itu juga sudah melalui berbagai pertimbangan. Serta, komparasi dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. "Pilihan ini jalan tengah. Sekali lagi, tidak perlu diotak-atik lagi," terang dia.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, menilai tak ada urgensi penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Saat ini badan kajian yang akan mendalami hal tersebut masih dalam taraf penyempurnaan," ungkapnya di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Selain itu ia menerangkan bahwa terlalu dini untuk menilai prihal penambahan masa jabatan. "Saya pikir sudah cukup dua kali lima tahun, tidak ada urgensinya, dan belum ada pemikiran sampai sejauh itu," kata Syarif. 

Membahayakan

Kepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menilai wacana perubahan masa jabatan presiden terkait rencana amendemen UUD 1945 merupakan hal yang membahayakan. Ia berpendapat wacana itu kontraproduktif dengan rekomendasi MPR periode 2014-2019, yakni menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

"Kalau menurut saya sih membahayakan ya. Jadi tidak produktif. Ya boleh-boleh saja (berwacana). Tapi produktif tidak? Kan begitu," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). 

Di sisi lain, lanjut Djarot, perubahan masa jabatan presiden dikhawatirkan akan membawa Indonesia seperti pada masa-masa Orde Baru.


#Presiden

Komentar Anda
Komentar