Hello,

Reader

Hasil Audit Kerugian Negara Sudah Diterima, Kejagung Bakal Tetapkan Tersangka Kasus BTN
Hasil Audit Kerugian Negara Sudah Diterima, Kejagung Bakal Tetapkan Tersangka Kasus BTN

Jakarta, HanTer - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menerima hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Bank BTN.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiono mengatakan bahwa hasil audit tersebut sudah diterima sejak Kamis (26/12/2019) kemarin. Kini, menurut Hari, tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung tengah meneliti dan mengkaji hasil audit kerugian negara tersebut.

 

"Memang benar, hasil audit kerugian negaranya sudah kami terima beberapa waktu lalu. Kini, tim sedang mengkajinya," tuturnya, Jumat (3/1/2020).

 

Hari juga menjelaskan bahwa masih ada beberapa tahapan yang akan dilakukan tim penyidik sebelum menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara Rp300 miliar itu.

 

"Nanti, masih ada prosesnya untuk sampai ke sana (penetapan tersangka)," katanya.

 

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Adi Toegarisman menjelaskan perkara tersebut berawal ketika terjadi jual beli piutang (cessie) kredit macet PT Batam Island Marina (BIM) dari Bank BTN ke PT Pusat Pengelola Asset (Persero), di mana dana pembelian berasal dari kredit yang diberikan oleh BTN kepada PT Pusat Pengelola Asset (PPA).

 

Menurut Adi, terjadi pelanggaran prosedur karena piutang Cessie PT Batam Island Marina tidak ada jaminan dan pada saat cessie posisi kredit dalam kondisi pailit, jaminan dibatalkan kepemilikannya oleh Mahkamah Agung.

 

"Orang itu mengajukan kredit KMK (kredit modal kerja), lalu prosedurnya banyak yang dilanggar, penggunaan uang kreditnya tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan kenyataannya kreditnya juga tidak terbayar, sekitar Rp300 miliar," tuturnya, Rabu (27/11/2019).

 

Kucuran kredit ke PT BIM sebesar Rp100 miliar yang seharusnya digunakan untuk pembelian Villa di Pulau Manis, Batam ternyata tidak dilaksanakan, tetapi dana KMK yang diperoleh pada 24 Desember 2014 dipergunakan untuk refinancing hutang pihak istimewa yaitu Ade Soehari selaku Direktur Utama PT BIM dan Luky Winata selaku Komisaris Utama PT BIM.

 

Belakangan, PT BIM minta tambahan kucuran dana kredit sebesar Rp200 miliar. Namun kredit macet dan PT BIM minta direstrukturisasi hutangnya.

 

"Saya pikir ini tidak terlalu lama untuk menetapkan tersangka, karena peristiwanya itu real. Itu kan KMK jadikan jaminannya layak atau tidak. Lalu ternyata uang hasil KMK digunakan untuk apa. Kan jelas ada pelanggaran di situ," kata Adi.



#Kejaksaan #btn

Komentar Anda
Komentar