Hello,

Reader

RR: Impor Beras Ugal-ugalan Rugikan Negara Rp10 Triliun, Gowa Sebut Kesalahan Enggartiasto
RR: Impor Beras Ugal-ugalan Rugikan Negara Rp10 Triliun, Gowa Sebut Kesalahan Enggartiasto

Jakarta, HanTer - Ekonom senior Rizal Ramli (RR) angkat bicara soal sisa beras 20 ribu ton yang membusuk. Menurut Mantan Menko Perekonomian era pemerintahan Gus Dur ini, potensi kerugian impor jor-joran tersebut melebih skandal Century yang merugikan negara hingga Rp7 triliun.

"Potensi kerugian negara nyaris Rp10 triliun, belum kerugian petani, lebih besar dari skandal Century," tegas RR yang juga mantan kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) era Presiden Gus Dur saat kembali dikonfirmasi Harian Terbit, Rabu (4/12/2019).

"KPK malu dong. Mas Agus, Laode, Basaria, ayo bertindak," tandasnya.  

Menurut mantan Menko Kemaritiman ini, sisa impor senilai Rp160 miliar tersebut adalah imbas impor ugal-ugalan yang dilakukan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersama para menteri pendukungnya.

"Inilah Mega-Karya Enggar dkk (menteri-menteri yang setuju impor beras ugal-ugalan 2017-2018)," kata Rizal Ramli dalam akun twitternya, Selasa (3/12).

Dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku sedang di luar kota sehingga tidak bisa menjelaskan lebih detail dalam dugaan korupsi impor beras. 

"Saya belum update. Ini masih di luar kota. Nanti aku harus update dulu ya, seperti apa perhitungannya, seperti kerugian dan lainnya, termasuk apakah ada isyu korupsinya. Sabar ya.  Intinya ini (dugaan korupsi impor pangan) soal tidak faham suplay chain atau memang conflict of intrest," jelasnya kepada Harian Terbit, Rabu (4/12/2019).

Enggartiasto

Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, adanya 20 ribu ton beras impor karena Enggartiasto Lukita, Mendag kala yang ngotot untuk melakukan impor. Padahal saat para petani sedang panen raya. Tapi Enggar tidak mengindahkan kritik yang menyebut impor akan membuat Indonesia kelebihan beras dan akan berujung sia-sia karena beras akan busuk. Tidak heran Kabulog, Buwas, sangat marah lantaran Enggar tetap memaksakan impor.

"Akibatnya, saat ini dari 20 ribu ton beras impor membusuk. Artinya, pemerintah mengalami kerugian ratusan miliar rupiah," paparnya.

Menurutnya, dalam kasus impor beras mubazir tersebut maka pihak yang pertama kali harus disalahkan adalah Enggar. KPK atau kejaksaan harus proaktif menelusuri kenapa beras impor itu sampai busuk. Enggar harus menganti kerugian itu sebesar jumlah nilai impor beras yang telah dikeluarkan pemerintah.

"Penegak hukum bisa menggunakan pasal pidana atau pasal penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerusakan barang milik pemerintah atau mensengaja memaksakan pembelian barang yang diketahui tidak dibutuhkan. KPK sangat lamban menangani kasus ini. Padahal sudah ada bukti permulaan yang cukup agar kasus ini bisa diungkap dan pelakunya dapat dijerat secara hukum," jelasnya.

Korupsi Impor

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni juga mengatakan agar KPK tidak meninggalkan warisan kasus korupsi impor pangan. Karena masa jabatan komisioner KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo akan berakhir pada 21 Desember 2019. Oleh karena itu sebelum menanggalkan jabatan maka baiknya Agus Rahardjo menyelesaikan kasus korupsi impor pangan.

"Adanya beras membusuk di gudang Bulog adalah akibat dari impor ugal-ugalan pada era Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Terbukti, kerugian negara telah nyata di depan mata. KPK harus segera bertindak," jelasnya.

Sya'roni memaparkan, 20 ribu ton beras busuk yang akan dibuang bernilai Rp. 160 miliar. Sesuai Permentan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog sedang mengajukan ganti rugi kepada Menteri Keuangan. 

Saat ini Enggartiasto Lukita bukan menteri lagi maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak segera menangkapnya.  "Bila dulu KPK telah dilecehkan dgn tidak digubris panggilannya sebanyak tiga kali, maka saat ini KPK harus bertindak tegas," paparnya.

Sya'roni menyebut, dalam kasus dugaan korupsi impor maka KPK jangan hanya berhenti di Enggar semata. Apalagi keputusan impor beras disepakati dalam Rakor Terbatas. Oleh karena itu, KPK juga harus mengusut para pejabat lainnya yang terlibat dalam Rakor tersebut. Impor beras merupakan korupsi berjamaah. Oleh karena itu KPK harus bertindak super nekat untuk membongkar megaskandal ini.

"Kita dorong agar sebelum pensiun, Agus Rahardjo dkk berani menyentuh Enggar. Bukti sudah cukup. Ada pengakuan Bowo Sidik yang terima duit dari Enggar. Ada beras membusuk senilai Rp. 160 milyar. Jika KPK masih takut menyentuh kasus korupsi impor pangan lebih baik Agus Rahardjo cs mengundurkan saja sebelim 21 Desember 2019. Percuma lama-lama di KPK tapi takut sama koruptor," tegasnya.

Tidak Wajar

Sementara itu, pengamat pangan Ir Nur Ja'far Marpaung mengakui, masalah perberasan memang tidak pernah ada habisnya dari tahun ke tahun. Tidak heran, Dirut Bulog Budi Waseso sempat berseteru dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, soal kebijakan impor beras karena produksi nasional yang dianggap kurang cukup. Sementara a Bulog mengaku kesulitan menyerap beras petani karena stok beras digudangnya penuh. 

"Setelah dipaksa mengimpor beras dalam jumlah besar tahun lalu, kini Bulog kesulitan menjualnya," ujar Nur Ja'far Marpaung kepada Harian Terbit, Rabu (4/12/2019).

Ja'far menilai, impor beras 20 ribu tidak wajar. Apalagi nilainya mencapai Rp160 miliar yang dibuang sia-sia. Apalagi nanti ditambah anggaran biaya pemusnahan yang akan diusulkan ke Kementerian keuangan. Angkanya tidak kecil. Jadi ini mubazir. Yang dirugikan tentu rakyat Indonesia. 

Tagar

Diketahui Selasa (3/12/2019) dinihari, tiba-tiba tagar #TangkapEnggar menjadi terpopuler di jagad sosial media Twitter. Mantan Menteri Perdagagan Enggartiasto Lukita menjadi sorotan. Warganet mempersoalkan 20 ribu ton dari stok 2,3 juta cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog rusak karena terlalu lama disimpan.

Netizen pun menyalahkan kebijakan impor beras yang pernah dilakukan Enggartiasto Lukita ketika menjabat Menteri Perdagangan. Keputusan Enggartiasto Lukita mengimpor beras dinilai dilakukan saat para petani sedang panen raya. Kritik kala itu sangat keras, tapi politikus Partai NasDem itu jalan terus. 

Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan dari 2,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan perseroannya sekitar 20 ribu ton di antaranya rusak. Beras disposal itu telah mengalami penurunan kualitas yang drastis sehingga harus dimusnahkan atau diolah menjadi produk turunan.

Pemusnahan atau pengolahan beraas rusak tadi terganjal dana talangan dari pemerintah yang belum ada kejelasan. "Ini yang jadi masalah," tutur Tri kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2019. 

Tri mengungkapkan, 20 ribu ton beras disposal tersebut senilai Rp 160 miliar dengan asumsi harga per kilogram Rp 8 ribu.


#Korupsi #impor #beras

Komentar Anda
Komentar