Hello,

Reader

Puan Maharani Tegaskan Sudah Menjadi Tugas Pemerintah Bantu Pedagang Online
Ketua DPR Puan Maharani
Puan Maharani Tegaskan Sudah Menjadi Tugas Pemerintah Bantu Pedagang Online

Jakarta, HanTer - Berbagai sektor andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi masih lesu, seperti pertanian, industri dan pertambangan. Namun sektor perdagangan elektornik (perdagangan online) menjadi solusi alternatif sebagai mesin penggerak perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dan menjelaskan, sebagai sebuah kegiatan ekonomi baru, para pelaku perdagangan online sedang mencari model bisnis yang tepat, serta sedang membesarkan marketplace.

"Adalah tugas pemerintah membantu para pedagang online, agar mereka  tumbuh sesuai semangat pemerintah untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen," ujar Puan kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Puan, terbitnya PP Nomor 80 yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini, dipandang kurang tepat. Karena minimnya sosialisasi sehingga meresahkan mereka-mereka yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku UMKM.

"Peraturan Pemerintah (PP) nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistim Elektronik jangan sampai kontraproduktif, menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh," paparnya.

Karena itu, lanjut Puan, DPR mendorong kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP tersebut, guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal.

"DPR meminta kepada Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu, agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut," jelasnya.

Puan menambahkan, DPR Mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM.

"Ini untuk menyatukan program tersebut dibawah satu pintu, guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya," pungkas Puan.



#PuanMaharani

Komentar Anda
Komentar