Hello,

Reader

Dr Ismail: Kasus Jiwasraya Perampokan Uang Negara
Dr Ismail: Kasus Jiwasraya Perampokan Uang Negara

Jakarta, HanTer - Perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya disebut mengalami kesulitan keuangan hingga gagal bayar polis jatuh tempo karena persoalan yang menumpuk. Kondisi keuangan perusahaan yang sudah terpuruk sejak 2006 tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah sehingga membuat masalah makin menggunung.

Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr  Ismail Rumadan mengatakan, kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya menjadi tantangan dan ujian bagi komisioner KPK yang baru untuk menindak secara tegas tanpa pandang bulu. KPK harus bergerak cepat untuk mengusut siapa saja yang terlibat dalam perampokan uang negara triliunan rupiah tersebut.

"Jangan sampai kasus mega korupsi ini mengulang cerita kasus mega korupsi Bank Century yang sampai hari ini belum menyentuh aktor utamanya," ujar Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Kamis (26/12/2019).

Ismail menuturkan, selain menjadi tantangan komisioner KPK, dalam kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya ini, rezim Jokowi jilid II juga harus bertanggungg jawab atas raibnya uang negara Rp13,5 triliunan tersebut. Oleh karena itu kasus Jiwasraya ini menjadi batu ujian bagi KPK apakah masih berkualitas dan berintegritas para komisioner KPK yang terpilih. 

"Jika saja KPK punya keberanian dan komitmen terhadap penegakan hukum korupsi, maka ini saat yang paling tepat untuk menjawab keraguan publik tersebut, namun jika KPK berdiaan diri dan terkesan tutup mata maka sebaiknya bubarkan saja KPK," tandasnya.

Lebih lanjut Ismail mengatakan, dugaan korupsi Jiwasraya hingga gagal bayar kepada nasabah menjadi pertanyaan publik. Karena menurut beberapa pihak pada tahun 2018 kondisi keuangannya sehat-sehat saja. Mamun diakhir 2019 ini kenapa Jiwasraya menjadi kolaps. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan apa penyebabnya. Apalagi nilai kerugiannya mencapai lebih dari Rp13 triliunan.

"Ini kalau tidak dirampok faktor apalagi penyebabnya? Apalagi Jokowi diam seribu bahasa soal kasus ini, masa terhadap direktur Garuda soal penyeledupan motor Harley ributnya satu megara, soal asuransi Jiwasraya yang duitnya triliunan rupiah pada diam dan membisu," paparnya. 

Pembiaran

Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia, Piter Abdullah, menilai, semestinya persoalan keuangan yang sudah kembang kempis sejak lama harusnya segera diselesaikan. Sayangnya, rezim pemerintahan kerap melakukan pembiaran sehingga kondisi makin terpuruk.

"Kondisi Jiwasraya saat ini karena persoalan yang menumpuk dan pembiaran terlalu lama. Ekuitas sudah negatif sejak 2006. Artinya, perhatian dan upaya sungguh-sungguh harusnya sudah dilakukan sejak 2006 lalu," ujar Piter di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Ditahun berikutnya, kata Piter, makin parah karena pihak OJK dan pemerintah tak juga memberikan perhatian khusus dan langkah penyelesaian. "Makanya tidak heran kalau persoalan makin membesar dan sulit untuk diselesaikan," tambah Piter.

PPATK 

Pengamat hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Azmi Syahputra menilai Persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan senilai Rp12,4 triliun, tidak bisa dipandang biasa. Kasus yang berkaitan dengan uang berjumlah besar ini diduga ada banyak pihak yang berkepentingan ikut di dalamnya.

"Karenanya harus segera diusut, disisir kevalidannya? Siapa yang mendesainnya? Pihak mana saja yang berkepentingan akan uang tersebut?," ujar Azmi di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Selain itu, Azmi mencurigai bahwa ada yang aneh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang semestinya menjalankan fungsinya, yaitu memantau lalu lintas keuangan.



#Jiwasraya

Komentar Anda
Komentar