Hello,

Reader

Indro: Kolusi Pengusaha dan Pejabat Hancurkan Hutan
Indro: Kolusi Pengusaha dan Pejabat Hancurkan Hutan

Jakarta, HanTer - Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari SKEPHI, Ir S Indro Tjahyono membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo banjir bandang di Lebak Banten karena penambangan liar di bagian atas (Gunung Pongkor). 

“Hal ini sama seperti yang terjadi di Jakarta, banjir tersebut bukan hanya banjir lokal tetapi banjir kiriman akibat gundulnya hutan di Gunung Gede Pangrango. Gundulnya daerah tangkapan air ini tidak pernah dipersoalkan, karena ada banjir berarti ada proyek,” ujar Indro kepada Harian Terbit, Selasa (7/1/2020).

Seharusnya melihat kondisi yang sudah parah pada wilayah pegunungan, Presiden Joko Widodo mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melakukan reboisasi dan penghijauan serta mengendalikan daerah yang berfungsi sebagai tangkapan air. Karena terjadinya banjir selama ini 75% akibat kelaalaian dari tugas dan fungsi dari kementerian tersebut dalam mengurus daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai tangkapan air.

Menurutnya, pada 2014 kerusakan hutan pertahun 640 ribu hektar. Dan tingkat deforestasi tidak pernah berkurang. Apalagi pemerintah lebih suka mengkonversi hutan alam menjadi hutan produksi dan industri daripada melakukan konservasi.

Mengapa itu terjadi, karena adanya kolusi antara pejabat dan birokrasi untuk menghancurkan hutan melalui restu dan perijinan. Hal itu dalam bentuk penebangan liar, pencurian kayu, pinjam pakai lahan untuk pertambangan, konversi lahan untuk perkebunan, dan konversi lahan hutan menjadi area penggunaan lain. Inilah yang sekarang presiden harus cermati.

“Setiap proses perusakan hutan, baik di hulu maupun hilir, selalu melibatkan para penguasa dan pejabat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pertambangan liar di Gunung Pongkor dibacking oleh oknum pejabat, tentara, polisi, dan preman lokal. Seperti kesulitan membereskan kawasan Bopunjur (Bogor,Puncak, Cianjur) , karena vila-vila tersebut milik oknum pejabat dan perwira tinggi (jenderal,” ungkapnya.

Oknum TNI, papar Indro, biasa mencegat penambang liar yang keluar dari area pertambangan PT Aneka Tambang. Mereka harus memberikan sejumlah uang untuk setiap karung pasir mengandung emas. Kondisi inilah yang menyebabkan perusakan lingkungan di Gunung Pongkor sulit dikendalikan.

Menurutnya, hal ini juga terjadi dalam kasus kebakaran hutan (di lahan gambut) yang tak kunjung bisa dibereskan. Beberapa oknum purnawirawan TNI ditengarai menjadi komisaris perusahaan sawit. Malahan BRG (Badan Restorasi Gambut) yang dibentuk atas usulan Jokowi akan dibubarkan karena ada resistensi dari birokrat dan penguasa.

“Saya kira selama pemerintah tidak punya nyali dalam menghadapi oknum-oknum penguasa dan tentara, bencana berupa banjir dan tanah longsor akan terus berlangsung. Karena mereka ini yang menjadi dalang semua kerusakan hutan dan lingkungan di daerah tangkapan dan resapan air. Jika Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak mampu mengatasi sudah seharusnya ia tahu diri,” paparnya.

Harus Dihentikan

Presiden Jokowi memerintahkan agar penambahan emas ilegal yang menyebabkan perambahan hutan di provinsi Banten segera dihentikan agar tidak menyebabkan bencana pada masa mendatang.

"Yang di Lebak Provinsi Banten kita lihat memang ini karena perambahan hutan karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gub, Pak Bupati agar ini dihentikan," kata Presiden Joko Widodo di Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Banten pada Selasa.

Banjir bandang terjadi di kabupaten Lebak, Banten pada Rabu (1/1), sedikitnya ada 19 bangunan sekolah mengalami kerusakan yang tersebar di enam kecamatan. Ratusan rumah terisolasi karena akses jalan terputus dan atas bencana itu, pemerintah Kabupaten Lebak pun menetapkan status tanggap darurat mulai 1 hingga 14 Januari 2020.



#Hutan

Komentar Anda
Komentar