Hello,

Reader

Presiden Jokowi
ilustrasi. (Ist)
Presiden Jokowi "Pantau" Importir Migas

Jakarta, HanTer – Impor minyak dan gas (migas) terus mengalami lonjakan, sehingga menyebabkan ekonomi nasional terganggung. Impor migas ini membuat neraca transaksi dan neraca dagang RI terus mengalami defisit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mengendus adanya permainan importir dalam besarnya impor sektor migas di Indonesia. Para importir tersebut meraup cuan dari impor minyak dan gas.

"Saya cari, sudah ketemu. Siapa yang senang impor dan saya mengerti. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati kamu, hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membikin batu bara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya sudah, nggak ada impor gas lagi," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12/2019).

Jokowi menegaskan, menegaskan impor bahan bakar minyak dan gas yang besar menjadi salah satu penyebab transformasi ekonomi di Indonesia tidak berjalan atau mandek.

"Tidak bener ini, avtur masih impor, padahal CPO atau 'crude palm oil' itu bisa juga dipindah menjadi avtur. Kok kita senang impor avtur ya, karena ada yang hobinya impor. Karena apa? untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal-hal seperti ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden berharap target pembangunan kilang minyak di Indonesia dapat segera terjadi sehingga dapat menurunkan nilai impor BBM maupun produk petrokimia. "Sampai detik ini dari lima yang ingin kita kerjakan, satu pun nggak ada yang berjalan.. Tapi ini saya tungguin betul," katanya.

Dia mengatakan kilang minyak dapat membangun industri petrokimia di Tanah Air. Selama ini nilai impor produk petrokimia mencapai hingga Rp323 triliun. Sementara jumlah impor minyak Indonesia mencapai 700-800 ribu barel per hari.

Presiden menduga tidak rampungnya pembangunan kilang minyak berhubungan dengan pihak yang berkeinginan untuk terus mengimpor produk petrokimia maupun BBM. Terkait hal ini, Ia memerintahkan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengawal penegakan hukum pembangunan industri migas dan petrokimia di Indonesia. Sedangkan kepada pemerintah daerah diminta permudah perizinan.

Defisit Dagang

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada November 2019 mengalami defisit sebesar 1,33 miliar dolar AS, dengan total ekspor November 14,01 miliar dolar AS dan impor 15,34 miliar dolar AS. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar 1,02 miliar dolar AS dan nonmigas 300,9 juta dolar AS.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, defisit yang terjadi pada November 2019 memang cukup dalam, namun angkanya lebih kecil dibandingkan defisit yang terjadi pada periode yang sama tahun lalu yakni 2,06 miliar dolar AS.

Ia merinci, nilai ekspor Indonesia November 2019 mencapai 14,01 miliar dolar AS atau menurun 6,17 persen dibanding ekspor Oktober 2019. Demikian juga jika dibanding November 2018 yang mengalami penurunan 5,67 persen.

Sementara itu, nilai impor Indonesia November 2019 mencapai 15,34 miliar dolar AS atau naik 3,94 persen dibanding Oktober 2019, namun jika dibandingkan November 2018 angkanya turun 9,24 persen.

Jika diakumulasi, defisit neraca perdagangan Januari-November 2019 mencapai 3,11 miliar dolar AS. Realisasi defisit ini masih lebih rendah ketimbang periode Januari-November 2018 sebesar 7,6 miliar dolar AS. "Dibandingkan ekspor, impor lebih besar sehingga defisit cukup dalam. Perlu ekstra hati-hati karena ekonomi melambat, permintaan menurun,” kata Suhariyanto.



#impor #migas #jokowi

Komentar Anda
Komentar