Hello,

Reader

Dugaan Kepala Daerah Cuci Uang Rp50 Miliar Dinilai Mengerikan
Ilustrasi (ist)
Dugaan Kepala Daerah Cuci Uang Rp50 Miliar Dinilai Mengerikan

Jakarta, HanTer - Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan pencucian uang berupa valas kepala daerah di kasino luar negeri sebesar Rp50 miliar ramai diperbincangkan sejumlah kalangan.

“Mengerikan memang angka-angka valas yang dimiliki kepala daerah dalam permainan kasino. Ini mengingatkan kita pada kasus rekening gendut oknum pati Polri, tukang Parkir MA, Gayus Tambunan, dan oknum Kemenhub yang menyimpan 75 M di rumah dinas. ASN kini sudah terbiasa bermain dengan angka-angka besar karena suap dan korupsi di lingkungan birokrasi,” kata pengamat politik Indro Tjahyono kepada Harian Terbit, Selasa (17/12/2019).

Menurut aktivis mahasiswa 77/78 ini, budaya kliptokrasi dan plutokrasi juga merebak sebagai dampak politik uang. Setiap calon kepala daerah harus menyiapkan uang sebagai syarat nyalon. Dan uang miliaran milik bandar politik itu harus dikembalikan melalui korupsi saat seseorang terpilih sebagai kepala daerah.

“Untuk menjadi bupati orang harus menyiapkan dana sampai 40 miliar lebih. Itupun belum ada jaminan terpilih. Sehingga menjadi kepala daerah ibarat bertaruh atau berjudi,” paparnya.

Pantas jika mereka akhirnya, lanjut Indro,  terbiasa menjudikan segala sesuatu terkait peruntungan nasibnya. Bahkan di Provinsi Lampung pemilihan kepala desa dijadikan ajang judi bagi para penjudi. Money politic benar-benar sudah menjadi ancaman negara.

“Alhasil kepala daerah bukan lagi sebagai calon yang kapabel, tetapi orang-orang yang punya atau berhasil memobilisasi uang. Hal ini juga terjadi di lingkungan pemilihan legislatif. Kita juga akan alami kiamat politik, jika jadi menteri pun harus menggunakan uang,” paparnya.

Mempermainkan

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid meminta PPATK tidak mempermainkan hukum dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan publik.

Menurut Jazilul, PPATK seharusnya melakukan proses pengusutan lebih dulu sehingga informasi yang disampaikan ke publik telah terkonfirmasi kebenarannya.

"Hukum itu jangan dipermainkan dalam soal kejat-kejut, yang jelas apa perkaranya, ditelisik kalau sudah benar diumumkan," kata Jazilul. 



#Pencucianuang #kepaladaerah #ppatk

Komentar Anda
Komentar