Hello,

Reader

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel Ingatkan Potensi Besar Pasar Dalam Negeri
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel Ingatkan Potensi Besar Pasar Dalam Negeri

Jakarta, HanTer - Perhatian pemerintah, terhadap pasar dalam negeri yang dirasakan masih kurang, menuai kritikan dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, pemerintah tidak pernah mengapresiasi pasar dalam negeri yang begitu besar dan negara-negara besar lain seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, membuka pasarnya untuk globalisasi, tetapi kalau untuk kepentingan negaranya maupun petaninya mereka (pemerintah) menutup pasar itu. 

“Karena kepentingan itu semua. Kalau kita buka-buka saja. Kita tidak pernah mengapresiasi kita punya pasar yang besar,” kritiknya dalam membuka Seminar Nasional

“Kebijakan Berbasis Bukti untuk Kinerja Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Rachmat Gobel mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan asing sebagai kekuatan untuk membangun ekonomi Indonesia. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan bahwa membangun negara harus menggunakan kekuatan dan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.

Menurut Gobel, asing masuk ke Indonesia karena melihat pasar yang besar seperti hasil bumi, laut, maupun pertambangan. Namun, ujar dia, Indonesia justru tidak melihat ini sebagai satu kekuatan.

“Bahkan saya khawatir kita menjadikan asing sebagai kekuatan membangun ekonomi kita. Bukan. Kekuatan kita adalah domestik kita. Kita harus bangun negara kita dengan kekuatan dan SDM kita,” Gobel dan menerangkan kalau mengandalkan asing sebagai kekuatan utama mendorong ekonomi Indonesia, maka bisa jadi akan tunduk sama mereka.

“Kita akan mungkin nunduk-nunduk sama mereka. Mungkin ke depannya kita tidak tahu. Ini satu hal di sini, di mana penelitian kita? Ada tidak penelitian kita yang mengarah ke sana, yang membuat kebijakan yang akhirnya membuat nilai tambah buat kita,” tutur Gobel.

Selain itu, ditegaskannya lagi, mengundang asing untuk berinvestasi ke Indonesia, bukan berarti harus bergantung sama mereka. "Asing itu hanya melengkapi untuk pembangunan ekonomi Indonesia, yang utamanya untuk membangun SDM," jelas mantan Menteri Perdagangan ini.

Dilanjutkannya, bahwa bukan hanya mempekerjakan manusia Indonesia menjadi mereka punya pegawai, tetapi membangun added value besar khususnya SDM itu sendiri. Saat membuat Visi 2030 dan Road Map 2010 Industri Nasional, Rachmat Gobel mengundang pakar, pengusaha untuk adu berargumentasi, juga mengundang pemerintah.

Turun Langsung 

Selain itu, yang tidak kalah penting Gobel turun langsung ke daerah melihat-melihat dengan mata sendiri, berdialog dan merasakan langsung apa yang dirasakan industri pada saat itu. Ketika berdialog dengan pelaku industri kecil, mereka mengakui tidak merasakan resesi. Justru yang merasakan resesi adalah pengusaha-pengusaha besar.

“Kami (industri kecil) tidak, bisa hidup dengan biaya sekarang. Kaget juga saya waktu datang ke Yogyakarta, Solo, sampai ke seluruh daerah saya datang hanya untuk melihat dari mata saya sendiri, berdialog, dan merasakan sendiri. Itu penelitian saya yang saya lakukan, sehingga paper saya dapat,” bebernya.

Rachmat Gobel mengaku, mengaitkan bagaimana kepentingan Indonesia untuk membangun, dan berapa besar peluang untuk bisa bangkit menjadi negara besar pada 2030. 

“Pada waktu itu paper saya buat. Namun, kalau di Indonesia ini sekadar ketemu, kumpul, papernya banyak. Seminar hari ini saya takut seminar ini cuma jadi paper ini. Saya ingin membakar semangat semuanya supaya paper dimanfaatkan dan diimplementasikan menjadi kebijakan. Bukan hanya sampai tema saja, tetapi pada tingkat implementasi di lapangan," ulasnya.

Selain itu, butuh kebijakan berkualitas dan betul-betul diimplementasikan untuk bisa membangun Indonesia dan kekuatan NKRI. "Jadi, percuma bicara kebangsaan kalau kita tidak tahu, dan semua kita lepas semuanya,” tegasnya.

Kemudian soal kebangsaan, Gobel mengisahkan pengalaman konkretnya saat memimpin perusahaan, diungkapkannya setiap 17 Agustus mewajibkan seluruh karyawan perusahaannya ikut apel bendera untuk memeringati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.

Apel itu sama seperti yang dilakukan di tempat lain, ada pasukan pengibar bendera, pembacaaan Pancasila dan UUD 1945, kemudian membaca prinsip perusahaan dan penjabarn prinsip-prinsip tersebut. Gobel menjelaskan, waktu zaman almarhum Soedomo menjabat Menaker, semua perusahaan diwajibkan apel bendera ada 17 Agustus. Namun, kata dia, ketika reformasi ini hilang karena hanya dianggap habiskan waktu.

“Padahal, bukan. Ini adalah bagian membangun sumber daya manusia, dan karyawan untuk berterima kasih kepada bangsa dan negara dan menghormati merah putih. Apel bendera itu kita belajar dari SD, SMP, SMA wajib.  Pemerintahan masih ada. Swasta, coba diteliti apakah masih ada atau tidak. Kalau diadakan, maka orang asing pun akan menghormati merah putih,” terangnya.

Gobel pun mengingatkan bahwa membangun industri bukan sekadar membuat barang, tetapi menghasilkan nilai tambah.

"Jadi, apel bendera bukan sekadar apel, tetapi menghormati, menghayati, dan bagaimana menjabarkan nilai itu. Pancasila itu harus dijabarkan dalam  kebijakan di perusahaan, dan membangun strategis di perusahaan itu sendiri,” ujarnya.

Rachmat Gobel menambahkan, di perusahaannya selalu diajarkan bahwa bekerja bukan untuk mencari uang, tetapi menghasilan nilai tambah. 

“Kalau di perusahaan saya diajarkan untuk apa kamu bekerja? Anda bekerja bukan untuk mencari uang, tetapi untuk membuat nilai tambah sehingga di perusahaan saya tidak ada ribut, demonstrasi, karena karyawan saling mengingatkan kawannya,” pungkas Gobel.
 



#DPR #RachmatGobel

Komentar Anda
Komentar