Hello,

Reader

Kenaikan Dana Parpol Tak Menjamin Kader Bebas Dari Korupsi
Kenaikan Dana Parpol Tak Menjamin Kader Bebas Dari Korupsi

Jakarta, HanTer - Pemerintah berencana akan menaikkan dana bantuan partai politik (parpol). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut setuju mengusulkan kenaikan hingga 80 persen. Namun kenaikan dana parpol tersebut tidak menjamin kader bebas dari kasus korupsi.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, menganggap, rencana pemerintah menaikkan dana bantuan parpol tak menjamin membuat kader parpol terbebas dari tindak pidana korupsi.

"Enggak ada jaminan kalau dana bantuan parpol naik terus koruptor turun," kata Jajat di Jakarta, Minggu (23/12/2019).

Jajat menilai, pemerintah dan parpol harus membangun dan membentuk komitmen mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi sebelum merealisasikan rencana kenaikan dana tersebut. Komitmen ini dapat terwujud dengan merevisi Undang-undang tentang parpol.

Selain itu menurutnya, juga harus mempertimbangkan sejauhmana tingkat korupsi yang melibatkan anggota partai saat ini, bahkan bila perlu diterapkan politik anggaran. Tujuannya, kata Jajat, agar bisa menjadi pembelajaran bagi parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada para kadernya.

"Kenaikan dana parpol diharapkan akan berdampak positif, sehingga akan banyak lahir kader-kader potensial sehingga demokrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus bergantung kepada satu figur tertentu saja," terang Jajat.

Penting

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai, penambahan dana bantuan parpol penting agar parpol tidak dikuasai segelintir orang.

Ia mengungkap, dari riset yang dilakukan Perludem, Titi mengatakan, kontribusi dana negara melalui APBN untuk pembiayaan partai masih sangat minim. Akibatnya, partai menjadi dikendalikan melalui pendanaan yang dimiliki oleh para pemilik modal.

"Jadi mereka memiliki modal menguasai struktur elit partai dan akhirnya menentukan proses rekrutmen politik yang berjalan di partai," kata Titi di Jakarta, Minggu (22/12/2019).

Ia menambahkan, kondisi ini membuat partai cenderung menjadi sangat oligarki lantaran ditentukan oleh hanya segelintir orang saja. Karenanya, lanjut Titi, sejak 2011 Perludem mengusulkan peningkatan pendanaan negara untuk partai politik.

"Maka akses para kader untuk mendapatkan perlakuan yang lebih demokratis dan inklusif dari partai itu akan lebih terbuka. Sehingga rekrutmen politik di partai tidak mendasarkan dan tidak ditentukan oleh segelintir orang saja," ujarnya.

Untuk diketahui, saat ini menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dana banpol di tingkat pusat Rp1.000 per suara sah. Kemudian untuk tingkat provinsi sebesar Rp1.200 per suara sah, dan Rp1.500 per suara sah untuk tingkat kabupaten kota. 

Ia menyarankan jika ingin menaikkan hingga mencukup kebutuhan partai 10 persen maka dana banpol yang saat ini berlaku tinggal dinaikan 10 kali lipat.

"Jadi riset kami menemukan Rp1.000 per suara sah untuk DPP, Rp1.200 untuk pengurus provinsi, dan Rp1.500 (untuk kab kota) itu masih jauh dari cukup untuk membuat partai aksesibel bagi semua," ungkapnya.


#Danaparpol #partai #korupsi

Komentar Anda
Komentar