Hello,

Reader

Kejar Semua Oknum yang Terlibat, Erick Tohir Sebut Penyelundupan Harley Garuda Sudah Pidana
Kejar Semua Oknum yang Terlibat, Erick Tohir Sebut Penyelundupan Harley Garuda Sudah Pidana

Jakarta, HanTer - Menteri BUMN Erick Thohir akan terus melihat dan mengejar oknum-oknum lain yang kemungkinan terlibat dalam kasus motor gede Harley Davidson yang diduga diselundupkan melalui pesawat baru Garuda. Menurutnya, kasus ini tidak hanya perdata, namun juga faktor pidana dan hal ini yang sangat memberatkan.

"Tidak sampai di situ saja, kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut dalam kasus ini," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sanksi Pidana

Sementara itu pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr Ismail Rumadan mengatakan, jika terbukti yang bersangkutan memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk kepentingan pribadi maka tidak menutup kemungkinan AA yang saat ini telah dicopot dari jabatan Dirut Garuda bisa dijatuhkannya sanksi pidana. Apalagi diduga memanfaatkan jabatan dengan menggunakan sarana dan prasarana milik negara untuk mengambil keuntungan secara pribadi,

"Dalam artian yang bersangkutan melakukan kegiatan dengan menguntungkan diri sendiri," ujar Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Jumat (6/12/2019).

Ismail menuturkan, jika tindakannya termasuk dalam kategori pelanggaran berat maka yang bersangkutan tidak bisa mengelak dari penjatuhan sanksi pidana terhadapnya. Saat ini tantangannya ada pada aparat penegak hukum, yang mestinya harus secara tegas menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus kepentingan megara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sambung Ismail, sanksi awal berupa pemecatan yang diambil oleh Menteri BUMN terhadap Dirut Garuda tersebut sudah tepat. Saat ini tinggal menunggu proses hukum selanjutnya terkait dengan penyalagunaan kewenangan atas jabatan yang diembannya. Yang dilakukan Dirut Garuda tersebut bisa juga dijerat dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabenan. 

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabenan menyatakan, setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes. Bisa terjerat pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Dirut Garuda tersebut juga bisa dijerat dengan pasal penyalagunaan wewenang yakni pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. 

"Tindakan Dirut Garuda itu bisa masuk dalam unsur-unsur penyalagunaan wewenang, dan tindakannya tersebut sudah tentu dapat merugikan keuangan megara," tegasnya.

Rp1,5 Miliar

Menteri BUMN juga meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea Cukai akan memproses secara tuntas kasus tersebut. "Saya yakin Ibu Menkeu dan Bapak Dirjen Bea Cukai akan memproses secara tuntas, apalagi di sini ditulis kerugian negara," katanya.

Erick juga menambahkan bahwa kalau dengan ukuran ini sudah menjadi faktor tidak hanya perdata, namun juga faktor pidana dan hal ini yang sangat memberatkan.

Sri Mulyani menyebut perkiraan total kerugian negara atas penyelundupan motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia yang diduga dilakukan atas perintah Direktur Utamanya mencapai Rp1,5 miliar. 

Hingga kini, Ditjen Bea dan Cukai masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan segera menentukan pasal yang dilanggar terkait aksi ilegal tersebut. 

Sri Mulyani bersama Bea Cukai masih terus menyelidiki apakah SAS yang membawa motor Harley yang diselundupkan lewat pesawat Garuda memang betul pemilik aslinya atau ada indikasi yang bersangkutan pasang badan untuk melindungi pemilik sesungguhnya Harley ilegal itu.

"Kami masih dalam proses terus melakukan penyelidikan terhadap motif awal, dan apakah betul yang bersangkutan (SAS) memang yang memiliki atau melakukan atas nama pihak lainnya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (5/12), dilansir Antara.

Sebelumnya Erick Thohir mengungkapkan motor Harley Davidson klasik yang diduga diselundupkan lewat pesawat baru Garuda ditengarai milik AA dan memaparkan secara detail kronologisnya.

Erick menjelaskan bahwa detail informasi menjabarkan bahwa AA memberikan instruksi untuk mencari motor klasik Harley Davidson tipe Shovelhead pada tahun 2018.

Lalu pembelian, lanjut Erick, dilakukan pada bulan April 2019 dan proses transfer dari Jakarta dilakukan ke rekening pribadi Finance manager Garuda di Amsterdam.

Menteri BUMN itu kemudian akan memberhentikan Direktur Utama Garuda terkait kasus motor Harley yang diduga selundupan tersebut.

Erick mengatakan bahwa pemberhentian itu akan ada prosedurnya lagi, mengingat Garuda merupakan perusahaan publik.



#BUMN #erickthohir #garuda #penyelundupan

Komentar Anda
Komentar